490
Thursday, 18 June 2020 19:39 (4 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Anarkis Telisik Anggaran Covid Dinsos Senilai Rp 26 Miliar

Anarkis Telisik Anggaran Covid Dinsos Senilai Rp 26 Miliar

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Anggaran jaring pengaman sosial untuk membantu warga terdampak virus Corona atau Covid-19 yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kuningan sangatlah fantastis karena berdasarkan keterangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencapai Rp 26 miliar. 

Hanya saja, dana untuk pengadaan sembilan bahan pokok (sembako) bagi sekitar 25 ribu Kepala Keluarga (KK) yang sebelumnya tidak mendapatkan berbagai jenis bantuan apa pun dari pemerintah baik Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan gubernur maupun bantuan sosial (bansos) lainnya, baru dicairkan sekitar Rp 4 miliar.

“Anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Dinsos sangat besar sehingga harus benar-benar diawasi agar pengalokasian dan penyalurannya tepat sasaran,” ujar Koordinator Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS), Iyan Irwandi diamini puluhan wartawan dari berbagai media massa, ketika menyatroni kantor Dinsos, Kamis (18/6/2020).

Ia bersama anggota ANARKIS sengaja datang dan melakukan audensi dengan Kepala Dinsos Kabupaten Kuningan, H. Dudy Budiana yang didampingi Sekretaris Yosef Yanuar dan beberapa kepala bidang (kabid) untuk mengetahui secara real yang melatar belakangi besarnya anggaran yang dikelola.
Sedangkan informasi yang diperoleh media massa, ada beberapa hal yang diperlukan penjelasan secara gamblang. Di antaranya, paket sembako yang dianggarkan Rp 200 ribu untuk masing-masing 25 ribu KK, diduga nilai barangnya tidak mencapai sebesar itu. Bahkan, disinyalir pula, kualitas berasnya pun kurang bagus.

Beda halnya dengan bantuan-bantuan lainnya yang nilainya lebih besar tetapi sama-sama untuk warga Kabupaten Kuningan yang terdampak Covid-19. Misal, Bansos Gubernur Jawa Barat yang nominalnya Rp 500 ribu dan ketika diterima masyarakat totalnya tetap sebesar itu karena terdiri dari uang tunai sebesar Rp 150 ribu dan sembako senilai Rp 350 ribu.

“Sudah nilai nominalnya lebih kecil padahal sama-sama untuk membantu warga yang terdampak Covid-19, juga diduga isi barang sembako yang diterima, kurang dari harga Rp 200 ribu. Sedangkan anggaran yang dikelola Dinsos justru paling besar dibanding Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya,” tandas ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Di samping permasalahan nominal sembako, kualitas barang dan anggaran yang dikelola, para wartawan ANARKIS yang mengikuti audensi tersebut pun mempertanyakan beberapa hal penting lainnya yang perlu diketahui masyarakat. Seperti, keakuratan data penerima, diduga keterlibatan perusahaan milik anggota dewan dalam pengadaan beras bansos dan sebagainya. (Abel Kiranti)

anarkis anggaran transparansi anggaran anggaran dinsos anggaran dinsos kuningan

Komentar

Berita Terkait