FPKP : Sudah Dua Minggu Lebih Kami Menunggu, Tidak Ada Informasi, Tidak Ada Perkembangan dan Tidak Ada Progres

By : BingkaiWarta - BingkaiWarta, 2019-08-23 21:44:50+07

FPKP fefegege.jpg

Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) Kabupaten Kuningan saat menggelar audiensi bersama pihak Pemkab Kuningan, di Ruang Rapat Asda II, Jum'at (23/8/2019).

 

Kuningan – Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) Kabupaten Kuningan yang terdiri dari beberapa elemen atau komponen pergerakan masyarakat Kuningan yang memandang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan kembali menggelar audensi dengan pemerintah terkait persoalan tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) atau lebih dikenal dengan bantuan dana Corporate Social Rwsponsibilty (CSR), di Ruang Rapat Asda II, Jum'at (23/8/2019).

Kedatangan mereka diterima oleh Kabag Perekonomian Drs. Toto Toharudin, M.Pd, dan Kabid Sosbud Pemerintahan Bappeda Sriwaluya Suparman, S.Ip, M.Pd.

Mereka menagih janji kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Asda II Drs. Dadang Supardan, pada saat audensi pertama, Jumat (9/8/2019).

Dadan Somantri, SH, perwakilan dari FPKP mengatakan, pihaknya datang bukan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, melainkan hanya ingin meminta jawaban dari apa yang sudah disampaikan oleh Asda II pada saat audensi pertama.

“Kedatangan kami kesini sebetulnya merupakan tindak lanjut atau konsekuensi dari apa yang sudah disampaikan oleh Asda II pada saat audensi pertama. Jadi, bukan untuk menyampaikan aspirasi. Sudah dua minggu lebih, kami menunggu. Tidak ada informasi, tidak ada perkembangan dan tidak ada progres,” kata Dadan.

Dengan demikian, menurutnya ini terkesan aspirasi yang sudah disampaikan minggu lalu dianggap sepele atau dipandang sebelah mata.

“Padahal ini adalah penting dan sangat prinsip sekali bagi kami. Karena, ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kuningan. Dan, ini terkait dengan dana CSR,” ungkapnya.

Karena, kata dia, banyaknya kasus warga miskin yang kurang mendapat sentuhan dari pemerintah daerah Kuningan, dinilai karena tim TSP tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

“Kalau memang pemerintah daerah ketika berbicara tidak ada anggaran untuk mensejahterkan mereka, mengapa tidak menggunakan kewenangan atau kebijakan dana CSR untuk dimanfaatkan dengan baik, sesuai dengan regulasi yang ada yang sudah mengatur,” jelas Dadan.

Pihaknya pun sangat paham akan kondisi APBD saat ini, tapi ia menanyakan kenapa tidak mengelola aset yang ada, “Punya kebijakan, perangkat hukumnya sudah ada, tinggal dilengkapi, dibenahi, dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Insya allah, masyarakat miskin akan terbantu,” ujarnya.

Dadan meminta kepada Bupati Kuningan agar memperbaharui Perbup mengenai pelaksanaan Perda tentang TSP atau CSR, “Didalam perbup itu tidak mengatur sangsi. Sementara, di dalam perda sendiri jelas sudah disampaikan bahwa perusahaan yang memang tidak taat terhadap perda itu ada sangsinya. Sementara, ini didalam perbupnya sendiri tidak ada sangsi yang bisa memberikan efek jera kepada pengusaha-pengusaha atau perusahaan yang ada di Kabupaten Kuningan dalam rangka membangun sinergitas terkait penyelenggaraan dana CSR,” imbuhnya.

Menyikapi hal tersebut, Kabag Perekonomian Kabupaten Kuningan Drs. Toto Toharudin, M.Pd, memahami kekecewaan dari FPKP. Tanpa banyak basa basi, ia mengatakan pihaknya akan sesegera mungkin untuk melakukan koordinasi dengan beberapa pihak perusahaan yang termasuk dalam tim TSP.

“Insya allah, ini tidak basa basi tapi memang harus dilakukan bersama-sama, duduk bersama untuk segera menyelesaikan masalah ini.Secara pribadi, saya mensuffort gerakan dari teman-teman FPKP ini. Ini semua demi kebaikan kita bersama,” tutupnya. (Abel Kiranti)

25 days ago, by BingkaiWarta
Category : BERITA PILIHAN, SOSPOLHUKAM

Kontak Informasi BingkaiWarta.com

Redaksi : redaksi[at]bingkaiwarta.com
Iklan : iklan[at]bingkaiwarta.com




















Berita Terkini

Categories