571
Thursday, 29 October 2020 11:06 (1 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Reaksi Dari Masyarakat Menjadi Bukti, Kode Etik Dilanggar Nuzul Rachdi

Reaksi Dari Masyarakat Menjadi Bukti, Kode Etik Dilanggar Nuzul Rachdi

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Praktisi dan Akademisi Kabupaten Kuningan, Iman Sudirman, S.H., M.H. menghargai dan mengapresiasi kerja keras BK DPRD Kabupaten Kuningan dalam menjalankan tugasnya yaitu menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya menjadi wakil rakyat.
 
Iman sangat optimis, BK DPRD Kabupaten Kuningan dapat memberikan keputusan yang objektif dalam menangani pelanggaran Kode Etik yang terjadi saat ini. "Orang-orang yang duduk di BK adalah orang-orang yang memiliki integritas dan loyalitas dalam mengemban amanah menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Kuningan. Sehingga apapun sikap dan keputusan BK didalam mengeluarkan keputusannya nanti haruslah kita hargai dan kita hormati sebagai sebuah keputusan yang dapat mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat," terang Iman kepada bingkaiwarta.com saat ditemui di Kantor Hukum Dadan Somantri Indra Santana, SH, Kamis (29/10/2020).
 
Menurutnya, BK DPRD Kabupaten Kuningan dalam mengeluarkan keputusannya tentu akan disandarkan kepada fakta- fakta yang terungkap dipersidangan. Baik itu berupa Keterangan dari Pengadu, Keterangan dan atau Pembelaan dari Teradu, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Bukti Data atau Informasi Elektronik dan Bukti Petunjuk. 
 
"Sementara kita tidak tahu fakta apa yang terungkap dipersidangan, karena sidang BK sendiri tertutup untuk umum, jadi janaganlah kita berstatmen yang menimbulkan spekulasi-spekulasi yang sifatnya mendeskreditkan salah satu pihak," ujarnya.
 
Namun, dijelaskan Iman, ada satu hal yang tidak akan terbantahkan bahwa pelanggaran Kode Etik itu benar telah terjadi. Yaitu, ketika adanya reaksi dari masyarakat terkait pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dimedia Sosial YouTube tersebut, adalah merupakan bukti kuat adanya pelanggaran Kode Etik yang harus dijadikan bahan pertimbangan BK DPRD Kabupaten Kuningan didalam memutuskan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, karena hal itupun dijadikan pula sebagai alat bukti dipersidangan oleh pihak Pengadu.
 
"Reaksi dari masyarakat menjadi bukti bahwa adanya bahasa atau kalimat yang tidak pantas, tidak sopan, dan tidak beretika untuk diucapakan oleh seorang Ketua DPRD Kabupaten Kuningan," jelas Iman.
 
Dia menegaskan, persoalan Kode Etik adalah persolan etika, tatakrama, adat istiadat atau kebiasaan baik buruknya perilaku seseorang disuatu wilayah. 
Sehingga adanya reaksi masyarakat adalah sebagai bukti yang tak terbantahkan kalau pelanggaran Kode Etik atas pernyataan yang tidak pantas yang disampaikan oleh pejabat publik seperti Ketua DPRD Kabupaten Kuningan itu benar- benar telah terjadi.
 
"Mari kita ambil hikmahnya dari kejadian ini. Semoga kedepan para pejabat publik akan lebih hati-hati didalam mengeluarkan pernyataannya. Pesan komunikasi dari seorang publik figur akan terus teringat dan akan membekas pada masyarakat. Jadi, apabila pernyataan tersebut sudah tersampaikan ke publik maka tidak akan bisa ditarik kembali walaupun sudah menyampaikan permohonan maaf," ungkapnya.
 
Ditambahkan Iman, persoalan yang terjadi saat ini haruslah dijadikan sebuah peringatan. Ketika seorang Ketua DPRD Kabupaten Kuningan sebagai publik figur telah menyampaikan pesan komunikasi yang tidak baik, maka ini akan sangat sulit untuk dapat ditarik kembali, dan itulah resiko dari seorang yang menduduki jabatan sebagai pejabat publik, sehingga harus hati-hati didalam menyampaikan pesan atau ketika berkomunikasi. 
 
"Karena setiap pernyataan atau setiap pendapat dari seorang publik figur akan selalu menjadi perhatian publik yang harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Ketika adanya pernyataan atau adanya kalimat yang tidak pantas saat berkomunikasi, maka akan ada sanksi, yaitu berupa sanksi sosial dari masyarakat ataupun sanksi sebagai pejabat publik dari dinas atau instansi yang menaunginya," pungkas Iman. (Abel Kiranti)
Kode etik DPRD Nuzulrachdy Kuningan BK

Komentar

Berita Terkait