1,037
Monday, 03 August 2020 17:21 (1 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Masyarakat Desa Cisantana Telah Dilanggar HAM-nya Dalam Pembangunan Tugu Batu Satangtung

Masyarakat Desa Cisantana Telah Dilanggar HAM-nya Dalam Pembangunan Tugu Batu Satangtung

Bingkaiwarta, Kuningan - Ketua Gardah Kabupaten Kuningan Dadan Somantri, SH membenarkan, terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada penolakan pembangunan tugu Batu Satangtung di Curug Goong, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur oleh masyarakat desa tersebut.

Dadan tidak menyangsikan pada penilaian banyak kalangan, jika HAM memang telah dikangkangi disana, dan pelaku pelanggaran HAM-nya adalah pihak yang memaksakan diri membangun tugu Batu Satangtung, dengan korban masyarakat Desa Cisantana yang juga memiliki kedudukan, serta hak terpenuhinya hukum secara sama sebagai warga negara.

“Ya saya melihat secara langsung, serta merasakan, masyarakat Desa Cisantana dan sekitarnya telah dirampas hak asasi-nya oleh pihak Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur yang melakukan pembangunan Batu Satangtung,” ujar Dadan, kepada bingkaiwarta.com, Senin (3/8/2020).

Diingatkan Dadan, bahwa semua telah sepakat kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, dan hal itu jelas tertuang dalam Pasal 1, Ayat 3 UUD 1945, sebagai konsekuensinya seluruh warga Negara Indonesia harus taat dan patuh pada ketentuan hukum tersebut, demi terciptanya rasa keadilan.

“Salah satu tujuan taat dan patuh pada ketentuan hukum itu agar tercipta rasa keadilan, dan rasa keadilan baru akan dirasakan masyarakat apabila hak serta kewajiban dilaksanakan oleh seluruh warga negara dengan seimbang,” terang Dadan.

Ketika sekarang warga masyarakat Desa Cisantana telah melakukan haknya sebagai warga desa, kata Dadan, tiba-tiba datang pihak lain membangun tugu dengan nama Batu Satangtung, tanpa menempuh jalur hukum yang benar, seperti proses perizinan, tentunya dalam hal ini jelas pihak Paseban tidak melakukan kewajibannya sebagai bagian dari warga NKRI.

“Pihak Paseban Tri Panca Tunggal juga kan sebagai warga NKRI, yang memiliki kewajiban untuk taat dan patuh terhadap ketentuan hukum, sehingga tidak pantas jika terus memaksakan kehendak untuk tetap merealisasikan pembangunan Batu Satangtung, apalagi sudah berulang kali diperingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, melalut Satpol PP, dengan Surat Peringatan (SP) 1, 2, bahkan SP 3, sekaligus hingga penyegelan,” katanya.

Dadan sangat berharap, Pemerintah Daerah Kuningan sendiri bisa konsekuen terhadap penegakan supremasi hukum, memegang teguh kesepakatan, serta tidak melakukan pembiaran terhadap pihak yang jelas-jelas melakukan tindakan melawan hukum.

“Pihak Pemda kan sudah sangat tahu, jika apa yang dilakukan pihak Paseban adalah perbuatan melawan hukum, mereka telah melakukan pelanggaran terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2019. Terlebih, adanya penolakan dari masyarakat sekitar, yang kemudian menimbulkan keresahan, tentunya pihak Pemda harus bisa bersikap tegas dalam menegakan supremasi hukum, agar tidak menambah sakitnya hati warga masyarakat Cisantana pada khususnya, dan rakyat Kuningan pada umumnya, juga tidak di cap telah melanggar HAM,” harap Dadan.

Ironisnya, lanjut Dadan, pihak Paseban yang jelas tak hanya telah melanggar kewajibannya sebagai warga negara untuk mentaati hukum, tetapi juga sudah menimbulkan keresahan di Kuningan itu bukannya melakukan proses hukum bila tidak merasa puas dengan keputusan Pemda, tetapi malah mencari dukungan kesana kemari, hingga ke DPP PDIP, Komnas HAM, dan lainnya.

“Lebih menyedihkan lagi, pihak-pihak yang dimintai dukungannya itu tidak objektif, hanya menangkap laporan sepihak, yakni dari pihak Paseban, serta tanpa melakukan crosscheck langsung menyatakan dukungan pada langkah Paseban, dengan tidak memperdulikan keresahan yang dirasa seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan,” ujar Dadan.

Kondisi ini, menurut Dadan, pastinya tidak hanya menimbulkan kekecewaan teramat dalam bagi masyarakat Kabupaten Kuningan, namun juga akan menjadi catatan sejarah yang buruk bagi pemerintahan, bila pihak pihak pelanggar justeru dibela, didukung dengan cara tidak konstitusional tanpa berdasar ketentuan hukum. (Abel Kiranti)

Gardah Dadan Somantri Hak Asasi Manusia HAM Batu Satangtung

Komentar

Berita Terkait