611
Tuesday, 03 November 2020 15:15 (3 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Proses Pemecatan Zul Rachdi Tetap Harus "Dikawal"

Proses Pemecatan Zul Rachdi Tetap Harus "Dikawal"

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan dalam menangani perkara aduan dari beberapa tokoh masyarakat Kuningan atas dugaan telah terjadinya Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdi, akhirnya telah diputuskan oleh BK DPRD Kabupaten Kuningan, kemarin. Dalam keputusannya dinyatakan bahwa saudara Nuzul Rachdi terbukti telah melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuningan sebagai mana diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan No. 03 tahun 2018.
 
Adapun Pasal yang dilanggar adalah Pasal 14 ayat 2 yang menyatakan "Menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan bahasa yang sopan dan etika yang santun dan bermoral, bukan merupakan fitnah atau tuduhan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada pihak tertentu". 
 
Sementara pasal 1 menyatakan, anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, dapat menyampaikan pendapat baik dalam rapat maupun diluar rapat baik secara lisan atau tulisan.
 
BK DPRD kabupaten Kuningan telah menjatuhkan sanksi berupa Rekomendasi diberhentikannya Nuzul Rachdi dari kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan.
Keputusan BK DPRD kabupaten Kuningan tersebut mendapat apresiasi yang luar biasa baik dari para pengadu ataupun dari sebagian warga masyarakat Kuningan.
 
Ketua Gardah Kabupaten Kuningan, Dadan Somantri Indra Santana, SH menyatakan, sanksi yang diberikan BK kepada ketua DPRD Kabupaten Kuningan atas perbuatannya melanggar Kode Etik yang telah menjadi perhatian publik, sangatlah pantas dan tepat sesuai dengan harapan warga masyarakat Kuningan. 
 
"BK telah membuktikan integritas dan loyalitasnya sebagai pengemban amanat dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Kuningan," kata Dadan kepada bingkaiwarta.com, Selasa (3/11/2020).
 
Karena menurutnya, apabila sanksi yang diberikan BK DPRD Kabupaten Kuningan tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka akan sangat berpotensi hilangnya nilai kepercayaan masyarakat pada para wakil rakyat yang duduk dipemerintahan tersebut.
 
Namun demikian, ditegaskan Dadan, sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, masih tetap membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang, karena semuanya terikat oleh aturan atau ketentuan yang tidak boleh dilanggar. 
 
"Sehingga agar terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat yaitu terealisasinya sanksi yang telah diputuskan, maka persoalan ini tetap harus terus dikawal," tandas Dadan yang juga Sekretaris PPHI Kabupaten Kuningan ini. (Abel Kiranti)
Nuzul Rachdy DPRD Kuningan

Komentar

Berita Terkait