486
Thursday, 22 October 2020 12:24 (1 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Pengadu Nilai Permohonan Maaf Nuzul Belum Sesuai Kesepakatan

Pengadu Nilai Permohonan Maaf Nuzul Belum Sesuai Kesepakatan

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Sebanyak 7 (tujuh) elemen hadir pada persidangan pelanggaran kode etik Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rahdi, di Ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis (22/10/2020).
 
Kehadiran mereka sebagai pengadu ke BK DPRD untuk menyampaikan beberapa tuntutan sesuai dengan pernyataan awal saat melakukan aksi unjuk rasa beberapa hari yang lalu di Halaman DPRD Kabupaten Kuningan.
 
Salah satu elemen yang membuat pengaduan terhadap statmen Nuzul Rachdi, H. Ikhsan Marzuki dari Gerakan Kita Kabupaten Kuningan, menyatakan, untuk persidangan hari ini yaitu membacakan pengaduan dari para pengadu. Baik dari LBH NU, APIK, PPHI, Sundawani, IPMA, Husnul Khotimah, Forum Masyarakat Peduli Kuningan, dll.
 
"Alhamdulillah tadi Ketua DPRD Kabupaten Kuningan juga hadir, sebagai pihak teradu ikut mendengarkan apa yang kita adukan. Dan, rangkaian ini masih akan berlanjut. Besok juga kita akan kembali hadir dalam persidangan ini untuk mendengarkan tanggapan dari pihak teradu. Sampai nanti putusan akhir tanggal 2 November 2020," ujar Ikhsan kepada awak media.
 
Dalam pernyataan sikap tersebut, dikatakan Ikhsan, sudah jelas bahwa pihaknya memperhatikan pesantren sebagai benteng, lembaga pendidikan, lembaga perjuangan. "Maka, kita mengadukan saudara Nuzul Rachdi yang diduga kuat sudah melakukan tindakan tidak etis atas pernyataan sikapnya," imbuhnya.
 
Dia juga menyampaikan, terkait penyampaian permohonan maaf Nuzul Rachdi, tadi saat persidangan pun disampaikan Nuzul. Begitupun dimedia sudah dilakukannya. Tapi, belum sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Bahwa itu harus di lima media, selama lima hari berturut-turut baik lokal maupun nasional. Sedangkan yang baru dilakukan itu baru di dua media lokal.
 
"Dan, perlu diingat, untuk pengaduan terhadap tindakan pelanggaran etika seorang anggota dewan, itu tidak harus dari pihak Husnul Khotimah dalam hal ini. Semua pihak baik perorangan, lembaga, organisasi, komunitas itu berhak mengadukan asal dengan bukti yang kuat. Makanya, nanti ada pembuktian," terangnya.
 
Sebagai pengadu, Dia menjelaskan, bukan ranahnya untuk masuk kedalam kepentingan politis. Ini murni dilandasi oleh kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi apalagi ditunggangi oleh kepentingan politik praktis. "Makanya, kemarin kita tidak menunjuk partai atau yang lainnya. Kita hanya menunjuk pribadi seorang Nuzul yang diduga telah melakukan pelanggaran etik. Kalaupun dibelakang ada deal-dealan, justru itu kita pantau. 24 jam teman-teman dari berbagai elemen akan mengawasi. Kita berharap kesampingkan dulu kepentingan politis yang sesaat ini," pungkasnya. (Abel Kiranti)
NUZUL RACHDY BK KUNINGAN DPRD LAPORAN ORMAS

Komentar

Berita Terkait