Forum Caleg Non Petahana Kembali Datangi Bawaslu Kabupaten Kuningan Untuk Minta Kejelasan Penundaan Dana Pokir

By : BingkaiWarta - BingkaiWarta, 2019-02-11 20:49:24+07

photo_2019-02-11_20-46-50.jpg

Suasana audiensi antara Forum Caleg Non Petahana ( FCNP ) dengan Bawaslu Kuningan.

 

Kuningan – Forum Caleg Non Petahana ( FCNP ) Kabupaten Kuningan kembali mendatangi Kantor Bawaslu Kuningan di Jl. RE Martadinata No. 532 Ancaran untuk melakukan audiensi terkait dugaan adanya indikasi penggunaan dana Pokir yang dilakukan oleh Caleg Petahana, serta dijadikan alat untuk mempengaruhi masyarakat terhadap pilihan politiknya, Senin (11/2/2019).

Audiensi tersebut dipimpin langsung Ketua FCNP Nana Rusdiana, serta dihadiri oleh 10 orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing partai, dan diterima oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan Jubaedi, yang didampingi oleh Ondin Sutarman Kordiv Penindakan Pelanggaran, khsan Bayanulloh Kordiv Organisasi dan SDM, serta Agus Khobir Maulana Kordiv Hukum dan Informasi.

“Pada prinsipnya kami memandang bahwa Pemilu ini harus kita jadikan momentum untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas. Pada penyelenggaraan Pemilu nanti, Bawaslu harus bertindak sebagai wasit. Jadi, apabila wasitnya kooperatif maka pemain akan fair, dan prinsipnya kami sesama calon ingin diperlakukan secara adil,” ungkap Muhammad Noor Caleg DPRD Dapil 4 dari partai PDIP.

Muhammad Noor yang juga merupakan Ketua LSM Siluman meminta kepada Bawaslu agar merekomendasikan kepada Pemda untuk menunda dana Pokir, karena jika digulirkan sebelum Pemilu akan berpotensi terjadinya korupsi politik dan mencederai prinsip demokrasi.

Sementara itu, Bawaslu Kuningan mengapresiasi kedatangan Forum Caleg Non Petahana yang menyampaikan informasi situasi kampanye di Kabupaten Kuningan. Dimana informasi yang disampaikan sangat berharga bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan pencegahan dimana hal tersebut merupakan tugas Bawaslu dalam Pemilu 2019 mendatang.

“Pada prinsipnya kami Bawaslu sepakat agar kompetesi berjalan fair dan seimbang dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Adapun terkait tupoksi kami sebagai lembaga pengawas Pemilu tentunya dalam menjalankan fungsi, kami berpedoman pada UU Nomor 7 tahun 2017 dan peraturan-peraturan yang mengikat tentang Kepemiluan,” jelas Ikhsan Bayanulloh Koordinator Divisi Organisasi dan SDM.

Terkait dengan adanya permintaan merekomendasikan kepada Pemda agar dana Pokir digulirkan setelah Pemilu, Ikhsan menegaskan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Jabar, ”Terkait hal itu, kami dilarang atau tidak diijinkan karena sudah diluar tugas dan kewenangan,” tegasnya.

Adapun upaya penindakan yang akan dilakukan Bawaslu terhadap pelanggaran Pemilu akan mengacu kepada peraturan yang ada yaitu berdasarkan laporan masyarakat, laporan peserta Pemilu dan laporan hasil pengawasan atau temuan baik dari petugas pengawas desa maupun pengawas kecamatan.

“Pengawas Pemilu akan menindaklanjuti setiap temuan ataupun laporan masyarakat, pemantau pemilu dan peserta pemilu apabila laporan itu memenuhi syarat formal dan materil. Jelas yang dilaporkannya minimal ada 2 orang saksi dan 2 alat bukti,” ujar Ondin Sutarman Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran. (Abel Kiranti)

 

12 days ago, by BingkaiWarta
Category : BERITA PILIHAN, SOSPOLHUKAM

Kontak Informasi BingkaiWarta.com

Redaksi : redaksi[at]bingkaiwarta.com
Iklan : iklan[at]bingkaiwarta.com



















Berita Terkini

Categories