1,913
Monday, 23 October 2017 11:21 (3 tahun yang lalu)    Tulis Komentar

Kecamatan Diharapkan Jadi Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan Diharapkan Jadi Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Dalam rangka merespon dinamika perkembangan yang baik harus memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu pengoptimalan peran kecamatan sebagai perangkat daerah tercepat dalam pelayanan publik.

Hal tersebut terkandung dalam tujuan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Pemerintahan yang disampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD), di Hotel Horison Tirta Sanita, Kuningan, Senin (23/10/2017).

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan Kesra, Dosen IPDN, Prof. Dr. Sadu Wasistiono M.Si, Guru Pemberi Materi, Fernandes Simangunsong, serta diikuti oleh 76 orang para Staf Ahli Bupati Kuningan, Kepala Dinas dan Camat se-Kabupaten Kuningan.

Dalam acara inti, penyampaian materi dibagi dalam dua season. Pertama oleh Fernandes, tentang optimalisasi peran strategis kecamatan, kelurahan dan desa melalui PATEN, PATEK, PADMA, yang sebagai paradigma pelayanan administrasi terpadu bagi kecamatan, kelurahan dan desa pasca lahirnya UU No.5 tahun 2014, UU No.6 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014 dan UU No.30 tahun 2014. Kedua oleh Prof Sadu Wasistiono, tentang kecamatan dan kelurahan menurut UU No.23 tahun 2014.

Pelayanan Adiministrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

Dimana ruang lingkupnya meliputi pelayanan bidang perizinan dan pelayanan non perizinan. Maksud dari PATEN sendiri yakni untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakatnya.

Dalam penyampaian materinya, Fernandes menjelaskan bahwa dengan adanya PATEN ini diharapkan masyarakat dapat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan PATEN. Seperti ikut serta dalam penyusunan standar layanan, memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan dan memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan.

Sementara menurut Prof Sadu Wasistiono, pengaturan tentang kecamatan dan kelurahan secara eksplisit di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak atau belum ada grand design pengembangan kelembagaan kecamatan maupun kelurahan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Tetapi secara implisit, kata dia, grand designnya nampak pada Desain besar penataan daerah (Desartada) I, UU No.23 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.

“Kecamatan dan kelurahan merupakan satu kesatuan unit pemerintahan, bukan unit yang terpisah. Karena kelurahan merupakan perangkat lecamatan, oleh karena itu judul RPP yang semula tentang kecamatan dan kelurahan perlu diubah menjadi PP tentang kecamatan saja,” jelas Sadu. (Abel Kiranti)

Kecamatan pelayanan administrasi terpadu

Komentar

Berita Terkait