1,182
Wednesday, 08 July 2020 19:25 (1 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Merasa Di Deskriminasi, Adat Karuhun Sunda Wiwitan Datangi DPRD

Merasa Di Deskriminasi, Adat Karuhun Sunda Wiwitan Datangi DPRD

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dari pemerintah, putra putri Pengeran Djatikusumah dan Ibu Ratu Emalia Wigarningsih mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (8/7/2020).
 
Kedatangan keluarga Paseban yang menamakan diri Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan ini dalam rangka mempertanyakan surat teguran dari Satpol PP Kuningan terkait pasarean (banguanan pemakaman) yang dinilai melanggar peraturan pemerintah.
 
Juwita Djatikusumah Putri yang merupakan anak dari Pangeran Djatikusumah membenarkan jika pihaknya
telah melakukan pembangunan makam tokoh adat Sunda Wiwitan (Pangeran Jati Kusumah beserta istri) walaupun keduanya belum meninggal. Pihaknya menilai dalam pembangunan tersebut sudah menjadi tradisi puluhan tahun.
 
"Adanya surat teguran yang dikeluarkan oleh Satpol PP untuk memberhentikan pembangunan makam ini dikarenakan di anggap melanggar aturan dan menurut kami ini sudah menciderai dan menjadi deskriminasi bagi kami," ungkap Juwita.
 
c3247255-6e94-4542-877d-a35a7f683803Menurutnya, kehadiran pihaknya ke DPRD Kuningan yaitu untuk menyampaikan aspirasi kepada dewan karena pihaknya juga sadar dan memahami bahwa fungsi dewan sebagai sosial kontrol. "Dengan adanya dan keluarnya aturan serta surat pemberhentian ini bagi kami terlalu berlebihan. Dalam konstitusi tidak bisa berlandaskan dan berdasarkan dari asumsi masing-masing perorang, penegakan konstitusi bukan berdasarkan suka dan tidak suka tapi dari rasa cinta kepada NKRI," terangnya.
 
Ia memastikan dan menegaskan bahwa apa yang dibangunnya yaitu hanya sebuah makam dan bukan tempat pemujaan. "Jangan sampai konspirasi dikalahkan oleh asumsi," tandasnya.
 
Sementara itu, Okki Satriajati menegaskan kembali bahwa perdebatan berdirinya bangunan tersebut tidak memakai kata dan asumsi jangan-jangan, tapi pihaknya melihat secara fakta di lapangan.
 
"Kita jangan mengkambing hitamkan dan membemper Satpol PP untuk dibenturkan dengan masyarakat. Kami akan menerima apabila ada regulasi, juklak dan tekhnisnya terkait pelarangan pembangunan makam tersebut, apabila tidak ada jangan menjadikan Satpol PP sebagai bemper kepentingan tertentu," tegas Okki.
 
Okki menambahkan, jika pihaknya sangat respect dan mengahargai kepada MUI Kabupaten untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. "Karena apa yang kami buat itu bukan tempat untuk pemujaan tetapi hanya sebuah makam.
Mari bersama-sama kita cari penyebar berita yang tidak benar, tapi kami tidak terima apabila adanya perkumpulan (Bakerpakem) membuat suatu hasil pertemuan yang deskriminasikan kita," ujarnya.
 
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy membenarkan bahwa di negara hukum setiap warga negara memang memiliki hak hukum yang sama. "Nilai-nilai Pancasila harus kita pegang kokoh dan pada dasarnya kita sebagai mayoritas harus melindungi yang minoritas, dan minoritas harus menghargai yang mayoritas. Sebelumnya memang sudah ada pertemuan bahwa ada salah satu regulasi peraturan pemerintah tentang penyediaan penggunaan tanah untuk pemakaman," jelas Nuzul.
 
Apabila semua yang dikatakan sebagai asumsi, Nuzul juga mengiyakan.Tapi, semua undang-undang yang lahir berawal dari asumsi. "Disini saya bukan pengambil keputusan tapi dari Bakorpakem lah yang menghimpun beberapa pendapat dari beberapa steakholder untuk menghasilkan suatu keputusan yang berdasarkan dari temuan dan pencegahan keadaan kedepan," imbunya.
 
Dalam audensi tersebut DPRD Kuningan memberikan saran kepada Okki sebagai Girang Pangaping Adat dan penganut Aliran Sunda Wiwitan untuk selalu berkordinasi dengan masyarakat sekitar, dan MUI Kabupaten Kuningan. Adapun terkait bangunan makam tersebut sementara sesuai dengan surat yang dikeluarkan Satpol PP Kuningan agar di berhentikan dahulu dalam pembangunannya. (Abel Kiranti)
dprd kuningan bingkaiwarta sundawiwitan

Komentar

Berita Terkait