387
Thursday, 19 November 2020 12:10 (2 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Babak Baru BK DPRD Kabupaten Kuningan

Babak Baru BK DPRD Kabupaten Kuningan

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketiga orang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan yang diadukan oleh Nuzul Rachdy kepada BK DPRD Kabupaten Kuningan, menjadi babak baru bagi BK DPRD Kabupaten Kuningan untuk kembali menunjukkan integritasnya sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan yang memiliki peran untuk meningkatkan dan menegakan kehormatan anggota DPRD maupun lembaga DPRD Kabupaten Kuningan.
 
Menurut Ketua Gardah Kabupaten Kuningan, Dadan Somantri Indra Santana, SH mengatakan, dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya ketika menangani perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD, BK DPRD Kabupaten Kuningan haruslah berdasar pada peraturan perundangan undangan yang berlaku, dan yang mengatur tentang DPRD, yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan atau Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/kota dan atau Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan yang mengatur tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara BK. DPRD Kabupaten Kuningan.
 
Dijelaskan Dadan, seperti halnya ketika BK DPRD Kabupaten Kuningan melakukan verifikasi pengaduan dari teradu atas adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka syarat formil dan syarat materil pengaduan haruslah terpenuhi. "Paling sedikit dalam pengaduannya tertera identitas nama lengkap pengadu dan teradu, tempat tanggal lahir/umur pengadu, jenis kelamin pengadu, pekerjaan pengadu, kewarganegaraan pengadu, alamat lengkap/domisili pengadu, fraksi/partai politik teradu, dan uraian singkat perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan menjelaskan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal yang berkaitan dengan kebenaran suatu peristiwa pelanggaran kode etik yang diadukan," jelasnya kepada bingkaiwarta.com, Kamis (19/11/2020).
 
Dan, hal tersebut ditegaskan Dadan, telah diatur di dalam rumusan pasal 8 Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK DPRD Kabupaten Kuningan.
 
"Ketika dalam proses penyelidikan guna mencari kebenaran dari suatu pengaduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Badan Kehormatan, BK DPRD kabupaten Kuningan dapat melakukannya rangkaian kegiatan baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan," jelas Dadan yang juga Sekretaris PPHI Kabupaten Kuningan.
 
Dia menambahkan, dalam rangka melaksanakan tugasnya mengumpulkan alat bukti tersebut, BK DPRD kabupaten Kuningan dapat meminta bantuan kepada ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan. 
ketentuan tersebut telah tertuang di dalam rumusan pasal 28 Peraturan DPRD tentang Tata beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan.
 
"Ketentuan-ketentuan lebih lanjut lainnya mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan, dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik, telah diatur dengan sangat jelas didalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 192 dan atau Pasal 196 ayat 2 yang harus ditaati oleh BK DPRD Kabupaten Kuningan," terangnya.
 
Setelah adanya rangkaian peristiwa yang terjadi pada para wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Kabupaten Kuningan yang sangat menyita perhatian publik saat-saat ini, Dadan berharap, semoga para wakil rakyat tersebut akan lebih bertanggung jawab di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya mengemban amanat rakyat khususnya konstituen yang telah memilihnya sesuai dengan sumpah/ janji yang telah diucapkannya saat akan menduduki jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuningan. 
 
"Terlebih lagi besar harapan kami, dengan terjadinya social control yang sportif antara sesama anggota dewan, maka dapat meningkatkan kualitas dan kinerjanya sebagai wakil rakyat untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terciptanya tatanan kehidupan warga masyarakat kabupaten Kuningan yang adil, makmur dan sejahtera," pungkasnya. (Abel Kiranti)
BK DPRD GARDAH Kode Etik Kuningan

Komentar

Berita Terkait