427
Tuesday, 20 October 2020 16:21 (1 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Keputusan BK Jangan Sampai Menimbulkan Persoalan Hukum Baru

Keputusan BK Jangan Sampai Menimbulkan Persoalan Hukum Baru

Bingkaiwarta, DARMA - Penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat yang berupa unjuk rasa dan pernyataan sikap yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat Kabupaten Kuningan didepan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan merupakan reaksi atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah di media sosial you tube dan atau dugaan pelanggaran Kode Etik anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh ketua DPRD Kabupaten Kuningan terhadap Pondok Pesantren Husnul Khotimah.
 
Adanya aspirasi dari masyarakat tersebut sudah menjadi kewajiban anggota DPRD Kabupaten Kuningan untuk diterima, ditampung, diserap, serta ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD atau anggota DPRD Kabupaten Kuningan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, sebagai bentuk implementasi penerapan Pasal 191 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan atau pasal 129 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan atau Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara BK. DPRD Kabupaten Kuningan.
 
Ketua Gardah MKD-05 Kuningan yang juga merupakan Sekretaris PPHI Kabupaten Kuningan, Dadan Somantri Indra Santana menuturkan, atas dasar ketentuan diatas itulah, maka Alat Kelengkapan Dewan yang dalam hal ini Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan, sesuai tugas, fungsinya dan kewenangannya dalam menangani persoalan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua DPRD Kabupaten Kuningan tidaklah harus selalu berpatokan kepada ada atau tidak adanya pengaduan dari masyarakat saja, melainkan adanya penyampaian aspirasi dari masyarakatpun sudah menjadi kewajiban untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
 
"Terlebih lagi dalam persoalan yang terjadi saat ini, kita sama-sama mengetahui ada beberapa elemen masyarakat yang telah mengadukan secara tertulis dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh ketua DPRD kabupaten Kuningan tersebut," tutur Dadan saat ditemui bingkaiwarta.com diruang kerjanya, Selasa (20/10/2020).
 
Dadan menyayangkan, ketika adanya reaksi dari masyarakat yang mengecam pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, tidak ada satupun anggota DPRD Kabupaten Kuningan sebagai wakil rakyat yang duduk dipemerintahan yang tidak setuju atas pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, peka dan merespon sebuah peristiwa yang terjadi sehingga berinisiatif mengambil sikap mengadukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau dugaan telah terjadi pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Pimpinannya. 
 
"Padahal regulasi sangat jelas menyatakan bahwa Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran," terangnya.
 
Perlu diingatkan bahwa para anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya tidak hanya akan dipinta pertanggung jawaban dihadapan konstituen saja, melainkan yang lebih berat akan dipinta pertanggung jawaban dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nanti. "Bukankah sebelum menjadi anggota dewan telah disumpah atas nama Allah bahwa akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya?," tanya Dadan.
 
Ditegaskan Dadan, keputusan BK DPRD Kabupaten Kuningan didalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Kuningan atas telah terjadinya dugaan pelanggaran kode etik dan atau dugaan telah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh ketua DPRD Kabupaten Kuningan harus dihargai dan dihormati.
 
"Kita harus hargai dan kita hormati sebagai keputusan final dan mengikat, selama pada saat melakukan penyelidikan, verifikasi dan konfirmasi yang dijadikan bahan pertimbangan BK dalam menjatuhkan putusannya dilakukan secara objektif dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Namun, apabila tidak objektif dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, maka tidak menutup kemungkinan ini akan menimbulkan persoalan hukum baru," tegas Dadan. (Abel Kiranti)
DPRD BK NUZULRACHDY Kuningan Kode Etik

Komentar

Berita Terkait