Mendorong Media dan Peran Aktif Masyarakat Melawan Korupsi

By : BingkaiWarta - BingkaiWarta, 2020-03-06 14:32:25+07

Mendorong Media sf.jpg

Inisiator Gerakan Kritis - Integritas - Transparan – Akuntabel (KITA), Ikhsan Marzuki.

 

Beberapa pekan belakangan ini media online, seperti Bingkai Warta maupun media sosial seperti Facebook, instens mengangkat berita maupun opini tentang korupsi dan kasus yang diduga mengarah pada perilaku korupsi yang terjadi beberapa instansi di Kuningan.

Dari pengamatan penulis ada beberapa isu yang diduga terkait tindakan koruptif yang diangkat media online maupun medsos di Pemda Kabupaten Kuningan, antara lain:

- Isu permintaan anggota dewan atas kenaikan tunjangan perumahan.

- Ramainya pemberitaan perjalananan dinas anggota dewan.

- Isu penggunaan dana pinjaman pribadi DPRD Kuningan yang diduga tidak jelas rincian penggunaannya.

- Isu pungutan dan penggunaan dana denda KTP dan KK.

- Tindak lanjut Kejaksaan Negeri atas isu penyimpangan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Isu-isu tersebut menjadi menarik dan hangat diperbincangkan di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat Kuningan yang menurut penilaian hasil survey Kuningan sendiri dinobatkan sebagai Kabupaten Termiskin Kedua.

Semangat mengangkat berita maupun opini tentang korupsi ini perlu mendapat apresiasi. Kenapa? Karena semangat ini sudah menunjukkan sikap yang jelas berada di posisi mana media ini berdiri.

Mengangkat berita atau opini tentang korupsi tentu bukan tanpa resiko. Perlu keberanian yang total. Karena bisa jadi media maupun penulis opininya akan mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan tulisan berita atau opini yang diangkatnya. Media juga sangat mungkin menjadi musuh bersama dari pihak-pihak yang disorot.

Berbicara masalah korupsi, semua tentu sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama. Dari masyarakat umum, aparat penegak hukum, politisi, anggota legislatif, maupun jajaran eksekutif, pasti sepakat kalau tindakan korupsi itu adalah tindakan melawan hukum dan rasa keadilan.

Jika korupsi dimaknai sebagai tindakan maling, maka maling sekalipun tentu tidak ingin kekayaan miliknya dicuri atau dikorupsi oleh pihak lain.

Alasan korupsi menjadi musuh bersama inilah yang seharusnya menjadi faktor pemersatu bagi semua pihak untuk bersama-sama bergandengan tangan melakukan perlawanan terhadap korupsi.

Ada prasyarat yang harus terbentuk jika ingin ikhtiar pemberantasan korupsi ingin berjalan efektif. Prasyarat tersebut yaitu dukungan media yang satu suara terhadap korupsi dan dukungan peran aktif masyarakat.

 

Media Harus Satu Suara Terhadap Korupsi

Ikhtiar perang melawan korupsi memerlukan energi yang besar dan spartan. Energi besar ini salah satunya dimiliki oleh media massa. Peran media massa yang begitu besar dampaknya tertuang dalam UU No. 40/1999 tentang Pers, yang menjelaskan peran media, yaitu:

- Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

- Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi;

- Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);

- Menghormati kebhinnekaan;

- Mengembangkan pendapat umum (public opinion) berdasarkan informasi yang cepat, akurat, dan benar;

- Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

- Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dari peran yang dimiliki media, seharusnya media memiliki visi yang sama dalam urusan korupsi. Media sudah seharusnya satu suara dalam upaya perang terhadap korupsi. Media harus saling membantu menyuarakan isu-isu terkait korupsi. Media bisa melakukan investigatif bersama atas sebuah isu korupsi yang terjadi.

Jangan sampai media terpecah dalam urusan isu melawan korupsi. Jangan sampai terjadi sikap saling mendiamkan. Jangan sampai ada media yang mencoba mengangkat isu korupsi, media lain justru mendiamkannya.

Tanpa ada satu visi yang sama dari media terkait isu korupsi, niscaya perang melawan korupsi tidak akan pernah memeroleh kemenangan. Koruptor tetap akan menjadi pemenang bukan karena mereka kuat dan menguasai media, tapi karena media-media lain memilih diam dan mendiamkan.

