Menguak Kebusukan Sang Ratu Di Sebuah SKPD

By : BingkaiWarta - BingkaiWarta, 2020-02-10 20:01:45+07

Menguak Kebusukan Sang sshhsh.jpg

Ilustrasi.

 

Kuningan – Anggaran sejatinya untuk menggulirkan program dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, komitmen inilah yang mestinya dipahami oleh seluruh stakeholder anggaran, baik yang ada di Pusat, Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, SKPD, Kecamatan hingga ke desa, merekalah yang diberikan amanah  untuk menjadi jembatan dalam upaya mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Namun, kenyataannya masih saja terjadi penyelewengan anggaran, walaupun para pemangku kebijakan itu sudah disumpah saat dilantik untuk melaksanakan seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, melihat terjadinya penyelewengan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN tentunya merasa sangat prihatin, seolah kewenangan yang diembannya menjadi alat dan kesempatan untuk memperkaya diri dan keluarganya.

Dengan alasan sebagai tampuk pimpinan tertinggi di SKPD, ia menganggap dirinyalah yang paling berhak atas seluruh anggaran yang ada, dan untuk “MENGATUR” aliran dana yang ada di SKPD nya, maka iapun ikut merancang sejak dari perencanaan agar ada bagian-bagian yang dilegalkan sampai saat pencairan anggaran yang dilakukan oleh bendahara karena semua ada dalam genggaman aturannya.

Memperhatikan kondisi yang ada, saya mencoba sedikit menguak proses terjadinya penyimpangan anggaran yang dilakukan sang ratu dengan men-design dari mulai rekrutmen pengajuan pejabat dibawahnya, baik itu untuk eselon III maupun eselon IV.

Dengan dalih PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalita dan “Terpercaya”) sesuai versi-nya, namun justru sejatinya pertimbangan yang sangat kental dan menonjol serta paling dominan dalam rekrutmen pejabat dibawahnya hanyalah 2 hal yaitu : ‘LOYALITAS’ dan “TERPERCAYA”, disamping juga ada “hal lain” sebagai pengaruh tambahan,  dengan tujuan saat  men-design rancangan anggaran dapat berjalan sesuain dengan “keinginannya”, dan gayung pun bersambut karena banyak staf dibawahnya, berbondong-bondong untuk meraih jabatan sebagai bagian dari prestise diri dan keluarganya, bahkan tak jarang ditempel lebel “harga” sebagaimana barang supermarket.

Fenomena ini sungguh meprihatinkan dan saya meyakini bahwa gaya rekrutmen pejabat di sebagaian SKPD “melakukan hal yang sama”, walaupun banyak juga pejabat eselon II melakukan mekanisme yang benar dan sesuai dengan aturan dalam rekrutmen pejabat dibawahnya.

Penyesatan anggaran seringkali dianalogikan “buang angin” yang dilakukan seseorang, terasa “bau”-nya, bahkan suaranyapun kedengaran, tetapi saat yang melakukannya tak mengakui, ini terasa sulit untuk pembuktiannya, meski itu terjadi sungguh didepan hidung dan matanya.

Saat pejabat melakukan “penyimpangan”, bahkan dengan terang-terangan sekalipun, karena pejabat dibawahnya sudah teruji ‘Loyalitas” dan “Keterpercayaan” nya, tak akan ada yang berani untuk sekedar mengingatkan. Sungguh menyesakkan saat mendengar keluhan orang – orang baik disekelilingnya, tetapi sungguh tertelikung dengan kondisi yang ada, hingga tak mampu untuk mengelak saat harus menyerahkan dan menyaksikan bergepok uang  ke sang ratu dimasukkannya ke tas mewah miliknya.

