477
Friday, 27 November 2020 18:58 (1 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Legalitas Masyarakat AKUR Cigugur Masih Dipertanyakan

Legalitas Masyarakat AKUR Cigugur Masih Dipertanyakan

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Proses legalitas Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan Cigugur sampai saat ini belum ada kejelasan akhir. Sehingga banyak masyarakat yang bertanya-tanya. Sementara, Tim Pengkaji Gabungan Pemkab Kuningan-Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur hingga akhir November 2020 ini, pun tak kunjung memberikan keputusan. 
 
Belum lama ini, Ketua Tim Pengkaji Dr H Dian Rachmat Yanuar, mengaku, kerja tim dalam mengkaji proses legalitas Masyarakat AKUR Cigugur masih berjalan. Setelah tuntas verifikasi dan validasi, tahap ini tengah berlangsung proses pemberian waktu bagi pihak Paseban Tri Panca Tunggal selaku pemohon legalitas Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan untuk melakukan perbaikan-perbaikan kekurangan berkas. 
 
“Ada ketentuan, bahwa pihak Paseban diberi waktu untuk perbaikan-perbaikan. Waktunya sampai 1 bulan. Sekarang, masih proses itu,” kata Dian.
 
Sekedar mengingatkan, sudah hampir 3 bulan berjalan Tim Pengkaji Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan bekerja. Mulanya intensif dilakukan penyerapan informasi, baik dari akademisi, ahli sejarah, budaya hingga proses verifikasi dan validasi ke lapangan. Termasuk menyerap aspirasi dari para saksi sejarah Cigugur, beserta para tokoh, perangkat desa se Kecamatan Cigugur.
 
Munculnya tekanan DPP PDIP sejak polemik panas proyek Batu Satangtung, Curug Goong milik Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur, di Desa Cisantana, hingga mampu menggoyah kebijakan tegas Pemkab Kuningan dengan mencabut segel Batu Satangtung, kemudian bukan hanya membuat banyak masyarakat kecewa. 
 
Tetapi justru melahirkan keraguan baru, pada hasil kajian Tim Pemkab Kuningan atas permohonan Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur agar Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur dilegalkan. Keraguan itu, terus menguat seiring belum ada kabar kejelasan, apalagi keputusan tim pengkaji hingga saat ini. (Abel Kiranti)
AKUR CIGUGUR Legalitas Sunda Wiwitan Paseban Kuningan

Komentar

Berita Terkait