296
Friday, 16 October 2020 11:23 (1 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Proses Legalitas Masyarakat AKUR "Alot"

Proses Legalitas Masyarakat AKUR "Alot"

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Permohonan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (AKUR) dari Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur ternyata belum ada keputusan disetujui untuk dilegalkan, atau ditolak. Hingga kini, Tim Pengkaji Pemkab Kuningan belum memiliki kesimpulan. 
 
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Tim Pengkaji Masyarakat Hukum Adat Kuningan, Dudi Fahrudin kepada bingkaiwarta.com, Jumat (16/10/2020). Menurutnya, proses baru berjalan ditahap verifikasi, validasi, dan hasilnya sudah disepakati oleh tim. "Tinggal nanti kita sampaikan ke pemohon (Paseban Tri Panca Tunggal, red),” ujarnya.
 
Namun sangat disayangkan, Dudi tidak menjelaskan secara detail hasil verifikasi, dan validasi itu. Hanya diakui Dudi, verifikasi dan validasi mengacu pada peraturan. Yaitu menyangkut sejarah, hukum adat, kemudian wilayah adat, kekayaan, dan benda-benda lain hingga kelembagaan. 
 
“Ada 5 point. Tapi tetap belum ada kesimpulan akhir,” katanya .
Artinya, dijelaskan Dudi, hasil verifikasi dan validasi belum bisa disimpulkan, apakah itu sudah sesuai peraturan atau belum. Sebab setelah tim menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke pemohon, ada kesempatan bagi pemohon untuk memperbaiki kekurangan.
 
“Sesuai Permendagri, kesempatan perbaikan dikasih waktu selama 1 bulan,” imbuhnya. Ia membantah proses kerja tim lambat. Ia justru membandingkan, ada proses di daerah lain hingga satu tahun. 
“Gak lama itu, kalau di daerah lain ada sampai satu tahun. Semua masih dalam tahapan, mulai identifikasi, verifikasi validasi, penyampaian ke pemohon, hingga rekomendasi ke pimpinan,” jelas Dudi yang juga Kepala  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kuningan. (Abel Kiranti)
AKUR SUNDAWIWITAN CIGUGUR PASEBAN BPMD KUNINGAN

Komentar

Berita Terkait