454
Monday, 24 August 2020 19:25 (1 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Dadan Somantri : Kebijakan Pemda Kuningan Terkait Rotasi Pejabat Sudah Sesuai Aturan

Dadan Somantri : Kebijakan Pemda Kuningan Terkait Rotasi Pejabat Sudah Sesuai Aturan

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Koordinator Social Control Independen Kabupaten Kuningan, Dadan Somantri Indra Santana SH menanggapi adanya pemberitaan tentang dilantiknya H. Pipin Mansyur Arifin S.Pd. M.Pd. menjadi Kabid Pembinaan  di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang di nilai telah MENGABAIKAN Surat Edaran Men-PAN Nomor : SE/15/M.PAN/4/2004 Tanggal 25 April 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru.

Dikatakan Dadan, dirinya sangat tidak sependapat mengingat disusul dengan telah lahirnya Surat Men PAN Nomor :B/1440/M.PAN/7/2004 tertanggal 20 Juli 2004 perihal Penjelasan Surat Edaran Men PAN Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 25 April 2004, yang menegaskan bahwa Guru hanya dapat dipindahkan ke jabatan lain dalam lingkup bidang keilmuan yang serumpun."Guru hanya bisa pindah menjadi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subdit, dan jabatan lain yang masih mengelola bidang pendidikan."

Terlebih lagi, dikatakan Dadan, apabila dikaitkan dengan peraturan perundangan undangan yang lebih tinggi yang dapat di jadikan referensi atau dasar hukum terkait persoalan ini yaitu diantaranya telah diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan "Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dan pada Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru, yang menyatakan bahwa " Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemertah Daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dadan menjelaskan, secara implisit Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 menyiratkan pengertian, bahwa guru yang beralih status tenaga fungsional ke struktural "hanya boleh" ditempatkan atau bertugas di bidang kependidikan.

"Jadi dilantiknya H. Pipin Mansyur Arifin S.Pd. M.Pd. yang tadinya seorang guru, kemudian menjabat sebagai kepala sekolah SMPN 1 Jalaksana dan saat ini dilantik sebagai Kabid Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan tidaklah menyalahi aturan," jelas Dadan kepada bingkaiwarta.com, Senin (24/8/2020).

Terlepas daripada kedudukan H. Pipin Mansyur Arifin S.Pd. M.Pd. sebagai ketua PGRI kabupaten Kuningan, dijadikan bahan pertimbangan dan atau tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh BAPERJAKAT pada pelaksanaan mutasi dan rotasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang terjadi Minggu Kemarin, tentunya hal itu menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini BAPERJAKAT sebagai badan atau lembaga yang telah mendapat kewenangan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk menentukan Kedudukan jabatan seseorang.

Namun, Ia pun menegaskan, yang pasti H. Pipin Mansyur Arifin S.Pd. M.Pd. sebagai Aparatur Sipil Negara  memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam mengabdikan dirinya sebagai Abdi Negara.

"BAPERJAKAT sebagai pihak yang memiliki peranan dalam melakukan pengangkatan dan atau mempromosikan  jabatan Aparatur Sipil Negara haruslah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan didasarkan kepada penilaian yang objektif, jangan sampai dapat di interpensi oleh pihak manapun yang akan berdampak pada kualitas pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugasnya secara profesional," tegasnya.

Ia menambahkan, "Dunia Pendidikan adalah ranah penting dalam tatanan kehidupan. Sehingga sangat dibutuhkan mental pejabat yang mampu memegang amanah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewarnai dunia pendidikan kita menjadi lebih baik," ujarnya.

Telah dilantiknya H. Pipin Mansyur Arifin S.Pd. M.Pd. menjadi Kabid Pembinaan  di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, menurut Dadan haruslah kita apresiasi. "Semoga jabatan baru yang beliau emban saat ini dapat meningkatkan masa depan anak bangsa serta kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang lebih baik di Kabupaten Kuningan pada Khususnya," pungkasnya. (Abel Kiranti)

Social Control Independen Dadan Somantri Indra Santana tatanan kehidupan Kebijakan Pemda

Komentar

Berita Terkait