Revitalisasi Waduk Darma Akan Menjadi Bom Waktu di Kemudian Hari

By : BingkaiWarta - BingkaiWarta, 2019-11-09 07:01:26+07

Revitalisasi Waduk hhjjy.jpg

Forum Masyarakat Peduli Waduk Darma (FMPWD) saat berada di kantor DPRD Kabupaten Kuningan, Jum’at (9/11/2019).

 

Kuningan – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Waduk Darma (FMPWD) datangi kantor DPRD Kabupaten Kuningan untuk menyuarakan aspirasi terkait pembangunan revitalisasi Waduk Darma, Jum’at (9/11/2019).

Audensi dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kuningan H. Ujang Kosasih, serta dihadiri juga oleh 12 SKPD yang berkaitan dengan revitalisasi waduk darma seperti Kecamatan Darma, PDAU, DPMD, DPMPTS, Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, Disporapar, dan stakeholder lainnya.

Kooridinator FMPWD Dadan Somantri Indra Santana, SH, mengemukakan, kedatangan ke gedung dewan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda dan warga sekitar atas dampak pembangunan Waduk Darma menjadi destinasi wisata bertaraf internasional.

FMPWD memandang, dengan dirubahnya Waduk Darma menjadi destinasi wisata bertaraf internasional, itu dikhawatirkan dapat merubah kehidupan masyarakat sekitar yang selama ini lekat dengan sebutan daerah religius atau santri.

“Kita sama-sama tahu bahwa yang namanya wisata itu akan identik dengan kemaksiatan. Kalau tidak dari sekarang kita mengambil sikap, dari sekarang kita tidak meminta kepastian kepada pemerintah bahwasanya tidak akan masuknya kemaksiatan ke wilayah Darma yang jelas-jelas Darma itu sama-sama kita tahu pula bahwa sebagai daerah santri atau daerah religi, ini jadi akan menjadi bumerang atau akan menjadi bom waktu juga dikemudian hari,” kata Dadan.

Untuk itu, kata Dadan, FMPWD menyampaikan sebanyak 5 poin tuntutan diantaranya, meminta kejelasan yang sejelas-jelasnya terkait pembangunan tersebut, meminta pemerintah agar menjamin kemaksiatan tidak masuk ke wilayah Darma, meminta pemerintah menjamin kehidupan para pelaku usaha seperti pedagang dan nelayan jaring apung.

Kemudian, meminta sharing profit yang jelas dengan desa-desa yang berada di sekitar waduk darma, dan terakhir, jika aspirasi tidak diakomodir dengan jelas tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengerahkan seluruh massa di sekitar wilayah Darma untuk melakukan aksi.

Selain itu, pihaknya pun menyayangkan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Kuningan sampai audiensi dilakukan belum juga terbentuk. Padahal, kata Dadan, hal itu akan merugikan masyarakat karena tugas dan fungsi anggota dewan jadi tidak karuan.

“Sudahlah, tarik ulur kepentingan, terkait dari pada posisi untuk AKD itu mohon untuk dengan legowo tidak sama-sama egois. Gitu kan. Sehingga, kami tidak menjadi korban,” katanya.

Dadan memandang apabila anggota dewan tetap seperti itu maka pihaknya akan mengambil sikap dengan menggelar aksi serupa. Sebab, dengan belum terbentuknya AKD, maka aspirasi pihaknya pun belum tentu ditindaklanjuti oleh pihak yang sama.

“Dengan kejadian seperti ini, ketika AKD ini belum terbentuk, kami juga kan diterima juga belum tentu besok atau lusa yang akan datang menindaklanjuti aspirasi kami adalah beliau-beliau, gitu kan, seperti itu,” tandasnya.

Ia memohon agar aspirasi FMPWD dijadikan sebuah catatan dan meminta anggota dewan periode saat ini tidak mengedepankan ego masing-masing.

“Jadi mohon untuk dijadikan sebuah catatan. Ini sebuah masukan dari warga masyarakat kepada anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang terpilih saat ini, periode ini, untuk tidak mengedepankan egonya masing-masing sehingga kepentingan masyarakat terabaikan,” tuturnya.

Dia pun memandang jika pemerintah menerima masukan itu dengan hati dan kepala yang jernih, maka akan paham bahwa apa yang disampaikan oleh FMPWD adalah sebuah kepedulian.

“Sebetulnya kalau pemerintah daerah menyikapi apa yang kami lakukan ini dengan hati dan kepala yang jernih, mereka juga harus paham betul bahwa ini adalah sebuah bentuk kepedulian kami untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Jangan sampai dikemudian hari ini menjadi bom waktu, harus diantisipasi dari sekarang,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kuningan H. Ujang Kosasih, menyatakan, pihaknya hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi dari FMPWD. Karena, kata Ujang, pemerintah lah yang memiliki kewenangan.

“Saya sudah sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kuningan untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi. Sehingga lalu kemudian, menurut saya, dengan segala hormat, pemerintah provinsi agar sesegera mungkin hadir di Kuningan untuk memberikan penjelasan,” sebutnya.

Disinggung apakah akan ada pemberhentian pembangunan revitalisasi Waduk Darma yang saat ini sudah berlangsung, Ujang mengatakan, pihaknya tetap tidak memiliki kewenangan. Namun, berharap Bupati Kuningan bisa segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat supaya masyarakat mendapat penjelasan yang paripurna.

“Kalau soal apakah akan terjadi pemberhentian atau tidak, ya silahkan tanya kepada pemerintah. Karena kita ini menyampaikan, mengawal masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kewenangan kita tidak sampai kepada memberhentikan. Kewenangan kita menyampaikan, mengawal. Keputusannya ada di pemerintah,” katanya.

“Berharap Pak Bupati segera memohon kepada pemerintah provinsi untuk bisa hadir ke Kuningan. Berikan penjelasan dengan baik, berikan penjelasan dengan penjelasan agar masyarakat jelas. Mudah-mudahan itu semua bisa memberikan penjelasan dengan baik, lalu kemudian, pihak ketiga melanjutkan pembangunan itu,” ujar dia lagi. (Abel Kiranti/TedyAgeng)

14 days ago, by BingkaiWarta
Category : BERITA PILIHAN, SOSPOLHUKAM

Kontak Informasi BingkaiWarta.com

Redaksi : redaksi[at]bingkaiwarta.com
Iklan : iklan[at]bingkaiwarta.com











Berita Terkini

Categories