592
Wednesday, 29 July 2020 08:24 (1 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Kisruh Batu Satangtung, PKS: Penegakkan Hukum Lebih Tinggi Kedudukannya dari Instruksi DPP PDIP

Kisruh Batu Satangtung, PKS: Penegakkan Hukum Lebih Tinggi Kedudukannya dari Instruksi DPP PDIP

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Kisruhnya Batu Satangtung di Blok Curug Go’ong Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, menyita perhatian serius DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kuningan. Terutama berkaitan dengan munculnya intruksi DPP PDI Perjuangan  agar Bupati Kuningan mengkaji ulang, sekaligus mengevaluasi penyegelan.

“PKS selalu mengikuti perkembangan kisruhnya Curug Goong, Cisantana. Masalah ini menjadi penting karena terkait hubungan antar kelompok masyarakat. Yang tentu berpotensi mengganggu ketenangan dan kondusifitas di Kabupaten Kuningan. Jika tidak diselesaikan segera,” ungkap Ketua DPD PKS Kuningan, H Agus Budiman, kepada bingkaiwarta.com, Rabu (29/7/2020).

PKS menilai,  penyegelan pembangunan Batu Satangtung oleh Pemkab Kuningan sudah tepat. Sudah sesuai dengan fakta hukum. PKS sangat mendukung penegakan hukum yang sudah ditempuh. “Penegakan hukum yang benar dapat menjamin ketenangan  di tengah masyarakat," kata Agus.

PKS mendukung upaya  pelarangan pembangunan bakal makam tokoh masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di Blok Curug Go'ong, Desa Cisantana akibat tak berizin. Batu Satangtung itu, diinterpretasikan PKS sebagai tugu yang harus mengantongi izin mendirikan bangunan.

Selain perizinan, mencuat juga penolakan masyarakat sekitar. Ini juga yang menjadi dasar lain pelarangan pembangunan bakal makam di Curug Go'ong. “Masyarakat bahkan menyebut area tersebut, sebagai situs buatan. Terlebih surat penolakan disampaikan juga secara tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa Cisantana dan Kecamatan Cigugur,” ungkapnya.

Sebab itu, PKS berharap pemerintah daerah segera menuntaskan masalah ini secara bijak. Mampu memenuhi rasa keadilan agar tidak terus berkembang dan menjadi besar. Akibatnya, mendapat respon luas hingga tingkat nasional. Masalah ini sebaiknya diselesaikan dengan kearifan lokal sesuai hukum berlaku.

“PKS berharap pemda tidak terpengaruh intervensi pihak manapun. Yang justru akan menambah rumit penyelesaian,” harap Agus.

Agus meyakini, pemkab mampu konsisten dan tidak mundur dalam menyelesaikan masalah ini. “PKS siap mengawal dan memberikan kontribusi solusi jika diminta. Kalau pemda tidak konsisten, PKS akan mengingatkan," tegas Agus. (Abel Kiranti)

Batu Satangtung Cisantana Curug Go’ong intruksi DPP PDI Perjuangan penyegelan Adat Karuhun Urang Akur Sunda Wiwitan

Komentar

Berita Terkait