Mendapat Gelombang Penolakan, E-Parkir Akhirnya Dicabut

By : BingkaiWarta - BingkaiWarta, 2020-01-14 20:52:55+07

Mendapat Gelombang sfsf.jpg

Warga Pasar Kepuh di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (14/1/2020).

 

Kuningan – Setelah mendapat gelombang penolakan langsung melalui beberapa kali audiensi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan akhirnya mengabulkan permintaan warga Pasar Kepuh yang ingin sistem parkir elektronik atau e-parkir dicabut, Selasa (14/1/2020).

Sebelumnya, penolakan terhadap sistem e-parkir yang menggunakan portal sebagai pintu masuknya ini terus digaungkan oleh sejumlah pedagang Pasar Kepuh, karena dinilai merugikan.

Aksi pada minggu lalu atau Selasa (7/1/2020), merupakan bentuk penolakan pertama pedagang pasar dengan mendatangi langsung gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan.

Salah satu perwakilan pedagang Pasar Kepuh M. Suganda, mengaku kecewa dengan penerapan sistem parkir elektronik. Sebab, pemasangan portal sistem e-parkir seolah-olah mematikan arus lalu lintas di Pasar Kepuh.

“Selama ini akses jalan menuju Pasar Kepuh, khususnya dari sebelah barat dan selatan seolah dimatikan. Itukan otomatis tidak bisa langsung ke Pasar Kepuh. Mereka yang mau berbelanja harus muter melalui Jalan Sudirman. Ini terjadi semenjak jalur Siliwangi diberlakukan satu arah. Pengunjung pasar yang membawa kendaraan harus melalui Jalan Sudirman lalu masuk ke Pasar Baru, baru masuk ke Pasar Kepuh,” ungkap Suganda.

Lalu, pada aksi kedua, Selasa (14/1/2020), ratusan warga Pasar Kepuh kembali lagi mendatangi gedung dewan untuk melakukan audiensi bersama anggota DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Perwakilan pedagang Andi Akbar, mengungkapkan, pihaknya memang tahu bahwa penerapan e-parkir berguna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, jangan sampai sistem itu dibuat tetapi menimbulkan korban.

“Pemerintah kan berbicara PAD. Kami tuh masyarakat tidak hanya melihat duit, kami butuh makan. Karena ini sudah terlalu terjepit, sehingga kami ke sini (DPRD). Intinya ketika kita ingin meningkatkan PAD, jangan sampai menciptakan korban-korban lainnya,” kata Andi.

Ia menyebutkan bahwa pasar pun sebetulnya memberikan kontribusi untuk PAD. Sebab, setiap toko dan pedagang di pasar selalu melakukan setoran keuangan. Belum lagi tentang penyerapan tenaga kerja.

“Saya pikir itu hal yang sangat strategis sekali. Kok hanya kepentingan satu badan usaha tertentu dibela-bela, mengorbankan masyarakat banyak. Kalau saya kutip pembicaraan Rocky Gerung mah ‘coba jangan dungu lah, pikirkan dengan akal sehat’ nah gitu,” ujarnya.

Ia pun mengaku sebetulnya sudah melakukan analisa dampak lalu lintas setelah penerapan e-parkir. Akan tetapi, pihaknya menganggap Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan tidak mempertimbangkannya.

“Coba bapak pikir ya, andaikan seluruh jalur itu, jalur keluar barat saja, memang ada jalur keluar timur, tapi kan secara kalau kita lihat di lapangan kan itu jalan ke arah Pasar Baru itu kan forbidden, harus lewat (jalan) Aruji. Logikanya, semua warga yang akan ke Pasar Kepuh Pasar Baru ini akan melewati jalan barat, sehingga tumpuk lah,” paparnya.

Sok saudara-saudara pikir ya. Seandainya dalam satu jam itu 60 kendaraan yang lewat, itu kalau sepi. Pelayanan di loket itu minimal dua menit. Berarti kan ada 59 kendaraan yang antri di belakang. Artinya telah menutupi areal dagang dan kenyamanan pembeli. Pembeli mau lewat mana? Mau bolak-balik ngajajar motor? Itu baru sejam. Tidak mungkin sejam, tidak mungkin 60 motor. Artinya satu menit satu,” sambung dia.

Sehingga, kata Andi, pihaknya \ secara tegas menolak dan meminta pemerintah membukakan akses jalan dari Jalan Syeh Maulana menuju Pasar Kepuh.

Dan apabila suara rakyat tidak didengar, Andi mengaku tak bisa berbuat banyak dan tidak bisa membendung masyarakat.

“Kalau ini tetap diberlakukan saya enggak bisa bicara apa-apa. Artinya, saya sebagai warga, sebagai pedagang juga, saya sudah mendampingi teman-teman masyarakat, dan saya mungkin tidak bisa membendung masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, mantan Kepala Dishub Kabupaten Kuningan Deni Hamdani, M.Si, yang kini menjabat sebagai Asda 2 Kabupaten Kuningan, menyebutkan, aksi dari warga Pasar Kepuh terkait penolakan sistem e-parkir merupakan dinamika yang harus disikapi dengan bijak.

Meski memang ada beberapa program yang harus dicapai, namun dengan adanya dinamika itu maka pihaknya sepakat untuk menunda terlebih dahulu. Terpenting, kata Deni, menjaga Kabupaten Kuningan tetap kondusif dan tertib.

“Terkait dengan nanti akan seperti apa nanti kita edukasi aja para pedagang tersebut agar lebih memahami kepada kebijakan-kebijakan yang akan kita terapkan. Terkait e-parkir saya nyatakan dicabut dan tidak berlaku,” kata Deni.

Kendati demikian, lanjut dia, pengelolaan parkir akan tetap dilakukan oleh M2 – sebelumnya penyedia jasa e-parkir – Namun, metodenya menggunakan sistem konvensional.

“Jadi kita ingin menjaga dulu nilai-nilai kondusifitas yang ada di Kabupaten Kuningan. Nanti ke depan kalau M2 lebih bagus mengelola parkir di Kabupaten Kuningan, kenapa tidak? Mungkin ini juga akan menjadi kebutuhan juga bagi pedagang, para pengunjung atau yang lainnya,” tuturnya.

“Jadi (portal dicabut). Tidak ada lagi pungutan lagi oleh petugas dengan sistem elektronik itu,” sambungnya.

Sedangkan, Kadishub baru Drs. Jaka Chaerul, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), mengatakan, untuk masyarakat tidak perlu khawatir dengan kehadiran sebuah inovasi. Namun ketika tidak diterima maka pemerintah pun akan menuruti.

“Yang penting saya untuk masyarakat,” tutupnya. (TedyAgeng)

Baca Juga : Tuntut Keadilan Puluhan Pedagang Pasar Kepuh Datangi DPRD Kuningan

7 days ago, by BingkaiWarta
Category : BERITA PILIHAN, SOSPOLHUKAM

Kontak Informasi BingkaiWarta.com

Redaksi : redaksi[at]bingkaiwarta.com
Iklan : iklan[at]bingkaiwarta.com














Berita Terkini

Categories