731
Sunday, 04 October 2020 20:40 (3 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Dikritik Ketua dan Sekertaris PPHI

Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Dikritik Ketua dan Sekertaris PPHI

Bingkaiwarta, Kuningan - Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, yang menanggapi terkait penyebaran wabah Covid-19 di Pondok Pesantren Husnul Khotimah di salah satu channel Youtube media massa di Kabupaten Kuningan, memantik kritikan dari Ketua dan Sekertaris PPHI Kabupaten Kuningan.

Ketua PPHI Kabupaten Kuningan Ir. Toto Suripto, menilai, ada hal yang perlu diklarifikasi atau diterangkan lebih jelas oleh Nuzul Rachdy atas statement yang dilontarkannya itu.

"Pada pernyataan kalimat tersebut kami menafsirkan bahwa keberadaan Pondok Pesantren Husnul Khotimah selama ini terkesan negatif. Karena, hanya membawa limbah atau membawa yang tidak bernilai, baik itu berupa wabah ataupun limbah yang lainnya," kata Toto kepada awak media, di salah satu rumah makan, di Kecamatan Darma, kemarin.

Menurut Toto, penggunaan kata limbah yang disandingkan dengan kata wabah bisa diartikan multitafsir dan tendensius. Seolah-olah, kata dia, wabah yang menyebar di Pesantren Husnul Khotimah itu tidak hanya saat sedang terjadi Pandemi Covid 19 saja. 

"Apa yang dimaksud membawa limbah wabah? Dan apa yang dimaksud membawa limbah segalanya? Haruslah dapat dijelaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan secara objektif dan logis. Karena, kedudukannya sebagai pejabat publik yaitu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yang terikat oleh kode etik dan sebagai warga negara yang harus memiliki perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maka, statemennya harus dipertanggungjawabkan secara hukum," tegasnya.

Ditempat yang sama, Sekertaris PPHI Kabupaten Kuningan Dadan Somantri Indra Santana SH, menambahkan bahwa pernyataan tersebut sangat berlebihan dan tendensius. Mestinya, kata Dadan, selaku pejabat publik jangan sampai multitafsir dalam menyampaikan pandangan atau pendapat. Saat ini yang terjadi seolah akan mengangkat adanya permasalahan baru yang belum jelas persoalannya.

"Ini harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru. Apa yang dimaksud limbah wabah dan limbah segalanya. Artinya, ia (Nuzul Rachdy) harus bisa membuktikan ucapannya. Apabila tidak dapat membuktikan, maka kami sangat siap untuk menjadi kuasa hukum pihak Husnul Khotimah sebagai pihak yang dirugikan, karena diduga telah difitnah dan dicemarkan nama baiknya, apabila persoalan ini akan masuk keranah hukum," tandas Dadan.

Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah murni sebagai bentuk kepedulian terhadap Ponpes Husnul Khotimah yang merupakan aset bangsa dan telah menciptakan generasi-generasi muda yang berkualitas.

Mestinya, lanjut Dadan, semua masyarakat pun harus bangga atas keberadaan Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang keberadaannya telah membawa baik nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan baik di tingkat nasional ataupun di negara-negara lain atas prestasi prestasi siswa atau santrinya.

"Maka ketika terdapat santri yang terpapar  wabah Covid-19 adalah hal yang sangat sama sama yang tidak kita kehendaki. Ya namanya wabah bisa menjangkit kepada siapapun, tidak terkecuali santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Sehingga, penanggulangan wabah ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi, ya biasa saja ngomongnya, jangan lebay biar tidak terkesan adanya persoalan pribadi atau golongan," tegas Dadan.

Sebelumnya, sempat tersiar ucapan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, di channel Youtube salah satu media di Kabupaten Kuningan yang menyampaikan pandangan terkait wabah Covid-19 di Ponpes Husnul Khotimah.

Dalam cuplikan video berdurasi sekitar 5 menit itu terekam kalimat Nuzul yang dianggap multitafsir dan seolah memojokan Ponpes Husnul Khotimah. (Abel Kiranti)

DPRD COVID19 Kuningan Husnul Khotimah

Komentar

Berita Terkait