400
Wednesday, 28 April 2021 14:31 (1 bulan yang lalu)    Tulis Komentar

Sidang Keenam Kasus Dana Bos Hadirkan 5 Pejabat Kuningan

Sidang Keenam Kasus Dana Bos Hadirkan 5 Pejabat Kuningan

Bingkaiwarta, BANDUNG - Sidang keenam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jl. LLRE Martadinata Bandung dengan agenda Pemeriksaan Saksi dan Ahli atas nama terdakwa, MR (56), Eks Kepala SMKN 1 Luragung, atas dugaan kasus penyalahgunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan DSP Tahun 2014-2015 dengan kerugian negara Rp290 juta, menghadirkan 5 pejabat Pemkab Kuningan sebagai saksi dan saksi ahli, Rabu (28/4/2021).
 
Adapun kelima pejabat itu diantaranya Saeful Perbendaharaan Disdikbud Kuningan, Ayip Eks Kabid SMA/SMK Disdikbud Kuningan, Otang Sekretaris BPKAD Kuningan dan Ucup Bendahara Kanwil Jawa Barat sebagai saksi. Adapun saksi ahli Eks Auditor Inspektorat, I Putu Bagiasna, yang kini Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kuningan.
 
Proses sidang cukup menegangkan. Banyak jawaban dari para saksi hanya ucapan “tidak tahu”. Bahkan, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi Ayip. Kuasa Hukum Terdakwa, Haris SH juga menolak kehadiran Saksi Sekretaris BPKAD, Otang, karena tidak ada hubungan dengan kasus ini. Yang berhubungan saat itu, adalah Sri Kabid Anggaran BPKAD dulu, yang kini menjadi Auditor di Bogor.
 
“Betul, Saksi Otang saya tolak karena tidak ada kaitan. Jadi pasti tidak tahu persis anggaran waktu itu (2014-2015,red). Tapi beliau (Otang,red), tetap menjelaskan soal dokumen SP2D,” terang Kuasa Hukum Terdakwa MR, Haris SH, kepada bingkaiwarta.com.
 
Dari seluruh kesaksian, Ia menilai tidak ada satu pun saksi yang memberatkan terdakwa. Begitu pun saksi ahli, I Putu Bagiasna. Apalagi semua dana itu, hasil kesepakatan para komite sekolah dan pihak sekolah.
 
“Soal ada dana uang Rp21 juta untuk oknum wartawan, juga saya minta buktinya. Katanya ada, tapi tidak bisa menunjukan dulu,” kata Haris.
 
Begitu pun bukti pengeluaran dana Rp13 juta buat puasa. Sebab terdakwa sama sekali tidak merasa memberi perintah itu. Yang menyalurkan dana, juga bukan terdakwa.
 
“Harusnya ada perintah terdakwa sebagai kepala sekolah saat itu. Pokoknya, banyak hal janggal, tidak dilakukan oleh terdakwa,” ujarnya. (Abel Kiranti)
pengadilan kuningan bansos

Komentar

Berita Terkait