265
Friday, 24 April 2020 16:39 (5 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Ketua Gardah: Pemda Gagal Atasi Pemudik Pembawa Covid-19 dari Zona Merah

Ketua Gardah: Pemda Gagal Atasi Pemudik Pembawa Covid-19 dari Zona Merah

Bingkaiwarta, KUNINGAN- Meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Kuningan membuat Ketua MKD 05 Gerakan Akidah (Gardah) Kuningan, Dadan Somantri Indra Santana buka suara.

Menurutnya, bertambahnya kasus Covid-19 di Kabupaten Kuningan ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor.

"Peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Kuningan karena masih banyaknya warga masyarakat yang tidak mentaati atau tidak mengindahkan aturan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ungkap Dadan kepada Bingkaiwarta.com, Jumat (24/4/2020).

Lanjutnya, hal tersebut bukan tanpa alasan. Kedatangan pemudik ke Kabupaten Kuningan sangat jauh dari apa yang diprediksi, terutama pemudik (OTG/ODP) yang datang dari zona merah wabah Covid-19.

"Kita bisa lihat bagaimana kondisi di masyarakat kita yaitu para pemudik (OTG/ODP) khususnya yang datang dari zona merah Covid-19, yang semestinya mengisolasi diri di rumahnya selama 14 hari dari kepulangannya dan menjaga interaksi dengan keluarganya sesuai dengan anjuran atau aturan pemerintah, tidak mereka taati," paparnya.

Dadan yang juga Sekretaris Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) menyatakan, upaya pencegahan terhadap OTG/ODP yang positif Covid-19 agar tidak menularkan virusnya pada warga masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya telah gagal.

"Salah satu penyebab kegagalan, diduga karena masih banyaknya pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan sebagai ujung tombak yang langsung berhadapan dengan warganya, tidak maksimal atau tidak tepat sasaran didalam menyampaikan informasi dan melakukan edukasi kepada warganya," ujar Dadan.

Seperti halnya, disebutkan Dadan, bagaimana dan apa kewajiban yang harus dilakukan oleh warganya ketika masuk dalam klasifikasi OTG/ODP, serta sangsi hukum apa yang dapat diterima apabila ia tidak mentaati aturan sebagai shocktheraphy.

Selaitu, kata dia, kurang dilibatkannya tokoh masyarakat, tokoh agama serta lapisan masyarakat lainnya untuk ikut berperan dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi warga sekitar dalam menyikapi wabah Covid-19.

"Dalam hal ini, pemerintah daerah harus transparan dalam menyampaikan apa adanya kondisi penyebaran dan dampak wabah Covid-19 yang sedang terjadi saat ini. Baik itu ODP, PDP, suspect, maupun yang telah dinyatakan positif Covid-19 dan yang telah meninggal akibat Covid-19 kepada publik, sehingga ada penyikapan yang serius dari warga masyarakat dilingkungan sekitarnya," imbuhnya.

Dadan menambahkan, pemerintah daerah tidak mesti khawatir akan timbulnya kepanikan pada masyarakat (hingga akibatnya dapat menurunkan imun tubuh), kekhawatiran pemerintah kalau masyarakat menjadi panik, tidak jadi solusi ketika kondisi dimasyarakatnya sudah seperti sekarang. Artinya, akan tepat atau jadi solusi apabila kesadaran OTG/ODP taat aturan.

"Saya berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini melalui kepala Dinas Kesehatan, ketua Tim Crisis Center Percepatan Penanganan Covid-19 harus transparan didalam memberikan informasi pada masyarakat tentang kondisi penyebaran wabah Covid-19 apa adanya tanpa ada yang ditutupi. Ini semua, dalam rangka terpenuhinya Hak warga negara sebagaimana telah diamanatkan oleh UU RI No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," pungkasnya. (Abel Kiranti)

Gardah Pemudik tog odp Covid-19 wabah

Komentar

Komentar telah di non-aktifkan untuk postingan ini

Berita Terkait