750
Tuesday, 03 November 2020 19:46 (4 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Keputusan BK "Pecat" Zul Menuai Kritik

Keputusan BK "Pecat" Zul Menuai Kritik

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan memberhentikan paksa Nuzul Rachdi dari Ketua DPRD Kuningan, mulai menuai kritik. Eks Ketua Komisi A DPRD, Abidin, menilai keputusan itu bentuk kejahatan politik, mudah untuk digugat. Bahkan ada unsur pidana.
 
“Menurut saya, ada kecacatan hukum dari prosedur. Bisa di class action dalam konteks administrasi, kalau pak Nuzul Rachdi jeli. Malah, bisa ada unsur pidana. Silahkan tanya ke pakar tata negara mana pun,” tandas Abidin, kepada bingkaiwarta.com, Selasa (3/11/2020).
 
Yang aneh bagi Abidin, BK seolah tidak tahu jika teradu telah mendatangkan para ahli. Itu dipakai tidak. Dimana-mana dalam persidangan, jaksa atau hakim memakai saksi ahli. Keterangan ahli, kemudian digunakan sebagai fakta persidangan. 
 
"Dari saksi ahli bahasa secara utuh telah menegaskan, bahwa diksi limbah Nuzul Rachdi tidak masalah. Tidak melanggar kode etik DPRD. Yang patut dipertanyakan, juga soal prosedur awal, apakah sudah teradministrasikan secara baik dan benar. Sebab keputusan BK cenderung subjektif. Tidak objektif. Kalau alasan tatib kode etik, parameternya apa?," tanya Abidin. 
 
Ia menyebut, coba lihat pasal demi pasal. Contoh, anggota DPRD kalau tidak hadir 3 kali berturut dalam paripurna, sangsinya apa. Ia tidak melihat sangsi dalam tatib itu. Sama hal dengan proses penyidikan BK terhadap Nuzul Rachdi.
“Jadi keputusan BK, bisa diperkarakan. Selain bisa PTUN, unsur pidananya juga ada. Luar biasa ini,” tandasnya. (Abel Kiranti)
BK DPRD Nuzul Rachdy Pemecatan

Komentar

Berita Terkait