272
Friday, 26 June 2020 19:36 (2 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Pemerintah Kabupaten Kuningan Kembali Raih Opini WTP

Pemerintah Kabupaten Kuningan Kembali Raih Opini WTP

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk ke enam kalinya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kali ini WTP diberikan melalui Zoom Meeting di Ruang Kerja Bupati Kuningan, Jumat (26/6/2020) pagi.

Zoom Meeting tersebut di ikuti oleh Bupati Kuningan H. Acep Purnama, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, Inspektur Kabupaten Kuningan Drs. Deniawan, dan Kepala BPKAD Kuningan. Dr. Asep Taufik Rohman. 

"Setelah melalui audit dari BPK, ini adalah penghargaan WTP yang keenam kalinya yang kita bisa raih. Saya berterima kasih pada jajaran Pemkab Kuningan yang telah sungguh -sungguh bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, " kata Bupati Acep.

Bupati mengapresiasi pada semua pihak, termasuk kepada pihak BPK yang bersedia memberikan pendampingan dan selalu memberi kesempatan bertanya dalam rangka perbaikan-perbaikan. 

WTP itu baginya bukan berarti sebagai satu kesempurnaan dalam pekerjaannya. Tetapi, penilaian WTP ini bisa jadi pedoman Pemkab Kuningan, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama apalagi memulai kesalahan yang baru. 

"Kita terus berupaya untuk tetap di jalur yang sesuai aturan. Terus dari sisi laporan keuangan, asas kepatutan, kewajaran dan prinsip akuntabilitas selalu menjadi kewajiban yang harus dijalankan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy pun mengungkapkan rasa bangga dan gembiranya atas opini yang diberikan oleh BPK terhadap pemerintah Kabupaten Kuningan.

audit

"Sebagai penyelenggara, pemerintah daerah bersyukur bahwa hari ini kita menerima LHP dalam situasi sedang berjuang dalam wabah Covid-19. Dan, ini merupakan kado istimewa karena LHP yang kita terima hari ini merupakan satu LHP yang sangat membanggakan. Dimana BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada pemerintah Kabupaten Kuningan," ungkap Nuzul.

Dikatakan Nuzul, WTP ini adalah bentuk konsistensi kita dalam mengawal APBD Kabupaten Kuningan. Kemudian konsistensi mentaati peraturan perundang-undangan khusus yang berkaitan pengawalan APBD.

"WTP kali ini merupakan WTP yang ke enam kalinya. Ini satu bukti bahwa pemerintah Kabupaten Kuningan bersama dengan DPRD dan seluruh steakholder konsisten untuk selalu mengawal APBD. Dan, jarang kabupaten/daerah lain bisa mendapat WTP secara berturut-turut sampe enam kali," terang Nuzul.

Namun demikian, Nuzul melanjutkan, "WTP ini bukan berarti segala-galanya. Justru dengan WTP ini kita harus bisa memotivasi, meningkatkan kinerja kita khususnya dalam pembangunan, mensejahterkan rakyat, yang terutama adalah bagaimana kita bisa patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

"Jadi, WTP ini bukan semata-mata hadiah dari BPK. Tapi WTP ini adalah hasil kerja keras semua pihak baik legislatif, eksekutif dan seluruh steakholder yang ada. Dimana pengalaman kita dalam satu tahun menutupi apa yang menjadi catatan-catatan BPK dan terus kita perbaiki. Kepada semua pihak agar WTP ini menjadi pemicu, semangat, motivasi untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ke depan," tandasnya.

Dijelaskan Nuzul, LHP BPK ini menjadi satu dasar untuk pemerintah daerah dan DPMD untuk melaksanakan pembahasan di DPMD yaitu untuk membuat perda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2019. 

"Karena sesuai dengan amanat undang-undang bahwa perda ini harus sudah selesai 6 bulan sejak tahun anggaran. Jadi, akhir Juli sudah bisa di tetapkan. Insya Allah tanggal 8 Juli kita akan melaksanakan paripurna tentang penyampaian nota pengantar oleh Bupati terhadap APBD 2019. Dan, LHP ini merupakan suatu bagian dokumen yang tidak terpisahkan sebagai prasyarat dalam melakukan pembahasan di DPRD," pungkasnya. (Abel Kiranti)

Ketua DPRD Nuzul Rachdy Wajar Tanpa Pengecualian WTP BPKAD Asep Taufik Rohman bpk audit bpk DPMD LHP BPK paripurna APBD

Komentar

Berita Terkait