1,049
Friday, 06 November 2020 12:57 (3 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Jangan Sepelekan Jabatan Kasatpol PP Kab. Kuningan

Jangan Sepelekan Jabatan Kasatpol PP Kab. Kuningan

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Menanggapi banyaknya pejabat peminat jabatan Kasatpol PP Kuningan, pada Open Bidding, atau Lelang Jabatan Pejabat Tinggi Pratama, di lingkup Pemkab Kuningan, Guru Besar Fakultas Hukum Unswagati Cirebon, Dr E Sugianto, MH menegaskan,
meski ada 6 pejabat eselon III bersaing dalam memperebutkan kursi orang nomor satu di Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) penegak peraturan daerah, atau Perda, namun hanya pemilik sertifikat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lah yang berpeluang besar terpilih.
 
"Oleh karena itu, jangan sepelekan jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan," tegasnya kepada bingkaiwarta.com, Jumat (6/11/2020).
 
Sugianto mengutip amanat PP 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Dimana, pasal 16 mengatur syarat mutlak calon pejabat Kasatpol PP wajib memiliki pengalaman pendidikan dan latihan (Diklat), juga telah lulus menjadi PPNS.
 
Ketentuan melekat itu, juga diperkuat oleh Perda No 07 Tahun 2017 pasal 20 dengan penjelasan Kasatpol PP belum menjadi PPNS tidak diperbolehkan membuat SPDP, BA, penyelidikan dan penyidikan P 19 maupun P 21. “Kalau mau ikut aturan, gak boleh. Terkecuali mau melanggar aturan,” tandasnya.
 
Sementara dalam Tim Penegak Perda kabupaten, kasatpol PP menjadi sekretaris dan atasan PPNS, atau pelaksana harian tugas tim gakda, penegak perda. Yang anggotanya, terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
 
"Sumber hukum Satpol PP yang mesti diketahui, terutama oleh peserta open bidding Kuningan yang menarget jabatan Kasatpol PP, yaitu pasal 5 ayat 2 UUD 1945, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP 16 Tahun 2018 tentang satpol PP dan Perda No 07 Tahun 2017 tentang PPNS. Jadi yang menjadi kasatpol PP mesti sesuai amanat perundang-undangan itu,” pungkasnya. (Abel Kiranti)
Satpol PP KUNINGAN SPDP

Komentar

Berita Terkait