342
Tuesday, 08 June 2021 14:52 (1 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Pemkab Kuningan Harus Transparansi Memberikan Informasi Anggaran Kepada Publik

Pemkab Kuningan Harus Transparansi Memberikan Informasi Anggaran Kepada Publik

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu adalah terpenuhinya hak-hak warga masyarakat untuk memperoleh informasi sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang bersih, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F telah mengamanahkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Amanah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sekretaris Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia Kabupaten Kuningan Dadan Somantri Indra Santana, SH menjelaskan, atas dasar adanya amanah undang-undang tersebut, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan yang merupakan bagian dari Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh warga masyarakatnya.

"Seperti halnya ketika ada warga masyarakat Kabupaten Kuningan yang membutuhkan informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tenteng Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan yang dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh warga masyarakatnya sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan yang bersih dan bertanggungjawab," jelas Dadan kepada bingkaiwarta.com, Selasa (8/6/2021).

Dikatakan Dadan, dengan terpenuhinya hak asasi warga masyarakat Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan informasi tentang pengalokasian dan atau pengelolaan anggaran keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD tersebut, harapannya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan terlepas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ).

Namun menurutnya, ketika adanya ketidak transparanan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan dalam memberikan informasi kepada warga masyarakat tentang Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka oknum penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan tersebut patut diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, Inkonsisten terhadap penegakan supremasi hukum, dan tidak bertanggung jawab dalam mengemban amanahnya menjalankan mandat dari masyarakat.

"Terlebih lagi dalam kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, dengan adanya relokasi anggaran dan pelaksanaan Refocusing kegiatan pemerintahan terkait penanganan Pandemi Covid-19, maka patut diduga kuat telah terjadi penyalahguna atau bahkan diduga telah melakukan korupsi berjamaah yang tidak boleh dibiarkan, sehingga peran kita sebagai warga masyarakat harus lebih ditingkatkan atau maksimal dalam melakukan pengawasan atau sosial control terhadap kebijakan - kebijakan para penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tidak transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sebagaimana mestinya," papar Dadan yang juga Ketua Gardah.

Sebagai konsekwensi tinggal di negara hukum, maka adanya pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh oknum penyelenggara Pemerintahan Daerah yaitu berupa tidak memberikan informasi kepada warga masyarakat yang sedang menjalankan perannya melakukan sosial control, ditegaskan Dadan, haruslah mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Abel Kiranti)

Uud 45 Perhimpunan praktisi hukum indonesia

Komentar

Berita Terkait