Ini Jawaban Kadishub Kuningan Terkait Dugaan Kenaikan Tarif Angkutan Umum Bus yang Tak Wajar

By : BingkaiWarta - BingkaiWarta, 2019-06-12 09:06:12+07

Ini Jawaban Kadishub sdww.jpg

Kepala Dishub Kuningan Deni Hamdani.

 

Kuningan – Pasca momentum Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah sejumlah polemik bagi para perantau muncul. Angkutan umum jenis bus diduga menaikan tarif yang tak wajar.

Informasi ini pun semakin viral setelah salah seorang penumpang menyebarkan informasi kenaikan tarif melalui media sosial grup Facebook Pasar Online Kuningan (POK).

Pemilik akun Facebook Kaisar Sultan memposting keluhan terkait kenaikan tarif itu di grup POK. Ia menulis jika kenaikan tarif bus Kuningan-Jakarta sampai menembus angka 200 ribu.

Ia pun tak berniat menjelekan PO Bus tersebut. Namun diakuinya dengan kenaikan sebesar 200 ribu dirasa memberatkan.

"Tapi ko Masya Allah mani ageung ongkosna a.. solusinya gimana tuh ari kieu nya hadeuh.. nembe tadi angkat pun istri ka Jakarta. 200 ribu ongkosna," tulis dia.

Kepada bingkaiwarta.com, dua orang penumpang juga membenarkan hal tersebut. Bahkan disebutkan salah satu PO transportasi menaikan tarif angkutan di luar batas normal.

Dan akun facebook lain meminta kepada bingkaiwarta.com, supaya pihak yang bertanggung jawab memberikan keterangan agar tak terjadi kekhawatiran di ruang publik.

Hal ini pun diamini pengguna Facebook lainnya yaitu Chelse Angelia, yang mengungkapkan bahwa ia pun pernah naik salah satu PO Bus jurusan Kuningan-Bekasi tetapi ongkosnya hingga Rp. 150 ribu.

Padahal menurutnya tarif biasanya berkisar Rp.  80 ribu. Dengan begini menurutnya sudah melebihi ketentuan kenaikan karena batas normal kenaikan hanya sampai 30%.

"Saya naik jurusan bekasi hari Minggu, osngkos 150 ribu. Ga wajar. Hari biasa 80 ribu. Lebaran 150 ribu," tuturnya.

Ia meminta supaya oknum-oknum yang menaikan tarif angkutan melebihi aturan pemerintah supaya bisa ditertibkan karena meresahkan masyarakat.

Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan Deni Hamdani, pihaknya pun turut menanggapi dan ikut mencari tahu kondisi di lapangan.

Ia mengatakan, masyarakat juga harus tahu kategori bus yang digunakan apakah kelas ekonomi atau non ekonomi. Sehingga kenaikan tersebut diketahui berada di kategori mana.

"Kalau non ekonomi, patas dan AC, ketentuan tarifnya diserahkan pada manajemen PO. Kalau yang ekonomi menentukan peraturan pemerintah yang tentunya sudah harus kita sepakati bersama. Namun tetap ada ketentuan pemerintah yang tidak boleh melewati batas maksimal," kata Deni kepada bingkaiwarta.com, Rabu (12/06/2019).

Ia mengatakan, dari hasil survey pihaknya belum lama ini pun disimpulkan sejumlah PO di Terminal Tipe A Kertawangunan tampak tertib. Masyarakat pun antusias dengan kondisi tersebut.

"Kalau seandainya lebih segala macem, saya minta laporannya dari masyarakat ataupun dari media atau pun dari siapa, kendaraan nomor polisi berapa, rute kemana, bila sudah di luar kewajaran," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa tidak dapat dipungkiri memang suasana lebaran selalu menyebabkan adanya permintaan dan penawaran yang tidak seimbang.

"Tapi tetep kita masih praduga tak bersalah dulu. Jangan sampai kita menjustifikasi PO-PO menaikan tarif sembarangan melebihi ketentuan pemerintah," sebutnya.

Ia menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan kasus tersebut supaya bisa melapor ke pihak Dishub Kuningan ataupun ke manajemen POnya.

"Nanti catet naik jam berapa, nomor polisi berapa, jurusan mana, dan sopir serta kondekturnya. Nanti ada seragam dan namanya juga," tutup Deni. (TedyAgeng)

4 days ago, by BingkaiWarta
Category : BERITA PILIHAN, SOSPOLHUKAM

Kontak Informasi BingkaiWarta.com

Redaksi : redaksi[at]bingkaiwarta.com
Iklan : iklan[at]bingkaiwarta.com






















Berita Terkini

Categories