Atas dasar inilah saya mencoba sedikit menguak tabir mekanisme penyesatan anggaran yang dilakukan oleh SKPD KB Daerah,

  1. Saat dibuat RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran), setiap kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan ‘WAJIB’ melakukan pembahasan secara detail dengan Sang Ratu apa yang akan dianggarkan, karena Sang Ratu berdalih, anggaran merupakan tanggung jawabnya. Kegiatan-kegiatan yang didanai walaupun ada juklak – juknisnya, tetapi mesti ‘disesuaikan’ dengan selera-nya.
  2. Saat pencairan manual (tunai), Bendahara Anggaran sudah pasti “diproses” di ruang pribadi Sang Ratu untuk mengatur kegiatan ditiap bidang dan UPTD agar ada “penyisihan” 10%. Apakah para pejabat dan staf dibawahnya akan mengakui “penyisihan” itu ? HAQUL YAQIN tak akan ada yang berani, termasuk para kepala UPTD yang tersebar di 17 wilayah.
  3. Saat mekanisme pencairan dirubah melalui transfer bank, moduspun diubah demikian cantik dengan cara/mekanisme penyerahan “upeti”. Prosesnya adalah setiap terjadi transaksi pencairan anggaran kegiatan melalui transfer bank ke bendahara Bidang maupun UPTD, setelah pencairan / penarikan dari bank mereka harus melakukan “setor” tunai baik yang dihimpun oleh sebuah paguyuban para kepala UPTD maupun pejabat/staf lain kepercayaannya, agar sang ratu tampak “bersih” dan berkilap kinclong karena tak ada sepeserpun pemotongan lagi, terus saat para pejabat dibawahnya ditanya oleh auditor apalagi penegak hukum : Apakah ada setoran semacam itu? Tak perlulah saya ungkap bahwa mereka akan menyangkalnya secara serempak dan kompak, untuk mengamankan sang ratu dari berbagai gangguan kenyamanannya. Bahkan informasi yang beredar kuat, diakhir – akhir penyerapan anggaran 2019 potongan pun meningkat tidak cuma 10% tetapi ada UPTD yang mengaku “diminta” setor hingga 25%.

Yang lebih ekstreem terjadi pada anggaran administrasi umum dinas, itu sudah mafhum sebagai diistilahkan milik “bandar” atau Sang Ratu yang tak boleh pejabat dibawahnya tau datail, apakah sesuai RKA atau tidak. apalagi cuma sekedar staf.

Merilis kebelakang, sang ratu pejabat yang satu ini termasuk unik, beranjak dari seorang petugas lapangan KB tanpa prestasi tapi kariernya melesat bak meteor hingga bisa menduduki jabatan tertinggi di sebuah SKPD Program KB Daerah, namun anehnya sang ratu mampu bertahan lama karena tak pernah berpindah ke SKPD lain dari muali menjabat esselon 2 hingga beranjak pensiun, mungkin disinilah zona ternyaman baginya, karena semua perangkat dan infrastruktur pendukung berada dalam genggamannya, siapa sih yang mau utak – atik apapun tentang keputusan Sang Ratu? Potensi-potensi SDM yang ada dan memiliki potensi tak mungkin berkembang baik karier mapupun wawasannya jika bertentangan dengan selera dan keinginnanya.

Wow .... Sungguh fantastis namun ironis, ditengah gencarnya kampanye tranparansi dan akuntabilitas anggaran, SKPD ini selalu lolos dari berbagai adangan dan rintangan, baik unjukrasa internal, maupun perangkat atasannya, seolah semuanya berjalan normal dan standar saja, hingga bisa mengalir lembut seolah semuanya berjalan sesuai mekanisme dan peraturan yang ada.

Bagaimana hal ini bisa “terus” terjadi ? bukankan setiap tahun ada monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dari berbagai lini, ada auditor Inspektorat maupun auditor BPK. Saat BPK mengganjar Pemda dengan meperoleh predikat Wajar Tanpa Kekecualian (WTP) ?! Justru ini menjadi kartu as yang dijadikan tameng oleh para stakeholder untuk menjadi dasar pengakuan bahwa SKPD nya bersih, termasuk benteng SKPD sang ratu.

