864
Friday, 26 June 2020 18:15 (2 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Forum Masyarakat Anti Komunis Kabupaten Kuningan Gelar Aksi Audensi dengan DPRD Kuningan Tolak RUU HIP

Forum Masyarakat Anti Komunis Kabupaten Kuningan Gelar Aksi Audensi dengan DPRD Kuningan Tolak RUU HIP

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Ratusan umat Islam dari sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Kabupaten Kuningan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Komunis Kabupaten Kuningan mendatangi Gedung DPRD Kuningan di Jl. RE. Martadinata Ancaran, Jumat (26/6/2020).

Kedatangan mereka dalam Aksi Audensi tersebut yaitu akan menyampaikan pernyataan sikap dan penyampaian aspirasi menolak atau menuntut pembatalan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) serta mengawal Maklumat MUI tentang penolakan RUU HIP.

"Seperti diketahui bersama, dalam maklumat bernomor Kep-1240/DP-MUI/2020 menyikapi tentang RUU HIP. Maklumat itu lahir setelah adanya rencana pemerintah menggodok RUU HIP yang didalamnya tidak mencantumkan TAP MPRS 25/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI," Terang Lukman dari FPI di Ruang Sidang Utama DPRD Kuningan.

Disebutkannya, dalam maklumat tersebut tertulis "Tidak dicantumkannya TAP MPRS 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang memilukan. Hal itu sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa". Menurutnya, jika RUU HIP tersebut di sahkan menjadi undang-undang maka ini akan membuka peluang lebar pintu bangkitnya paham komunis di NKRI.

Dalam hal ini, sejumlah ormas tersebut bakal mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mencabut pembahasan soal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dinilai sarat dan berbau komunisme.

"Agar tidak terjadinya revolusi akibat RUU HIP, kami mendatangi Gedung DPRD Kuningan dalam rangka menyampaikan aspirasi kami untuk menolak, memberhentikan, dan membatalkan RUU HIP bukan untuk di tunda," kata Ketua Gardah, Dadan Somantri.

Sementara itu, H. Andi Budiman dari APIK menegaskan bahwa sesuai dengan maklumat MUI Pusat, RUU HIP harus segera di cabut dan di batalkan. "Karena seandainya ini di paksakan pilihan kami hanya 2 yaitu hidup mulia atau mati sahid. Kami masyarakat anti komunis Kabupaten Kuningan menolak dengan keras RUU HIP," tegasnya.

Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy yang didampingi oleh seluruh ketua fraksi DPRD Kuningan menyampaikan jika pihaknya sangat terbuka dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat termasuk adanya penolakan RUU HIP dari sejumlah komponen.

Ia pun mendukung sepenuhnya termasuk kepada aparat kepolisian apabila ada individu ataupun kelompok yang ingin menyebarkan paham komunisme agar segera di tindak dan di hukum sesuai dengan undang-undang. 

"Isi aspirasi sudah tepat karena ini aspirasi masyarakat Kabupaten Kuningan. Dan, dewan tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami DPRD akan mengawal dan menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat dengan bukti pernyataan secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah pusat," tandasnya. (Abel Kiranti)

umat Islam Organisasi Kemasyarakatan Ormas Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kabupaten Kuningan Forum Masyarakat Anti Komunis Kabupaten Kuningan DPRD Kuningan pembubaran PKI RUU HIP Andi Budiman APIK hidup mulia mati sahid anti komunis

Komentar

Berita Terkait