790
Tuesday, 23 June 2020 15:50 (2 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Korwil PKH Jabar Benarkan Adanya "Potongan" Jasa Bayar BPNT

Korwil PKH Jabar Benarkan Adanya "Potongan" Jasa Bayar BPNT

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, H. Dudy Budiana mengadakan pertemuan dengan para pendamping PKH Kabupaten Kuningan, di ruang kerjanya, Selasa (23/6/2020).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut beredarnya informasi adanya "potongan" jasa bayar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  yang nilainya bervariasi sekitar 6-10 ribu setiap kali gesek oleh agen.

Isu adanya pemotongan Rp 10 ribu tersebut sempat dibenarkan pula oleh pernyataan Kadinsos saat audiensi bersama awak media dan dimuat di salah satu media, beberapa hari yang lalu.

Berdasarkan informasi yang di himpun bingkaiwarta.com, potongan senilai Rp.10 ribu dilakukan bagi penerima  BPNT baik PKH maupun non PKH setiap kali gesek. 

Tentu yang menjadi perhatian adalah jumlah total yang dipotong sangat besar. Meski hanya Rp10 ribu namun penerima progam Sembako/BPNT non PKH  adalah 38.299 KPM dan PKH  42.259 KPM.

Korwil PKH Jabar 1 Atoillah Karim membenarkan adanya jasa bayar yang dilakukan oleh beberapa agen setiap kali KPM mencairkan dana bantuan. Hal itu ia buktikan ketika melakukan sidak ke lapangan.

Pernyataan korwil ini membuktikan dugaan “potongan” Rp10 ribu yang selama ini dilakukan oleh agen setiap transaksi. Kasus dugaan potongan selalu berhembus dan menyudutkan para pendamping PKH.

“Tanggal 18 Juni saya mendapatkan laporan ada agen yang melakukan tindakan seperti itu. Saya tidak akan sebutkan nama dan lokasinya,”  ujarnya di Ruang Kadisnsos, Selasa (23/6/2020) pagi.

Menurutnya, "Potongan” tersebut memang bervariasi namun yang ditemukan di lapangan kemarin mulai dikisaran angka Rp 6.000- Rp10 ribu. Tentu ini menjadi temuan pihaknya dan akan menindak tegas oknum yang melanggar kode etik.

“Sebenarnya mereka itu sudah mendapatkan fee Rp1.000 dari BNI atau Himbara, jadi tidak perlu meminta jasa bayar lagi. Bahkan, dalam aturan BI harus zero cost atau tidak ada biaya. Yang menambahkan fee Rp1.000 sebenarnya tidak manusiawi," jelasnya.

Ia mengaku, “potongan” ini akan dilaporkan ke BNI dan agen itu izinnya bisa dicabut. Sebab, penunjukan agen itu menjadi kewenangan BNI.

Sekadar informasi pernyataan Kadinsos terkait ada “potongan” beberapa waktu lalu memancing reaksi pendamping PKH. Pasalnya, pernyataan Kadinsos dalam berita tersebut seakan-akan mengarah pada pendamping PKH yang melakukan pemotongan.

Padahal, sesuai pernyataan Korwil PKH Jawa Barat I, ternyata “potongan” tersebut ada di agen. Bagi para pendamping sendiri dengan terbukanya kasus ini membuat semua terang benderang sehingga mereka tidak merasa terpojokan. (Abel Kiranti)

Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Dudy Budiana Kabupaten Kuningan PKH BPNT dana bantuan BNI Himbara zero cost

Komentar

Berita Terkait