839
Tuesday, 09 June 2020 18:50 (7 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Puluhan Wartawan Santroni Bupati Soroti Transparansi Anggaran Covid-19

Puluhan Wartawan Santroni Bupati Soroti Transparansi Anggaran Covid-19

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Puluhan wartawan baik media cetak, elektronik maupun media online yang menamakan diri Aliansi Wartawan Kuningan Bersatu (ANARKIS), menyantroni kantor Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mempertanyakan berbagai hal penting yang perlu diketahui masyarakat umum, Selasa (9/6/2020).

Adapun hal yang disampaikan tersebut, di antaranya, ketransparansian anggaran Covid-19 yang mencapai puluhan miliar tetapi belum diinformasikan secara terbuka ke publik, keadilan dalam pemberian sanksi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih, terpuruknya sektor pariwista serta kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kedatangan para pemburu berita tersebut diterima langsung Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, Sekretaris Daerah (Sekda) H. Dian Rachmat Yanuar, Kepala BAPKAD, Asep Taufik Rohman, Kepala Diskominfo, H. Teddy Suminar, Kepala Dinkes, Hj. Susi Lusiyanti, Juru Bicara Crisis Center Percepatan Penanganan Covid-19, Agus Mauludin, Kepala Bidang IKP, Devi dan Kepala Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan, Wahyu Hidayah, Forum Camat di sekretariat Crisis Center.

“Kami sengaja melakukan audensi atau dialog dengan Pak Bupati H. Acep Purnama beserta jajarannya terkait berbagai permasalahan transparansi yang perlu diketahui masyarakat umum,” ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan yang merangkap Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi.

Sedangkan permasalahan yang menjadi sorotan adalah terkait penggunaan dan pengalokasikan dana percepatan penanganan virus Corona atau Covid-19 yang nominalnya mencapai puluhan miliar tetapi sampai saat ini belum diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat umum sehingga mengundang berbagai pertanyaan dan prasangka negatif.

Selanjutnya, Iyan mengungkapkan,  ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih juga menimbulkan kecemburuan sosial.

"Sebab ketika masyarakat tidak mengenakan masker, langsung dijatuhi sanksi push up di depan umum, menyelenggarakan pesta pernikahan dibubarkan dan sebagainya. Namun ironisnya, ketika birokrat merayakan ulang tahun dan pesta pelepasan pejabat kecamatan yang melibatkan banyak massa, malah dibiarkan saja," ungkapnya.

Selain itu, dipertanyakan pula ketranparansian anggaran media massa, evaluasi terhadap kinerja Diskominfo terutama dalam melaksanakan peran humas sebagai corongnya pemerintah daerah yang dinilai kurang maksimal, serta permasalahan terpuruknya sektor pariwisata.

Dari pantauan Bingkaiwarta.com, beragam pertanyaan ataupun komentar mendapat jawaban dan penjelasan langsung dari Bupati Kuningan, H. Acep Purnama dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar.

Usai dialog, puluhan wartawan ANARKIS kembali melakukan aksi lanjutan dengan berupa aksi bisu sambil membawa poster berbagai macam kalimat sindiran  di Taman Dahlia serta pemasangan spanduk di depan Pendopo Setda Kuningan. (Abel Kiranti)

Wartawan Santroni Bupati Kuningan Soroti Transparansi Covid-19 Anggaran Kabupaten Kuningan

Komentar

Berita Terkait