164
Friday, 23 April 2021 16:11 (2 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Pemkab Kuningan Gelar Sosialisasi Implementasi Regulasi Perijinan

Pemkab Kuningan Gelar Sosialisasi Implementasi Regulasi Perijinan

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Beurasaha Berbasis Resiko, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan menggelar Sosialisasi Implementasi Regulasi Perijinan di Ruang Rapat Linggajati Setda, kemarin.
 
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kuningan Drs. Agus Sadeli, M.Pd menjelaskan, terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021 dan turunannya yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah yang dibuat untuk mempermudah perizinan berusaha telah berpengaruh terhadap perubahan skema perizinan berusaha.
 
"Dimana dalam Undang Undang Cipta Kerja ini perizinan berusaha dari yang awalnya berbasis izin jadi berbasis resiko dan skala usaha sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 7 Bab III adapun tingkat resiko yang dimaksud adalah potensi terjadinya bahaya terhadap kesehatan hingga lingkungan,” jelasnya.
 
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M. Si mengatakan, perubahan proses perizinan berusaha ini tentunya perlu di sikapi dengan melakukan perubahan pola kerja, pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha (business process re-engineeing) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis perizinan berusaha di dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik.
 
"Salah satunya adalah dengan mengindentifikasi dan menganalisis masing-masing yang kita miliki. Hasil analisis masing-masing SKPD teknis tentu akan menghasilkan beberapa hal, berikut Perda masih sesuai secara keseluruhan, Perda sebagian ada yang sesuai dan sebagian sudah tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja, dan Perda keseluruhan harus diganti karena tidak sesuai dengan UU Cipta Kerja," ujarnya.
 
Dia melanjutkan, "Perubahan pola kerja dan penyesuaian Perda serta Perkada ini harus segera kita lakukan agar pada saat penerapan PP Nomor 5 Tahun 2021 dilaksanakan pada Bulan Juli nanti dan proses perizinan berusaha dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Kecepatan dan kemudahan dalam proses perizinan berusaha ini diharapkan bisa mendorong investasi dan memberi ruang yang sangat besar untuk penguatan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM),” imbuhnya.
 
Ditempat yang sama, Wakil Bupati Kuningan H. Ridho Suganda, SH., M.Si menyatakan, pentingnya pengawasan dan pengendalian perizinan perlu dilakukan sebagai upaya terlaksananya sinergitas antara DPMPTSP dengan Dinas Teknis. Selain itu, tertibnya pelaksanaan perizinan oleh masyarakat/para pengusaha dan terciptanya iklim investasi yang kondusif, dan peningkatan realisasi investasi.
 
"Dengan implementasi regulasi perizinan, diharapkan dapat mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat/para pengusaha terhadap kepemilikan perizinan. Dengan tujuan memperoleh data dan informasi kesesuaian antara permohonan izin dengan pelaksanaan, memantau perkembangan penanaman modal di daerah, dan menyelesaikan masalah dan hambatan usaha," pungkasnya. (Abel Kiranti) 
Pemkab Regulasi perizinan Kuningan

Komentar

Berita Terkait