658
Thursday, 05 November 2020 22:28 (3 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Danrem 063/SGJ : Libatkan TNI Untuk "Pecahkan" Mangkraknya Bendungan Kuningan

Danrem 063/SGJ : Libatkan TNI Untuk "Pecahkan" Mangkraknya Bendungan Kuningan

Bingkaiwarta, CIBEUREUM - Proyek pembangunan Bendungan Kuningan yang tak kunjung usai membuat sebagian warga masyarakat yang terdampak terus dibuai harapan yang tak kunjung pasti. Bagaimana tidak, sampai saat ini masih ada beberapa warga masyarakat yang belum menerima ganti rugi atas proyek pembangunan bendungan tersebut. 
 
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Camat Cibeureum, Drs. Pulung Sugandi didepan Danrem 063/SGJ Kolonel Inf Elkines Villando Dewangga,K.,S.A.P. saat melaksanakan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan Pembangunan Bendungan Kuningan, Kamis (6/11/2020), bahwa di Desa Randusari ada 9 KK yang belum sepakat. Dan, mereka masih berharap. Pihak kecamatan pun sudah melakukan upaya pendekatan dengan 9 KK tersebut.
 
"Kami belum pernah di data oleh PUTR, yang saya tahu yang melakukan pendataan tanah dan bangunan dari PUTR kemudian hasilnya diserahkan ke KJPP untuk ditaksir harga. Kami meminta kejelasan dari PUTR terkait pendataan tanah dan bangunan. Karena, kami merasa dirugikan," ungkap salah satu warga Desa Randusari.
 
Sementara itu, Kepala Desa Randusari, Kasta menyampaikan, ada tanah pemukiman 30 KK yang belum dibayar yaitu 9 KK belum sepakat harga, 21 sudah sepakat tapi belum dibayar. "Kami ingin ada kejelasan terkait pembayaran, penilaian dari pihak KJPP kepada 9 KK yang belum final karena ada warga yang merasa dirugikan oleh KJPP dan masyarakat minta di data ulang," ujarnya.
 
Kasta menambahkan, "13 bidang tanah bisa segera dibayarkan itu ada di bantaran sungai Cikaro. Semenjak pemekaran desa kami tidak ada Buku C, kami punya pendukung DKHP 2008 dan selalu membayar pajak," jelasnya.
 
Ditegaskan Kasta, perwakilan 9 KK yang belum menyetujui tanahnya di ganti rugi dan meminta di data ulang terkait rumah yang akan diganti rugi karena warga merasa belum di data tetapi sudah ada Tim dari KJPP menaksir harga, sehingga warga merasa tidak adil dengan pendataan tanah. 
 
Danrem 063/SGJ Kolonel Inf Elkines Villando Dewangga,K.,S.A.P. berharap untuk kedepannya dalam penyelesaian permasalahan ganti rugi tanah untuk Bendungan Kuningan agar selalu melibatkan TNI dalam hal ini Kodim dan Korem karena untuk membantu memberikan solusi jalan keluar dari permasalahan tersebut.
 
"Kedatangan kami ke Bendungan Kuningan karena mendapat perintah dari Pangdam III /SLW untuk membantu memberikan solusi tekait Proyek Nasional yang seharusnya sudah selesai, tetapi terhambat karena ada kendala, salah satunya Bendungan Kuningan," kata Danrem 063/SGJ.
 
Danrem 063/SGJ menegaskan, jika dirinya dan Dandim 0615/Kuningan akan segera mengolah semua data/hasil dari musyawarah. "Dan, kami akan sampaikan hasilnya kepada Pangdam III /SLW," tegasnya. (Abel Kiranti)
Danrem 063/SGJ TNI Cibeureum Kuningan Bendungan PUTR Pangdam III Siliwangi KJPP

Komentar

Berita Terkait