496
Tuesday, 17 November 2020 20:50 (2 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Open Bidding Pemkab Kuningan Dinilai Tanpa Kejutan

Open Bidding Pemkab Kuningan Dinilai Tanpa Kejutan

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr. H Sugianto, SH. MH soroti hasil tiga besar nama-nama pejabat yang lolos seleksi di 6 Jabatan yang dilelangkan pada Senin (16/11/2020).
Dari pengumuman 18 orang itu secara keseluruhan tidak ada kejutan yang berarti karena sudah diprediksi nama-nama yang akan lolos.
 
Pengumuman dengan Nomor : 821.27/46/Pansel Tentang Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, mengumumkan tiga orang peserta seleksi terpilih dengan nilai terbaik berdasarkan abjad pada masing-masing jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilamar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. 
 
Sugianto sangat menyayangkan atas kinerja Pansel Terbuka JPT Pratama Kabupaten Kuningan terkait open bidding eselon 2 tersebut. Pasalnya, mereka tidak mengindahkan aturan perundang-undangan yang ada. 
 
"Yang namanya open bidding itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Bukan hanya untuk salah satu OPD saja. Tapi semua OPD jabatan pimpinan tertinggi itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan," ujar Sugianto kepada bingkaiwarta.com melalui telepon selular, Selasa (17/11/2020).
 
Dijelaskan Sugianto, dalam PP No.11 tahun 2017 tentang manajemen ASN itu wajib, segala syarat itu harus ditindak lanjuti. Apalagi sekarang dengan adanya tentang peraturan pemerintah no 16 tahun 2018 tentang Satpol PP. Itu harus semua persyaratannya ada termasuk punya sertifikat PPNS yang harus dimiliki. 
 
"Jadi, saya meminta kepada bupati Kuningan untuk meninjau kembali hasil seleksi dari panitia open bidding yang mengatakan yang tidak dianggap kurang tidak memenuhi syarat, tidak berlaku lagi istilah dukdik (duduk terus pendidikan). Sebelum mengikuti harus terpenuhi syarat itu. Sertifikat PPNS yang dimiliki," ucapnya.
 
Ia menegaskan, kuncinya, bagaimana meminta kepada bupati Kuningan termasuk KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk meninjau kembali hasil seleksi itu harus sesuai dengan aturan perundang-perundangan yang ada.
 
"Meski dari peserta yang dianggap lolos dari open bidding, itu kan kewenangan dan kebijakan ada di pak bupati. Tapi kan bupati secara prosedur harus menyampaikan kepada KASN. Kalau syarat tidak terpenuhi, diminta bupati untuk meninjau kembali hasil dari seleksi yang tidak dianggap di syarat sesuai aturan perundang-undangan," pungkasnya. (Abel Kiranti)
Open Bidding KASN Pemkab Kuningan ASN IAIN

Komentar

Berita Terkait