435
Friday, 24 July 2020 20:30 (3 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Disdikbud Minta Pendapat Wartawan Terkait KBM Sekolah

Disdikbud Minta Pendapat Wartawan Terkait KBM Sekolah

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Dengan difasilitasi organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) meminta saran dan pendapat dari kalangan jurnalis terkait pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang sampai saat ini masih menggunakan dalam jaringan (daring). 

Ketua PWI Kuningan, Iyan Irwandi, menyebutkan, ia sangat mengapresiasi langkah Disdikbud karena ketika ingin mengeluarkan sebuah kebijakan yang nantinya bisa menimbulkan kontroversi terutama KBM di masa pandemi Covid-19, meminta saran dan pendapat terlebih dulu  dari kalangan wartawan.

"Meski memiliki kewenangan tersendiri sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) tetapi dengan adanya  langkah tersebut, setidaknya para jurnalis akan ikut mengawal kebijakan pendidikan demi kebaikan bersama karena salah satu fungsi pers adalah ikut mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan yang mendidik," terang Iyan, Jumat (24/7/2020).

Kepala Disdikbud Kabupaten Kuningan, H. Uca Somantri didampingi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas), Carlan, mengatakan, sebagian orangtua siswa mengeluhkan pola pembelajaran daring yang dinilai tidak efektif sekaligus mengakibatkan beberapa persoalan baru.
 
Di antaranya, anak-anak menjadi malas, sulit diatur, menghabiskan kuota, masih banyak orangtua yang tidak memiliki handphone jenis android,  kekhawatiran guru yang tidak bisa mencapai target pembelajaran dan sebagainya. Selain itu, terjadi perbedaan pelaksanaan KBM di lingkup Disdikbud yang masih mengacu pada pendidikan jarak jauh atau daring dengan sekolah-sekolah lingkup Kementrian Agama (Kemenag) yang telah menerapkan pola pembelajaran tatap muka sehingga menimbulkan perbedaan  pendapat di kalangan masyarakat. 

Sementara itu, pemerintah pusat menerbitkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) empat menteri yang memutuskan supaya pelaksanaan pendidikan di masa Pandami Covid-19 dilakukan secara daring.

“Memang sampai saat ini, sebagian besar proses pembelajaran di sejumlah sekolah masih dilakukan secara daring dan sisanya bervariatif  tergantung situasi sehingga untuk mencari solusinya, kami sengaja mengundang para wartawan yang dipasilitasi oleh Pak Ketua PWI untuk sharing dan saran pandangnya. Ternyata mendukung pelaksanaan sekolah melalui tatap muka dengan  mengacu pada  protokol kesehatan seperti sekolah menyediakan tempat cuci tangan dan pengukur suhu, mengenakan masker, dibuat shif pembelajaran dan sebagainya, Masukan tersebut akan dipadukan dengan SOP untuk disampaikan kepada Pak Bupati Kuningan agar menjadi kebijakan pendidikan ,” paparnya. (Abel Kiranti)

Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Kuningan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud

Komentar

Berita Terkait