832
Wednesday, 29 July 2020 22:03 (4 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Abidin : DPRD Jangan "Kaburkan" Soal Batu Satangtung

Abidin : DPRD Jangan "Kaburkan" Soal Batu Satangtung

Bingkaiwarta, CIGUGUR - Adanya rapat yang digelar oleh DPRD Kuningan pada Selasa 28 Juli 2020 tentang tindak lanjut persoalan yang terjadi terhadap masalah penyegelan Pembangunan Makam "Batu Satangtung" di Blok Curug Goong Desa Cisantana Kecamatan Cigugur mendapat reaksi dari tokoh Desa Cisantana H. Abidin.

Menurutnya, rapat yang kemarin dilaksanakan oleh komisi IV yang dihadiri pimpinan dewan dan eksekutif terkait, merupakan pengkerdilan lembaga DPRD. Karena tidak sesuai dengan materi pembahasan penyegelan Pembangunan Makam "Batu Satangtung" di Blok Curug
Goong. Seharusnya komisi yang di hadirkan adalah komisi I tupoksinya masalah hukum politik dan pemerintahan. Komisi 2 menyangkut perijinan dan komisi 4 tentang kesra. Kenapa justru komisi I dan komisi II tidak di undang ada apa?," ungkap Abidin kepada bingkaiwarta.com, Rabu (29/7/2020).

Dijelaskan Abidin, penyegelan pembangunan makam "Batu Satangtung" di Blok Curug Goong telah berjalan sesuai prosedur yang benar. Aspek hukum oleh pemkab melalui Kasatpol PP sudah di tegakan. "Kami menduga rapat kemarin itu mengkaburkan materi yang sebenarnya sudah berjalan. Perlu diketahui juga oleh semua anggota DPRD, penyegelan itu tidak datang tiba-tiba. Ada tahapan SP 1, SP 2,dan SP 3. Barulah sampai ke penyegelan. 7 hari berturut 3 minggu sampai 21 hari baru disegel itu amanat Perda no 13 th 2019," ujarnya.

Ia mempertanyakan, kenapa sampai sekarang sudah 9 hari dari penyegelan belum juga turun surat perintah bongkar sendiri. "Itu kan amanat Perda no 13 tahun 2019. Ada apa? masalah IMB pembangunan makam "Batu Satangtung" di Blok Curug Goong jangan disamakan dengan peyegelan kafe yang sudah berlalu. obyek hukumnya sangat jauh berbeda, pihak Paseban yang sampai saat sekarang ini tidak kooperatif/ beritikad baik memproses perijinan jadi tak ada peluang penyegelan untuk di perpanjang," terangnya.

Abidin menegaskan, dengan tidak adanya surat pembongkaran sendiri yang dikeluarkan oleh Bupati Kuningan melalui Satpol PP yang sampai hari ini belum juga keluar setelah 21 hari, ini ada dasar hukum bagi DPRD untuk menggunakan hak interplasi. "Kami mohon kepada para pejabat terkait harus istiqomah, yang benar katakan benar, salah katakan salah," tegasnya. (Abel Kiranti)

Batu Satangtung Cisantana penyegelan satpol PP IMB Curug Goong

Komentar

Berita Terkait