434
Tuesday, 23 March 2021 18:57 (4 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Anggap Kejaksaan Negeri Jaktim Semena mena Terhadap HRS, FMPK Datangi Kejari Kuningan

Anggap Kejaksaan Negeri Jaktim Semena mena Terhadap HRS, FMPK Datangi Kejari Kuningan

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Ratusan massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Keadilan Kabupaten Kuningan datangi Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan, di Jl. Raya Aruji-Kuningan, Selasa (23/3/2021).

Kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi dimana proses peradilan terhadap Habib Riziq Sihab dinilai adanya bentuk diskriminasi dari para penegak hukum.

Juru Bicara Forum Masyarakat Peduli Keadilan Kabupaten Kuningan, Dadan Somantri, SH menjelaskan, dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan untuk tidak menghadirkan HRS didalam persidangan, melainkan dihadirkan dalam sidang online. 

Memang betul ketentuan dari sidang online itu ada surat edaran dari MA. Tapi tentunya itu juga harus atas dasar persetujuan terdakwa. Terdakwa menyatakan sikap bahwa ia ingin hadir. Sementara sudah jelas dalam undang-undang bahwa didalam persidangan itu harus dihadiri oleh terdakwa.

"Kedudukan undang-undang dengan surat edaran Mahkamah Agung (MA) tentu lebih tinggi undang-undang. Sehingga asas hukum itu harus dipakai. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan bahwa hukum dinegara kita tidak hanya hukum yang positif. Namun kita juga perlu menjungjung tinggi hukum agama dan hukum adat," jelasnya kepada awak media.

Sehingga dengan demikian, pihaknya meminta kepada Kejaksaan Negeri Kuningan untuk menyampaikan kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung, bahwasannya jaksa yang bekerja atau menjalankan tugasnya di wilayah hukum atau Pengadilan atau Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk bersikap sopan, bersikap santun dan beretika terhadap tokoh umat, yaitu seorang ulama besar Habib Riziq Sihab. Sehingga nanti masyarakat itu tidak terprovokasi. 

"Kalau misal sikap-sikap oknum jaksa itu kita biarkan, jelas ini akan memunculkan kemarahan-kemarahan yang luar biasa," tandas pria berambut gondrong ini.

Dadan yang juga merupakan Sekretaris Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Kabupaten Kuningan, menyebut ada satu point yang harus disampaikan, yaitu ketika majelis hakim menyampaikan alasan tidak bisa dilakukannya sidang offline atau sidang bertatap muka langsung melainkan dengan sidang online atau virtual adalah karena untuk menjaga kerumunan massa dimasa wabah Covid-19 ini. 

"Tapi, faktanya sekarang kalaulah majelis hakim tetap mempertahankan sidang online, sementara kita tahu dibeberapa daerah sudah terjadi kerumunan-kerumunan massa yang luar biasa, maka itu adalah hal yang sangat tidak logis dan tidak masuk diakal. Melainkan itu adanya sebuah kepentingan yang kemudian mengesampingkan hak-hak terdakwa (HRS) sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan," terangnya.

Ditegaskan Dadan, bahwa pihaknya akan terus menuntut hak-hak dari pada terdakwa. Menurutnya, ketika terjadi multi tafsir dalam sebuah ketentuan itu adalah hal yang wajar. Namanya juga hukum ciptaan manusia. Namun multi tafsir itu akan wajar apabila warnanya abu-abu. 

"Abu-abu dibikin hitam, atau abu-abu dibikin putih. Itu akan menjadi sebuah hal yang wajar. Tapi apabila sudah terang benderang warnanya putih dibuat menjadi hitam, itu nampak sekali terjadinya sebuah kesenjangan. Ada apa dibalik itu semua? Itu tidak mencerminkan sebuah keadilan pada kita semua. Kita akan selalu mengawal persoalan ini," ungkapnya.

Diakui Dadan, pihaknya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sebagai warga negara hukum yang baik, kita harus taat pada hukum yang berlaku. Terlepas dari pada nanti faktanya dipersidangan dinyatakan bersalah atau tidak itu bukan kafasitas kita untuk menilai.

"Namun, bagaimana mungkin keadilan itu akan ada pada HRS apabila dari awal saja sudah seperti ini proses hukumnya sehingga kalaupun betul ternyata didalam keputusannya nanti sesuai dengan fakta di persidangan tapi dilakukan secara obyektif oleh para penegak hukum. Tapi ketika berawal dari proses hukum seperti ini yang tidak mencerminkan keadilan pada masyarakat maka ini akan menjadi persoalan tentunya. Ini patut diduga adanya sebuah "pesanan", pungkas Dadan. (Abel Kiranti)

HRS Demo Kejari Kuningan

Komentar

Berita Terkait