411
Tuesday, 21 July 2020 21:40 (3 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Dana Pilbup Kabupaten Kuningan Sangat Fantastis

Dana Pilbup Kabupaten Kuningan Sangat Fantastis

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan melakukan audensi dengan DPRD Kabupaten Kuningan terkait pengajuan besaran anggaran untuk pelaksanaan tahapan  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2023 kepada pemerintah daerah, di Ruang Banmus DPRD Kuningan, Selasa (21/7/2020). 

Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Fauzi mengatakan proses penghitungan penganggaran pelaksanaan tahapan Pilkada Kuningan 2023 sudah sejak awal tahun ini dilakukan.

"Namun, jika kita lihat di ketentuan UU nomor 10 tahun 2016, terkait penjadwalan Pilkada, bahwa Pilkada akan dilaksanakan tahun 2024, " ujar Asfa sapaan akrabnya.

Menurutnya, rancangan anggaran ini sudah dilakukan sejak sekarang. Pihaknya belajar dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Bahwa untuk pelaksanaan Pilkada harus dirancang dari jauh-jauh hari, karena soal anggaran yang besar itu, harus menyesuaikan dengan kemampuan daerah.

"Karena tidak mungkin dalam satu tahun anggaran pemerintah daerah bisa menutupi kebutuhan anggaran Pilkada ini. Oleh karena itu, pihaknya merancang secara detail kebutuhan apa saja, untuk diajukan pada pemerintah, sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan apa yang bisa dilakukan dalam memenuhi anggaran yang diusulkan itu," terangnya.

Asfa menambahkan, sebelumnya dalam Rapat Perencanaan Dukungan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuningan (PILKADA) Tahun 2023, bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Kamis (16/07) lalu, Sekda Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pilkada Kuningan perlu adanya dukungan semua elemen.

"Salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada adalah Hibah Daerah kepada para penyelenggara Pilkada, " kata Sekda Dian, waktu itu.

Asfa mengakui bahwa angka dana Pilbup Kuningan mendatang Rp. 80,4 Milyar itu sangat fantastis. Padahal pada tahun 2018, usulan KPU hanya diangka 56 Milyar, dan hanya dikabulkan 23 Milyar.

"Penyebab melonjaknya nilai kebutuhan, antara lain bertambahnya jumlah pemilih, jumlah TPS dan inflasi harga. Termasuk asumsi munculnya jumlah pasangan calon sebanyak enam paslon. Disamping itu, ada banyak komponen giat lain yang tentu harus dikelola melalui dari tahapan persiapan sampai pelaksanaan," jelasnya.

Kebutuhan KPU sendiri, diterangkan Asfa adalah untuk honorarium puluhan ribu penyelenggara adhoc. Belanja modal logistik pilkada mulai dari surat suara, kotak suara, bilik suara sampai semua jenis perlengkapan TPS. Selanjutnya, untuk biaya fasilitasi kampanye, sosialisasi, pendidikan pemilih hingga bimtek.

"Selain itu, ada juga kebutuhan untuk operasional kegiatan seluruh badan adhoc mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat KPPS," imbuhnya.

Menurutnya, angka 80,4 Milyar tidak mesti harus 100% dicover oleh APBD Kuningan. Sebab, katanya jika tidak ada perubahan Pilbup Kuningan digelar bersamaan Pilbup Jabar. Sehingga sangat dimungkinkan adanya sharing pembiayaan antara kabupaten dengan provinsi. "Komponen apa yang mesti disharingkan, kita juga belum tahu. Kemungkinan bisa sama seperti 2018 ataupun bisa beda," ungkapnya. (Abel Kiranti)

Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kuningan Kuningan DPRD Kabupaten Kuninga Pemilihan Kepala Daerah

Komentar

Berita Terkait