863
Monday, 30 November 2020 11:18 (4 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Dadan Somantri "Soroti" Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kuningan

Dadan Somantri "Soroti" Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kuningan

Bingkaiwarta, DARMA - Dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, diantaranya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan terhadap pelayanan publik, seperti adanya himbauan dari pemerintah agar masyarakat tidak mendatangi rumah sakit jika tidak dalam keadaan sakit yang gawat darurat. 
 
Namun, dengan kebijakan ini telah membuat masyarakat tidak maksimal untuk mendapatkan layanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat secara luas tertunda padahal tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Namun himbauan pemerintah tersebut merupakan upaya untuk mencegah atau menghentikan penyebaran virus Corona.
 
Koordinator Sosial Control Independen Kabupaten Kuningan, Dadan Somantri Indra Santana, SH menilai, walaupun ada kebijakan pembatasan pelayanan publik pada saat ini, namun penyelenggara pelayanan publik harus tetap terlaksana sesuai standar pelayanan dengan memperhatikan protokol kesehatan, terlebih lagi pada pelayanan di bidang kesehatan, karena kesehatan merupakan kebutuhan yang paling mendasar pada kehidupan manusia.
 
Dijelaskan Dadan, rumah sakit sebagai salah satu sarana layanan kesehatan menjadi sangat penting bagi warga masyarakat yang sedang sakit untuk dikunjungi agar mendapatkan penanganan medis ataupun mendapatkan obat untuk kesembuhannya. Dengan mentaati protokol kesehatan saat membawa pasien ke rumah sakit, dari mulai pasien masuk ke rumah sakit, ketika pasien berada di ruang tunggu, pengelompokan pasien berdasar kondisinya, saat pasien harus dibawa ke unit pelayanan lain di rumah sakit, perawatan di ruang isolasi ataupun di ruang perawatan intensif dan prosedur lainnya yang harus ditaati oleh petugas kesehatan maupun pasien, maka pelayanan kesehatan terhadap pasien wajib terpenuhi maksimal sebagaimana mestinya.
 
"Banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit pada saat wabah Covid-19 saat ini tidak dapat kita pungkiri. Seperti adanya Keterlambatan didalam mendapatkan hasil tes swab (PCR) menjadi salah satu alasan layanan kesehatan di rumah sakit tidak berjalan maksimal, sehingga pada saat pasien menunggu kepastian hasil diagnosa tes swab yang berhari-hari, diduga telah menyebabkan pasien tidak mendapatkan perawatan sesuai standar medis, ditambah lagi kurangnya informasi tentang perbedaan klasifikasi pasien Covid-19 dan alur pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan gejala mirip Covid-19 telah membuat pasien tidak nyaman dalam mendapatkan layanan dirumah sakit," jelas Dadan yang juga merupakan Sekretaris PPHI Kabupaten Kuningan, kepada bingkaiwarta.com, Senin (30/11/2020).
 
Padahal menurut Dadan, sebagai penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memenuhi komponen standar pelayanan minimal seperti persyaratan, dasar hukum, sistem mekanisme prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, dan lain-lain sebagaimana telah di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 
"Sehingga walaupun ada kebijakan pembatasan pelayanan publik, 
penyelenggara pelayanan publik khususnya penyelenggara layanan kesehatan di rumah sakit terlebih lagi apabila rumah sakit tersebut milik pemerintah, haruslah mematuhi standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik penyelenggara layanan kesehatan maupun masyarakat," terangnya.
 
Dadan menegaskan, masyarakat mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pembatasan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Peran masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang adalah untuk mengawasi jalannya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 
"Ketika adanya oknum penyelenggara pelayan publik yang bertindak di luar batas norma dan peraturan yang berlaku, maka masyarakat punya kapasitas untuk mengadukan pejabat publik tersebut baik kepada atasannya ataupun kepada pihak lain yang memiliki kewenangan untuk dapat memberikan tindakan terhadap oknum tersebut. Pengaduan dari masyarakat janganlah dipandang sebagai hal yang negatif, namun haruslah dipandang sebagai bagian dari perbaikan pelayanan publik yang harus diapresiasi," pungkasnya. (Abel Kiranti)
Dadadn Soemantri Pelayanan Kesehatan Kuningan Covid19

Komentar

Berita Terkait