Alasan di atas sejalan dengan salah satu ucapan Jenderal sekaligus Kaisar Perancis yang paling terkenal, Napoleon Bonaparte, yang mengatakan “The world suffers a lot. Not because of the violence of bad people but because the silence of good people”. Bahwa, dunia sudah banyak menderita bukan karena tindakan dari orang-orang jahat, melainkan karena orang-orang baik yang hanya diam.

Media sebagai kekuatan keempat demokrasi, menjadi kekuatan yang sangat disegani oleh penguasa negara. Ini karena adanya sikap idealisme dan independen yang melekat pada diri media. Modal dasar media inilah -- idealisme dan independen -- yang harus tetap terjaga marwahnya.

 

Mendorong Masyarakat Agar Peduli Melawan Korupsi

Abraham Samad, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang ketiga pernah menyampaikan bahwa sikap pesimisif, skeptis dan apatis pada perbuatan korupsi, menyebabkan korupsi tumbuh subur di negara ini.

Masyarakat yang apatis menyebabkan kebutaan akan hak-haknya serta bersikap menyerah pada penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat, sementara pejabat pemerintahan yang tidak berprinsip hanya akan mengikuti arus dominan yang ada di lingkungan kerjanya tanpa bisa berpikir kritis dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

Berbicara mengenai korupsi, harus disadari bersama bahwa penanganannya bukan hanya merupakan tanggung jawab penegak hukum saja, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat.

Peran serta masyarakat yang aktif akan sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan dalam upaya memerangi tindakan korupsi. Mengingat bahwa lembaga penegak hukum tidak memiliki personil yang cukup untuk menjangkau dari pusat hingga daerah, maka cukup sulit untuk aparat penegak hukum dalam mengawasi tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia.

Dengan adanya partisipasi masyarakat di daerah, maka akan membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat melawan korupsi tentunya sangat dibutuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , dalam pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (5) diatur mengenai hak dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, memberikan data, atau informasi terkait tindak pidana korupsi. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan saran dan pendapat serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat ini paling tidak harus memenuhi tiga esensi yaitu, perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggungjawab bagi masyarakat untuk menggunakan haknya, dan penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta.

Yang paling penting untuk diadvokasi ke masyarakat adalah jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaporkan adanya suatu tindak pidana korupsi. Tanpa adanya jaminan perlindungan hukum, sudah barang tentu akan sulit mendorong munculnya kesadaran masyarakat untuk memerangi korupsi.

Perlindungan hukum dan keamanan yang memadai bagi pihak yang melaporkan tindak pidana korupsi menjadi prasyarat yang harus terpenuhi secara legal, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Perlindungan hukum ini juga diberikan belandaskan pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewajiban untuk melindungi identitas pelapor. Bahkan pelapor juga berhak mendapatkan penghargaan dari negara atas pengaduan tindak pidana korupsi yang telah ia lakukan, dengan syarat bahwa kasus yang diadukan bisa ditindaklanjuti sampai penuntutan dan vonis.

Adanya jaminan perlindungan hukum bagi pelapor harus menjadi kekuatan bagi para pegiat anti korupsi dan masyarakat untuk lebih nyaring menyuarakan sikap kritis dan berani melaporkan praktik-praktik penyimpangan, seperti KETIDAKADILAN, KECURANGAN, KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, yang terjadi di lingkungan mereka.

Jangan ada lagi pembiaran kalau menyaksikan, menemukan ada praktik-praktik yang dianggap menyimpang. Segera laporkan. Praktik menyimpang itu akan menjadi kebiasaan baru jika dibiarkan. Saatnya pejabat publik kita, mereka yang merencanakan dan mengelola uang pajak kita, mendapat pengawasan bersama oleh seluruh masyarakat dalam kesehariannya. Partisipasi rakyat dalam mengawasi keseharian pejabat publik bisa menjadi salah satu instrumen penting melawan korupsi.

30 days ago, by BingkaiWarta
Category : BERITA PILIHAN, ARTIKEL

Kontak Informasi BingkaiWarta.com

Redaksi : redaksi[at]bingkaiwarta.com
Iklan : iklan[at]bingkaiwarta.com









Berita Terkini

Categories