Memprihatinkan dan menggelisahkan memang, jika mau dirunut dan diungkap hingga sampai mendalam, betapa rumit dan maaf “bobroknya” kondisi ini... saat ada temuan penyelewengan baik di temukan oleh tim monitoring maupun pemeriksa keuangan dan anggaran (auditor lokal maupun berlebel BPK) isu-nya hanya menjadi alat bargaining, ketika temuan sedikit, harga pun standard saja, tapi saat banyak temuan disitulah akan menjadi bahan negosiasi “lebih” agar hasil laporan auditnya (LHA) tampak suci, yang diungkap pun sebatas kesalahan administrasi atau Cuma pengarsipan belaka.

Tahukah bupati, sebagai pemangku kebijakan tertinggi di kabupaten? Atau tidak tau? Atau tau tapi tetap membiarkan ini terus terjadi sebagai pemakluman karena dianggap “berjasa” atas berbagai pengamanan kebijakannya ? Wallohu ‘alam.

Saat menyaksikan realita ini, dada terasa sesak. Betapa bergepok uang amanah negara “dipermainkan” sekehendaknya untuk kepuasan yang abstrak bahkan mungkin absurd. Lalu, kemana harus berharap untuk meluruskan kondisi ini ? kepada pak penjaga malam tenaga kerja kontrak, THL? Atau ke mas office boy yang taat perintah dan bertanggung jawab atas segala kebersihan dan kerapihan kantor?

Banyak aspek hukum yang masih perlu untuk diunggap, jikapun ada sedikit bukti tapi itu semata menggunakan perspektif nurani atas kondisi yang terjadi, Disinilah dibutuhkan peran penegak hukum untuk tampil dan mebuka tabir secara utuh yang sudah sedikit terkuak ini, agar tersingkap jelas.

Jangan menganggap bahwa tulisan ini hanya berniat untuk menyebar hoax ataupun fitnah !! No..!!! Karena jika itu terjadi, maka konsekwensi hukumnya sangat berat dan jelas, tentu akan dianggap mencemarkan nama baik, fitnah, dan pasal2 lain yang sungguh berlapis !!! Karena sang ratu akan mampu membayar pengacara termahal sekalipun utnuk memperkarakan saya !!! Apalagi kelak diakhirat akan diganjar sebagai pembuat ghibah. Na’udzubillah.

Namun prinsip yang dipegang saya hanyalah satu, saat kita tau tengah terjadi kebathilan dan membiarkan kebathilan itu terjadi, maka itu sama jahatnya ! jadi apapun konsekwensinya, show must go on!

Sudahkah para penegak hukum pun tercemar oleh kolusi dengan para koruptor yang menjadi musuh bersama?? Saya berharap dan say berkeyakinan mudah2an masih ada dan masih banyak penegak hukum yang memiliki nurani bersih dinegeri ini, untuk berjuang meyelamatkan anggaran milik rakyat yang telah disesatkan sehingga kesejahteraan mereka menjadi terabaikan.

Saya hanyalah orang pinggiran yang berusaha dan berupaya untuk mengungkap kebathilan yang sudah lama terjadi dan berlarut, sehingga menjadikan carut – marutnya tatakelola keuangan negara. Mudah – mudahan menjadi bahan bagi bagi SKPD lain, sehingga kedepannya akan berhati-hati untuk menjalankan amanah dan melaksanakan tugas dalam pengelolaan anggaran dan keuangan negara, serta menjadi bahan bagi para penegak hukum.

 

Penulis : Karyo Utomo

DARK JUSTICE

Ada beberapa lampiran sebagai bahan kajian lanjutan.

12 days ago, by BingkaiWarta
Category : BERITA PILIHAN, ARTIKEL

Kontak Informasi BingkaiWarta.com

Redaksi : redaksi[at]bingkaiwarta.com
Iklan : iklan[at]bingkaiwarta.com












Berita Terkini

Categories