Presiden, Apa Pilihanmu?

By : BingkaiWarta - BingkaiWarta, 2019-09-12 10:40:00+07

Presiden Apa Pilihanmu.jpg

Tedy Ageng Setiady, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan Tahun Akademik 2015/2016, juga seorang Reporter di Media Online bingkaiwarta.com.

 

Kuningan – Sejatinya, rakyat menginginkan ketika terjadi pergantian pemimpin adalah mereka yang mampu membawa ke arah yang lebih baik. Indonesia dengan demokrasinya yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seyogianya harus bisa menentukan suatu produk negara itu berlandaskan kehendak rakyat. Tapi saat ini nampaknya tengah dilupakan (sejenak) mungkin.

Kenapa begitu? Mungkin sudah banyak yang tahu, atau mungkin hanya seglintir orang saja yang tahu, bahwa saat ini pemerintah tengah diuji keberpihakannya terhadap rakyat dalam memutuskan bagaimana peran anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kedepannya.

Ujian berawal ketika lembaga yang diisi oleh para wakil rakyat di parlemen atau DPR, mengajukan draft Revisi UUD nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Wakil rakyat mengajukan 6 poin revisi UU tersebut yang diantaranya meminta KPK tak berhak lagi mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri, agar pegawai KPK dimasukan dalam kategori aparatur sipil negara (ASN), proses penyadapan harus mendapat izin dewan pengawas, KPK diperbolehkan menghentikan kasus yang sedang ditangani atau SP3, KPK hanya akan berkutat pada kerugian negara diatas Rp. 1 Milyar, dan meminta pembentukan Dewan Pengawas KPK. (Giri Supradiono, Opini Kompas, 11/9/2019).

Revisi itu sudah diajukan ke Presiden. Dan anehnya, pada pembacaan naskah ajuannya semua fraksi di DPR tak ada yang menentang. Bahkan ada yang menyebut selesai dalam waktu kurang dari 20 menit, ada yang menyebut juga hanya sampai 5 menit. Inilah permulaan ujian pemerintah, khususnya Presiden.

Sebab apa? Sebab revisi itu dinilai oleh sebagian pihak dapat memperlemah KPK. Sejumlah pihak, mulai dari tingkat rakyat jelata, tokoh masyarakat, akademisi, para ahli, intelektual, hingga pegawai KPKnya sendiri memandang bahwa revisi itu dapat memperlemah KPK. Mereka sudah berkoar lantang nan keras untuk menentang revisi itu, serta meminta supaya Presiden dapat mendengarkan dan tak menandatangani revisi itu. Namun presiden beserta sejunjang perangkatnya, lebih condong kepada kata setuju atas revisi itu, dengan beberapa batasan.

Pihak yang tak setuju atas revisi itu memandang bahwa apabila presiden menandatanganinya, berarti ada upaya pelemahan terhadap KPK secara sistematis. Meskipun pemerintah mengaku tengah mempelajarinya, serta menimbang dampak baik dan buruknya, serta bakal mendengar asprasi rakyat, namun sayangnya ketika berbagai teriakan terkait penolakan ini begitu lantang dan keras, pemerintah, khususnya DPR yang menjadi wakil rakyat, malah seolah tak mendengarkannya karena terus saja mengarahkan revisi itu untuk berlaku.

Rakyat saat ini menentang terkait revisi itu supaya tidak disetujui, dan tidak ditandatangani oleh presiden. Sebab rakyat memandang upaya itu bisa memperlemah KPK.

Kini tinggal menunggu keputusan seorang pemimpin negara, dalam hal ini Presiden, pilihan mana yang bakal diambil. Apakah setuju dan menandatani revisi itu, atau sebaliknya menolak revisi itu?

Revisi ini bukan barang baru, sebab revisi itu sudah pernah diajukan pada era Presiden SBY namun ditolak, di era Presiden Jokowi periode pertama juga ditolak, namun kini revisi itu dimunculkan kembali dan presiden periode sekarang condong pada kata setuju.

Sejumlah pihak yang menentang dan tak setuju atas revisi ini diantaranya :

Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan yang juga advokat senior Albert Hasibuan, mengatakan, usaha revisi UU KPK itu tidak logis. Sebab, rakyat merasa KPK sudah cukup baik dalam memberantas korupsi, Kompas (9/9/2019).

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, apabila revisi UU KPK terus dilakukan di tengah penolakan publik, hal itu bisa mendegradasi kepercayaan publik kepada pemerintah.

Masih menurut Firman, “Revisi UU KPK menunjukan raut wajah asli DPR yang memang membuat jarak dengan masyarakat dan tidak aspiratif,”, Kompas (9/9/2019).

Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, mengingatkan, Presiden mampu memperhatikan desakan publik dan potensi pelemahan KPK melalui UU KPK, Kompas (9/9/2019).

Menurut Pakar Hukum Universitas Indonesia Akhiar Salmi, revisi UU KPK membuktikan ada kesalahan sistematika berpikir dalam menyusun dasar hukum memperkuat pemberantasan korupsi. Ia berharap tidak ada pelemahan melalui revisi UU KPK, Kompas (9/9/2019).

Juru Bicara KPK saat ini Febri Diansyah, mengatakan, jika revisi yang terjadi mengandung poin-poin seperti yang dibahas akhir-akhir ini, bukan tidak mungkin KPK akan lumpuh dan kemudian mati, Kompas (10/9/2019).

Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia menolak revisi UU KPK, detiknews.com, (10/9/2019).

Ketua KPK 2011-2015 Abraham Samad, Mubazir. Tidak ada kepentingan hukum yang mendesak untuk merevisi UU KPK selain kepentingan politik an sich (pada dirinya sendiri). DPR perlu diingatkan bahwa ada banyak tunggakan RUU lain yang lebih penting untuk dibahas ketimbang mengutak atik UU KPK dan berhadapan dengan masyarakat sipil, Kompas (10/9/2019).

Pengajar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan, berharap keran revisi UU KPK tidak dibuka sama sekali, Kompas (11/9/2019).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, menegaskan, menolak revisi UU KPK. UU KPK saat ini masih relevan da menunjang kinerja KPK dalam memberantas korupsi, Kompas (11/9/2019).

Ditengah  penolakan dari berbagai pihak, akademisi, dan pakar ahli tersebut, Presiden diminta menunjukan keberpihakannya apakah kepada rakyat yang menolak, atau wakilnya?

Bung Karno, dalam sebuah pidato pernah lantang berteriak bahwa kehadirannya sebagai presiden adalah penyambung lidah masyarakat.

Bahkan Presiden Gus Dur, rela mundur atas desakan sebagian pihak, daripada terus maju namun mengorbankan banyak pihak.

Presiden, apa pilihanmu?

 

Penulis : Tedy Ageng Setiady, Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan Tahun Akademik 2015/2016, juga seorang Reporter di Media Online bingkaiwarta.com.

2 months ago, by BingkaiWarta
Category : BERITA PILIHAN, ARTIKEL

Kontak Informasi BingkaiWarta.com

Redaksi : redaksi[at]bingkaiwarta.com
Iklan : iklan[at]bingkaiwarta.com











Berita Terkini

Categories