273
Friday, 12 February 2021 18:14 (2 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Pentingnya Pencanangan Vaksinasi COVID-19

Pentingnya Pencanangan Vaksinasi COVID-19

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, juga memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor di antaranya sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan.
 
Pemerintah telah menetapkan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana non-alam. Oleh karena itu perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain melalui upaya pemberian vaksinasi. 
 
"Sesuai dengan intruksi Presiden untuk program Vaksinasi COVID-19, bahwa Vaksin COVID-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Kedua, seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program Vaksinasi pada tahun anggaran 2021," ungkap Kepala Dinas Kabupaten Kuningan dr. Hj. Susi Lusiyanti, MM kepada bingkaiwarta.com, Jumat (12/2/2021).
 
Vaksinasi massal yang dilakukan diseluruh daerah di Indonesia, merupakan salah satu langkah untuk melaksanakan arahan Menteri Kesehatan dalam percepatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Pencanangan Vaksinasi COVID-19 saat ini menjadi sangat penting, sebagai program percepatan vaksinasi untuk mencapai target nasional.
 
"Tujuan dari Vaksinasi COVID-19 ini yaitu
untuk menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID -19. Vaksinasi COVID-19 ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan dan profil keamanan vaksin," ujarnya.
 
Vaksin yang digunakan dari relokasi ada dalam 4 tahapan. Untuk tahap 1 (Januari-April 2021) adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 
"Pemberian vaksin Sinovac Covid-19 untuk tenaga kesehatan lansia juga sudah bisa diberikan. Interval pemberian vaksinasi dilakukan dalam waktu 28 hari," imbuhnya.
 
Suntikan vaksin pertama di Kabupaten Kuningan yang diberikan kepada 10 VVIP beberapa hari yang lalu dilakukan dalam upaya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Membentuk kekebalan kelompok, menjaga produktifitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh.
 
"Untuk penyuntikan kedua Vaksinasi COVID-19 bagi nakes akan dilakukan mulai Senin besok dengan target 2767 orang. Itu termasuk yang 10 VVIP," ucap Susi.
 
Sementara untuk vaksinasi tahap 2 (Jan-April 2021) adalah TNI/Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang terlibat langsung dengan pelayanan masyarakat seperti pejabat, ASN, Guru, BUMN/BUMD, Tokoh Agama, Pegawai Pariwisata, dan Ojek/Taxi Online/ reguler serta kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).
 
Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 dengan sasaran vaksinasi COVID-19 yaitu masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Dan untuk tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022.
 
"Sasaran vaksinasi di tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin," ujarnya.
 
Adapun kriteria kelompok sasaran tahapan penerima vaksin COVID-19 yaitu penduduk dengan kondisi sehat dan pekerjaannya berisiko tinggi terhadap penularan Covid-19.
 
Untuk pelayanan Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik pemerintah maupun swasta, berupa Puskesmas, Puskesmas Pembantu, klinik, rumah sakit, atau klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan.
 
"Untuk pendanaan pelaksanaan kegiatan Vaksinasi COVID-19 bersumber dari APBN
(Dekonsentrasi, DAK non fisik/BOK), APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," terangnya.
 
Susi menyebut, kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang dibiayai oleh APBN, APBD dan sumber lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara lain biaya operasional, biaya distribusi vaksin dan logistik lainnya, biaya pengembangan dan penyebarluasan materi KIE, biaya penyelenggaraan pertemuan advokasi, koordinasi dan sosialisasi, bimbingan teknis dan monitoring, dan surveilans KIPI
serta pendanaan untuk pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi. (Abel Kiranti)
Covid 19 kesehatan pendidikan dinkes kuningan Vaksinasi

Komentar

Berita Terkait