427
Friday, 09 October 2020 19:43 (2 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Aliansi Cipayung "Ancam" BK DPRD Kab. Kuningan

Aliansi Cipayung "Ancam" BK DPRD Kab. Kuningan

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Gelombang aksi tolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja kembali disuarakan oleh ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat (9/10/2020).

Kali ini, peserta aksi demo datang dari Aliansi Cipayung Plus Kuningan yang merupakan massa gabungan dari SAPMA Kuningan, GMNI Kuningan, PMII Kuningan, HMI Kuningan, HMKI Kuningan, BEM Uniku, Stikkes Kuningan dan Unisa Kuningan.

Aksi moral tersebut, diterima oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) Kabupaten Kuningan, dr Toto Taufikkurohman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H. Dede Ismail, Anggota Komisi II Susanto (Fraksi PKB), Anggota Komisi IV Deki Zaenal Mutaqin (Fraksi Gerindra), Anggota Komisi III Sri Laelasari (Fraksi Gerindra), Anggota BK Etik Widiati (Fraksi PDIP), H. Uba (Fraksi PAN) dan Nurcholis Mauludin (Fraksi Gerindra).

Dalam orasinya, mereka tidak hanya menolak UU Cipta Kerja namun juga menuntut agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan segera bertindak tegas kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, agar segera di adili.

Selain orasi, dalam aksi yang diikuti hampir seribu massa tersebut juga digelar "Sidang Rakyat" dengan menghadirkan 8 anggota DPRD yang disuruh duduk di atas aspal bersama peserta aksi sedangkan pimpinan dari tiap organisasi duduk di kursi. Meski aksi massa disertai hujan deras, namun semangat mereka tetap tegar untuk melanjutkan aksi.

Salah satu korlap menyampaikan press rilis dan pernyataan sikap dihadapan para anggota dewan di depan gerbang pintu masuk Gedung DPRD. Adapun tuntutan yang diajukan oleh massa aksi tersebut, yaitu pertama, menuntut DPRD menyatakan sikap menolak Omnibus Law pada DPR RI secara lisan dan tulisan.

Kedua, meminta DPRD Kuningan untuk mendesak DPR-RI agar Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Omnibus Law. Ketiga, Meminta MK agar segera memproses uji materi UU Cipta Kerja dengan jujur dan adil secara konstitusi. Empat, meminta BK DPRD untuk segera memproses Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy terkait diksi limbah.

Kelima, mendesak ketua DPRD Kabupaten Kuningan untuk mundur dari jabatannya. Dan, keenam, meminta DPRD Kabupaten Kuningan untuk berkomitmen menjaga dan memberi contoh dalam menjaga etika dan moral.

Tuntutan mereka langsung ditandatangani atas nama Aliansi Cipayung Plus dan diterima serta disepakati oleh Ketua BK DPRD Kabupaten Kuningan, dr. Toto Taufikkurohman dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H. Dede Ismail.

"Saya akan menyampaikan aspirasi ini, serta akan mengawalnya dan memastikan sampai ke DPR-RI," kata Dede Ismail.

Aksi demo berjalan aman dan damai, namun mereka akan kembali lagi ke Gedung DPRD Kabupaten Kuningan untuk menagih janji. "Kami akan kembali turun jika permintaan tidak ditindak lanjuti selama 3 hari," tandas salah satu pimpinan organsisasi. (Abel Kiranti)

OMNIBUS LAW UU CIPTAKERJA AKSI DEMO MAHASISWA KUNINGAN DPRD

Komentar

Berita Terkait