346
Saturday, 05 June 2021 17:13 (1 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Gong Ditabuh, Zaka: Kencangkan Sabuk Pengaman, Kita Kembali Pesta Politik

Gong Ditabuh, Zaka: Kencangkan Sabuk Pengaman, Kita Kembali Pesta Politik

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Setelah sempat terjadi simpang-siur ihwal kepemiluan pasca rapat kerja antara Badan Legislatif DPR RI, Menkumham, dan PPU DPR RI tanggal 9 Maret 2021 yang salah satunya menyepakati penghentian pembahasan revisi UU Pemilu, kini kita disuguhkan dengan perkembangan terbaru hasil rapat konsinyering antara Komisi II DPR RI, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP tanggal 3 Juni 2021.

“Tentu dengan adanya rapat kemarin (03/06/2021), kita semua dalam kepemiluan masih berpijak pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Jika kemarin di Kuningan kita terlebih dahulu berhadapan dengan Pilkada, maka periode mendatang sebaliknya. Kita lebih dulu ketemu dengan Pileg dan Pilpres yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024,” terang Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Kuningan kepada bingkaiwarta.com, Sabtu (5/6/2021).

Lebih lanjut Zaka menerangkan, 9 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 27 November 2024 barulah kita akan bertemu dengan Pilkada. “Jika Pilkada Kuningan tahun 2018 didasarkan pada hasil Pileg 2014, maka untuk PIlkada tahun 2024, didasarkan pada Pileg 2024. Ini saya kira pengaruhnya akan cukup besar mengingat semua pihak akan berfokus dulu pada suksesi Pileg. Sebab boleh jadi komposisi dan konstalasi kursi serta suasana politik di DPRD Kuningan bisa berubah di tahun 2024,” ujarnya.

Sementara, ketika ditanyai tentang kondisi partai politik di Kabupaten Kuningan, dirinya mengatakan bahwa partai politik di Kuningan cukup dinamis. “Saya kira apa pun bisa terjadi dalam politik, hal demikian tentu wajar juga jika pada perjalanannya partai politik di Kuningan mengalami fluktuasi eskalasi di semua aspek baik dalam hal jabatan struktural, keanggotaan, kesekretariatan, bahkan hingga sikap politik partai,” jelasnya.

Kemudian zaka menjelaskan, kemungkinan komposisi koalisi partai politik pada Pilpres 2024 pun bisa jadi memberikan efek untuk daerah. “Meski parpol di daerah tampak lentur soal sikap politik, tapi harus juga dibaca soal peta partai pusat dalam Pilpres mendatang. Ini saya kira akan berdampak cukup signifikan, mengingat restu struktur pusat partai politik boleh jadi mewarnai konstalasi Pilkada di daerah,” terang Zaka.

Terakhir, Zaka mengatakan bahwa dengan cukup lamanya tahapan yang akan di mulai bulan Maret 2022 adalah kesempatan bagi semua unsur untuk mengencangkan sabuk pengaman serta memulai silaturahmi politik. “Untuk partai politik di daerah, saya kira ini kesempatan yang bagus, sebab jauh-jauh hari bisa menyiapkan administrasi partai hingga kepengurusan sampai tingkat bawah. Ini penting, sebab jika partai tidak lolos sebagai peserta Pemilu, maka dikemudian hari tidak punya hak untuk mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tahun 2024.

“Sederhananya, partai pengusung Cabup dan Cawabup harus terlebih dahulu mendapatkan kuota kursi di DPRD Kuningan. Merujuk pada Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 40 ayat 1 bahwa partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan,” ujarnya.

Lanjut Zaka, Kuningan mendapatkan alokasi kursi di DPRD sebanyak 50 kursi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan pada UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 191 ayat 2 huruf (g) yakni kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 s.d. 3.000.000 orang memperoleh alokasi 50 kursi. 

“Karena kita nanti di tahun 2024 akan bertemu Pilkada dan Pemilu, maka saya pikir siapa pun dapat berikhtiar sejak dini. Sebab hasil di kemudian hari ditentukan oleh daya-upaya saat ini. Tidak ada yang bisa terjadi tiba-tiba, semuanya perlu proses, dan proses perlu waktu. Hindari bersandar pada “keberuntungan satu malam”. Partai politik bisa segera merapatkan barisan-solid internal ekspansi eksternal, konstituen bisa jauh-jauh berliterasi demokrasi dan politik, sementara penyelenggara bisa lebih optimal dalam persiapan pelaksanaan," pungkasnya. (Abel Kiranti)

Badan legislatif dpr ri Menkumham Uu pemilu Pileg Pilpres Kipp Dprd

Komentar

Berita Terkait