685
Monday, 25 January 2021 19:09 (1 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Pemberhentian Nuzul Rachdi Sebagai Ketua DPRD Kuningan Dianggap Telah Sesuai Ketentuan

Pemberhentian Nuzul Rachdi Sebagai Ketua DPRD Kuningan Dianggap Telah Sesuai Ketentuan

Bingkaiwarta, DARMA - Ketua Yayasan Bialal Al Aliim, Dadan Somantri Indra Santana, SH menilai Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan yang telah menjatuhkan sanksi untuk mengusulkan Nuzul Rachdi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik Anggota DPRD Kabupaten Kuningan sudah sesuai aturan. Adapun, ketentuan yang dijadikan dasar atas tindakan tersebut adalah pasal 60 Peraturan Pemerintahan No. 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, atau Peraturan DRRD Kabupaten Kuningan tentang Tata Tertib atau Peraturan DRRD Kabupaten Kuningan tentang Kode Etik.
 
"Ditetapkannya Keputusan Badan Kehormatan DPRD tersebut belum dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada yang bersangkutan karena Keputusan BK DPRD Kabupaten Kuningan tentang usulan pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan harus mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Dadan saat ditemui bingkaiwarta.com di RM Sate Maranggih Cikupa Darma, Senin (25/1/2021).
 
Dikatakan Dadan, kalau ada pihak yang beranggapan bahwa Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan telah memberhentikan Nuzul Rachdy dari kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan telah menimbulkan akibat hukum, maka hal tersebut tentunya sangatlah keliru. Namun, memberhentikan Nuzul Rachdi dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan adalah Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan yang saat itu dihadiri oleh sekitar 40 orang Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dan disetujui oleh peserta rapat dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 
"Pemberhentian saudara Nuzul Rachdi dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam rumusan BAB VIII Pengambilan Keputusan pasal 95 ayat (1) Jo. psal 96 ayat (1) Jo. pasal 97 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) huruf ( b). Peraturan Pemerintahan No. 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Konsekwensinya Keputusan DPRD ini haruslah dapat dipertanggung jawabkan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Kuningan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar tidak hilangnya kepercayaan warga masyarakat Kabupaten Kuningan," paparnya.
 
Kalaupun adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan BK DPRD Kabupaten Kuningan dan Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan yang diajukan oleh Nuzul Rachdi, menurutnya, haruslah dihargai dan dihormati. "Hal ini sebagai hak konstitusi yang bersangkutan didalam mempertahankan kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan.
Namun, untuk kesekiankalinya kami sampaikan bahwa adanya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidaklah dapat menunda atau membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara sebelum adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum," terang Dadan.
 
Terlebih lagi, dikatakan Dadan, dengan lahirnya undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan telah membawa perubahan yang signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. 
 
"Dengan diberlakukannya Undang-undang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka telah terjadi Perluasan Objek Hukum Keputusan Tata Usaha Negara. Perluasan Objek Hukum tersebut terdapat didalam 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang mendefinisikan Objek Keputusan TUN haruslah memenuhi 3 unsur yaitu, satu berupa ketetapan tertulis, kedua dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan, dan ketiga ketetapan tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.
 
Ia menambahkan, berbeda halnya dengan definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang tercantum dalam pasal (1) ayat (9), Objek Keputusan TUN harus mengandung unsur, seperti Penetapan tertulis, Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara, Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, Bersifat konkrit, Individual, Final dan Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.
 
"Sedangkan di Pasal 87, menyatakan, Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya," imbuhnya.
 
Masih dijelaskan Dadan, selain itu harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, Bersifat final dalam arti lebih luas, Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas sumber terbitnya Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara, yaitu tidak hanya dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dilingkungan eksekutif saja, tetapi juga badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan legislatif dan yudikatif. 
 
"Adapun Keputusan BK DPRD Kabupaten Kuningan, menurut kami tidak termasuk ke dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di jadikan Objek sengketa Tata Usaha Negara karena Keputusan BK DPRD Kabupaten Kuningan masih memerlukan persetujuan. Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud didalam rumusan Pasal 2 huruf (c) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara," pungkas Dadan. (Abel Kiranti)
Nuzul Rachdi.DPRD Lengser Darma Kuningan

Komentar

Berita Terkait