245
Tuesday, 12 January 2021 17:51 (1 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Bupati Kuningan Minta Agar PPKM Dilaksanakan Penuh Tanggung Jawab

Bupati Kuningan Minta Agar PPKM Dilaksanakan Penuh Tanggung Jawab

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Dalam rangka Koordinasi serta Implementasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kuningan, Bupati Kuningan H. Acep Purnama dengan didampingi Wakil Bupati Kuningan M. Ridho Suganda dan Sekretaris Daerah Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar telah menyelenggarakan Rapat secara Virtual melalui Video Conference di Ruang Kerja Kantor Bupati Kuningan, Senin (11/1/2021).

 

Rapat tersebut dilaksanakan dengan 2 sesi, sesi pertama diikuti oleh Asisten Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, serta Kepala Bagian Lingkup Setda. Sedangkan untuk sesi kedua diikuti oleh seluruh Camat, Kapolsek, Danramil, dan seluruh kepala desa.

 

Melalui Video Conference, Bupati Kuningan menyampaikan, berdasarkan hasil rapat dengan Satgas Covid-19 di Kabupaten Kuningan mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Kuningan bertujuan untuk menerapkan kedisiplinan dan penegakkan hukum protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

 

“Tetap menjaga kesehatan, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), hindari tempat serta undangan-undangan yang menimbulkan keramaian di ruang publik, hindari kontak fisik, dan jangan panik tetapi tetap berwaspada,” ujar Bupati.

 

Ia juga menjelaskan, melalui Surat Instruksi Edaran Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021, memfokuskan pada 2 wilayah yaitu Pulau Jawa dan Bali menjadi tempat di berlakukannya PSBB, kemudian ditindak lanjuti oleh Gubernur Jawa Barat No. 443/x/10 tentang PSBB secara proporsional di Jawa Barat dalam rangka penanganan Covid-19 untuk pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru di 27 kabupaten/ kota di Jawa Barat, dan terdapat 7 kabupaten kota yang mendapatkan penanganan khusus.

 

“Alhamdulillah, tindak lanjut dari surat keputusan gubernur ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 72 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan keputusan harus melaksanakan PSBB, tetapi secara situasional, disitu juga tersurat dan tersirat PSBB dilakukan secara parsial yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kewilayahan,” ungkapnya.

 

Maka dari itu, dikatakan Bupati, Kabupaten Kuningan juga akan memberlakukan sistem zonasi di wilayah tertentu yang memiliki peningkatan penyebaran Covid-19. “Nantinya, kami akan menerapkan zonasi untuk ditetapkan sebagai zona aman, zona waspada dan zona bahaya. Serta ada beberapa kecamatan yang berstatus zona merah sehingga akan mendapatkan penanganan yang berbeda," imbuhnya.

 

Bupati juga menghimbau apabila terdapat masyarakat yang mengalami gejala Covid-19, segera lapor ke Unit Kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit. Sementara, untuk pengawasan mengenai isolasi mandiri bagi masyarakat yang positif Covid-19 akan diperketat oleh puskesmas dengan berkoordinasi bersama Satgas Covid-19.

 

Untuk di lingkungan pemerintahan, Ia juga menghimbau agar melakukan rapat koordinasi secara virtual atau rapat biasa dengan kapasitas 50%. Kebijakan WFH dan WFO dengan tetap memperketat protokol kesehatan.

 

“Sedangkan untuk kegiatan ibadah masih diizinkan dengan kapasitas 50% dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sementara, untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kembali dilaksanakan secara Daring. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan arahkan aparatur di tingkat Kecamatan untuk memonitor KBM, apakah terlaksana dengan baik atau tidak,” jelasnya.

 

Selain itu, Bupati menyebutkan, untuk Pusat Perbelanjaan, Kafetaria, Warung Kopi, dan Rumah Makan akan dibatasi sampai pukul 20.00 WIB. Sementara Pasar Tradisional tetap dikontrol oleh Satgas Covid-19 dengan menerapkan kapasitas 50% dengan ketat, sedangkan untuk Obyek Wisata ditutup total dari tanggal 11 Januari hingga 18 Januari 2021.

 

Bupati juga meminta kesediaan dan penugasan agar dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab, karena pada dasarnya camat serta desa dengan seluruh jajarannya merupakan satu kesatuan Satgas Covid-19 pada tingkatannya masing-masing.

 

“Maka dari itu saya mengeluarkan surat edaran Bupati Kuningan No. 443/36/HUKUM Tentang Penerapan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam penanganan Covid-19 untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab," tandasnya.

 

Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda, menambahkan, dengan adanya surat edaran maka 2 Minggu kedepan dapat terlihat progres Covid-19 di seluruh Kecamatan.

 

“Saya dan bapak bupati akan melaksanakan monitoring dalam 2 Minggu kedepan guna melihat adanya penurunan atau kenaikan, tetapi mudah-mudahan jika kita sama-sama disiplin Covid-19 ini akan semakin berkurang,” ujarnya. (Abel Kiranti)

Bupati kuningan PPkm kuningan covid19

Komentar

Berita Terkait