332
Tuesday, 18 May 2021 20:00 (4 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Pemerintah Harus Introspeksi Diri, Jangan Selalu Menyalahkan Masyarakat

Pemerintah Harus Introspeksi Diri, Jangan Selalu Menyalahkan Masyarakat

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Menanggapi adanya arahan dari pemerintah pusat terkait harus adanya keseriusan oleh pemerintah daerah dalam penanganan wabah Covid-19 di momentum hari raya Idul Fitri ini, tentunya telah menjadi atensi penting bagi pemerintah daerah agar masyarakatnya dapat menjalankan kewajibannya untuk mematuhi program-program pemerintah dalam rangka upaya penanganan wabah Covid-19.

 

Ketua Gerakan Pagar Aqidah Kabupaten Kuningan, Dadan Somantri Indra Santana S.H mengungkapkan, adanya kewajiban masyarakat untuk mematuhi program pemerintah tersebut, haruslah diimbangi pula dengan terpenuhinya hak- hak warga masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wabah Covid-19, diantaranya saja dalam hal akurasi data warga masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 dan adanya keterbukaan atau ketransparanan penggunaan anggaran penanggulangan wabah Covid-19 yang dikelola oleh pemerintah daerah.

 

"Hal ini sangatlah penting bagi masyarakat untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga adanya aturan-aturan atau anjuran-anjuran dari pemerintah sebagai upaya dalam penanggulangan wabah Covid-19 akan sangat diperhatikan oleh warga masyarakatnya," ungkap Dadan kepada bingkaiwarta.com, Selasa (18/5/2021).

 

Menurutnya, ketika data-data yang disampaikan oleh pemerintah tidak valid dan tidak adanya ketransparanan atau keterbukaan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan atau penggunaan anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19, maka akan menimbulkan spekulasi - spekulasi pemikiran pada masyarakat yang akan sangat berdampak pada turunnya nilai-nilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga program pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19 tidak akan dapat berjalan maksimal.

 

"Adanya dugaan dari sebagian warga masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran dana Covid-19 oleh pemerintah daerah adalah hal yang sangat wajar terjadi ketika pemerintahan daerah tidak terbuka atau tidak transparan kepada warga masyarakat dalam pengelolaan atau penggunaan anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19 tersebut," ujarnya.

 

Ia juga mengatakan, adanya masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mentaati atau mematuhi aturan-aturan dari pemerintah akan sangat mungkin terjadi ketika hak-haknya sebagai warga masyarakat tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

 

"Jadi pemerintah tidak bisa selalu menyalahkan masyarakat, karena dalam hal ini telah terjadi hukum kausalitas yang harus menjadi bahan introfeksi kita semua. Warga masyarakat wajib melaksanakan aturan pemerintah tapi pula pemerintah wajib memenuhi hak-hak warga masyarakat sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia," pungkasnya. (Abel Kiranti)

Dadan Covid 19 Pemerintahan Kuningan

Komentar

Berita Terkait