954
Friday, 07 August 2020 13:10 (2 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Pemda Kuningan Tidak Etis Batalkan Undangan Sepihak

Pemda Kuningan Tidak Etis Batalkan Undangan Sepihak

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Undangan rapat yang melibatkan Bupati Kuningan dan unsur forkopimda, Komnas HAM RI, 28 SKPD, Ketua MUI Kabupaten, Ketua MUI Kecamatan Cigugur dan Ketua MUI Desa Cisantana terkait kedatangan Komnas HAM RI perihal permintaan keterangan terkait aduan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) tentang pembangunan makam (Batu Satangtung) di Blok Curug Go'ong Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, Kamis (6/8/2020) pukul 08.30 WIB di Ruang Rapat Linggarjati Setda Kuningan, dibatalkan sepihak.

Adanya pembatalan sepihak ini, jelas mengundang banyak tanya. Terutama bagi MUI Cisantana. Sebab, undangan yang sudah beredar tersebut atas dasar undangan bupati sendiri. Sehingga pembatalan sepihak ini dianggap tidak etis.

"Ini jelas tidak etis. Karena yang mengundang adalah bupati sendiri, dan pembatalanya juga secara sepihak. Kami menduga ada sandiwara politik yang lagi dimainkan Pemkab Kuningan," ungkap Humas MUI Desa Cisantana, H. Abidin kepada bingkaiwarta.com, Jumat (7/8/2020).

undangan

Dikatakan Abidin, Pemda Kuningan betul-betul sudah tidak bisa menghormati dan mengahargai masyarakatnya. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, undangan yang sudah dijadwalkan tiba-tiba berakhir tidak jelas.

"Kami kecewa dengan sikap Pemda Kuningan. Padahal kami dari jam 08.00 WIB sudah berada di Pemda. Tapi, bupati malah pergi dan membuat pertemuan khusus dengan Komnas HAM RI dan tertutup di Pepabri. Maksudnya apa? Sandiwara apa yang lagi dimainkan pemda dan kenapa seperti yang ketakutan dalam rapat tidak menghadirkan kami dari MUI Desa Cisantana," ujarnya.

Lebih membingungkan lagi, Abidin mengatakan, dihari yang sama, di jam yang sama Pemda Kuningan dan Komnas HAM RI malah membuat konferensi Pers dengan media, juga adanya vidcon yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Cigugur dengan keluarga Paseban secara mendadak pula.

"Ini ada apa? Sebenarnya kami kemarin itu sudah siap menghadapi pernyataan Komnas HAM RI yang telah menyatakan adanya pelangaran HAM, Intoleransi dan Diskriminasi. Kami juga heran pada pemkab yang tidak konsisten terhadap penegakan perda dan regulasi yang lainnya," tutur Abidin.

Ia menyarankan kepada Bupati Kuningan dan jajaranya supaya istiqomah sebagai pejabat yang mendapatkan amanah dari rakyat Kabupaten Kuningan. (Abel Kiranti)

undangan rapat komnas ham forkopimda mui

Komentar

Berita Terkait