362
Wednesday, 08 July 2020 06:31 (1 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Kejari Siap Kawal Dana Covid-19

Kejari Siap Kawal Dana Covid-19

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Sejumlah wartawan media cetak, media online dan media elektronik yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS), meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengejar kejanggalan-kejanggalan dalam pengalokasian anggaran Covid-19.

Hal itu dikarenakan berdasarkan hasil penyelusuran ANARKIS melalui pelaksanaan audensi ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Covid-19, ada beberapa hal yang dianggap tidak sinkron sehingga perlu disikapi secara serius.

“Jangan sampai karena alasan bencana non alam, dibiarkan saja. Tetapi sudah seharusnya aparat penegak hukum kejaksaan mengejar kejanggalan-kejanggalan dalam pengalokasikan dan penggunaan dana Covid-19 yang totalnya mencapai Rp  72.370.881.146 miliar,” ujar Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi, Selasa (7/7/2020).

Iyan pun meminta supaya pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran Covid-19 benar-benar ditelusuri baik dari mulai proses administrasi maupun sampai pelaksanaan pengerjaannya. Apakah sesuai prosedur yang berlaku atau ada indikasi-indikasi lain yang perlu diungkap demi  keterbukaan.

Sementara itu ada beberapa poin yang menjadi sorotan tajam di kalangan masyarakat. Di antaranya, proses pembelian dan renovasi bekas Rumah Sakit Citra Ibu (RSCI) di jalan Ciharendong Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan, pengadaan obat dan perlengkapan kesehatan, keterbukaan dalam penerimaan bantuan alat penanganan Covid-19, proses pengadaan bantuan sosial (bansos) sampai penyalurannya yang diduga melibatkan perusahaan anggota dewan dan hal-hal lainnya.

"Permasalahan tersebut sekarang menjadi sorotan publik sehingga jika tidak ditelusuri oleh aparat penegak hukum, justru malah bisa semakin menimbulkan prasangka negatif,” tandas ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan di sela-sela audensi.

PERJALANAN ANARKIS

Awalnya, pada tanggal 9 Juni 2020, sejumlah wartawan yang tergabung dalam ANARKIS melakukan audensi perdana dengan Bupati Kuningan, H. Acep Purnama beserta jajarannya tetapi tidak tuntas karena keterbatasan waktu. Sehingga tanggal 11 Juni dilanjutkan audensi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Lalu, tanggal 16 Juni, audensi bersama  Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)’45  Kuningan dan Rumah Sakit Umum (RSU) Linggarjati. Tanggal 18 Juni ke Dinas Sosial (Dinsos),  tanggal 24 Juni ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan tanggal 1 Juli ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Terakhir, tanggal 3 Juli, ANARKIS berencana audensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) dengan melayangkan surat resmi yang diterima ketua dewan. Dan yang bersangkutan menyatakan siap menerima. Namun selang beberapa jam, sekpri dewan membatalkan dan memberitahukan, bahwa kegiatan tersebut baru bisa diagendakan setelah beres reses atau di atas tanggal 9 Juli 2020.

Sementara itu, Kepala Kejari Kuningan, L. Tedjo Sunarno menegaskan jika pihaknya akan mengawal penggunaan dana Covid-19 tersebut, dan akan terus bergerak terhadap apapun bentuk laporannya. 

Pihaknya akan menindaklanjutinya dari mulai data awal, penyelidikan, pidsus termasuk laporan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Ia juga menepis terhadap adanya isu yang menyatakan jika penggunaan dana Covid-19 yang bersumber dari anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD tidak bisa dipidanakan.

“Kata siapa tidak bisa dipidanakan, itu salah besar, bahkan bisa dihukum mati. Kita tetap mengacu kepada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Dimana, jika ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dan ada itikad tidak baik dalam penggunaannya maka akan tetap ditindak, meskipun ini dalam kondisi anggaran darurat Covid,” tegasnya.

Kejari menerangkan, jika langkah yang dilakukan Kejaksaan yaitu sedang melakukan pendampingan di beberapa dinas yang menggarap anggaran Covid-19, yaitu di Dinas Kesehatan, RSUD ’45, RSUD Linggajati dan Dinas Sosial.

"Sekalipun pendampingan itu sendiri, dilakukan setelah SKPD-SKPD melayangkan surat permintaan pendampingan kepada Kejaksaan Negeri sekitar akhir Juni. Sedangkan khusus untuk pengadaan RS, dilakukan legal opinion (LO)," ungkapnya.

Selain itu, Kajari juga menjelaskan jika pihaknya harus mempunyai data awal sebagai pendukung untuk melakukan penyidikan. "Siapapun yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi maka akan diproses secara hukum, bahkan korupsi anggaran Covid-19 hukumannya lebih berat," jelasnya.

Menurutnya, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. " Kami ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah memberikan informasi dan komunikasi ini saya harap jangan hanya sampai disini, tetapi bisa berlanjut," pungkasnya. 

Selama pelaksanaan audensi, Kepala Kejari Kuningan, L. Tedjo Sunarno didampingi Kepala Seksi Intelejen, Mahardika Rahman, Kepala Seksi Pidana Khusus,  Ardhy Haryoputranto, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Andi Manapang dan Kasubdi Ideologi Politik Pertahanan Keamanan Sosial Budaya Kemasyarakatan Seksi Intelejen, Wawan Gusmanwan. (Abel Kiranti)

wartawan media cetak media online media elektronik Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu ANARKIS Kejaksaan Negeri kejanggalan

Komentar

Komentar telah di non-aktifkan untuk postingan ini

Berita Terkait