251
Wednesday, 17 February 2021 16:15 (1 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Sistem Kapitalis Ciptakan Kemiskinan Tanpa Ujung

Sistem Kapitalis Ciptakan Kemiskinan Tanpa Ujung

Oleh : Fathimah Salma
(Pegiat Home schooling Mandiri)
 
Indeks kedalaman kemiskinan se-Jawa Barat mengalami sedikit lonjakan yakni dari 1,09 ke angka 1,13. Namun daerah yang paling terdampak adalah Kuningan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat (BPS Jabar) indeks kedalaman kemiskinan di Kuningan bertambah 1,17, dari semula 1,24 sebelum pandemi menjadi 2,41 di penghujung 2020. (detikNews, 28/1/2021)
 
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan peningkatan indeks kedalaman kemiskinan ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19.
 
Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja menambahkan pandemi ini berdampak terhadap indeks kedalaman kemiskinan di 70 persen wilayah di Jabar. (detikNews, 28/1/2021)
 
Kemiskinan bukan hanya karena pandemi
 
Tak menampikan, Pandemi covid 19 yang belum berakhir hingga sekarang tidak hanya memukul sendi kesehatan, melainkan sendi ekonomi masyarakat dan negara juga. Apalagi dengan berlarut-larutnya penanganannya menyebabkan persoalan terus meluas. Sendi ekonomi lah yang paling terpukul.
 
Perusahaan banyak yang gulung tikar, sehingga terjadi PHK besar-besaran, kegiatan perekonomian di masyarakat kota nyaris lumpuh sehingga para pengadu nasib di kota pulang kampung. Kegiatan perekonomian masyarakat lumpuh juga akibat kebijakan daring sekolah-sekolah. Akibatnya masyarakat mengalami penurunan pendapatan secara drastis. Walhasil kemiskinan semakin bertambah parah.
 
Hanya saja kemiskinan tidak hanya terjadi karena pandemi. Meski pandemi mempercepat kenaikan jumlah orang miskin. Seperti yang dinyatakan Boy Sandi pengamat Kuningan dan wakil bupati Ridho ketika merespon berita Kuningan termiskin ," jangan salahkan covid." Kalau Boy Sandi menyatakan ini hanya karena masalah orientasi pembangunan. Sedangkan Ridho menyatakan pentingnya terus fokus berbenah atasi kemiskinan (Fajar Cirebon, 29/1/2021)
 
Problem kemiskinan sejatinya bukan problem baru di negeri ini, termasuk di kabupaten Kuningan. Jauh sebelum pandemi covid 19 problem kemiskinan sudah mewarnai negeri ini. Jargon ayam mati di lumbung padi sudah sejak lama kita kenal. 
 
Di lansir kumparan.com, 22 januari 2020, Kabupaten Kuningan sendiri dinobatkan sebagai kabupaten termiskin juga bukan hal yang baru. Pada Januari 2020 Kuningan juga dinobatkan sebagai kabupaten termiskin kedua di Jawa Barat. Di tahun sebelumnya pun, dalam berita di m.ayobandung.com pada 15 juli 2019 Dody Herlando Kepala Badan Pusat Statistic Jabar menyatakan Kabupaten Kuningan diantaranya menjadi daerah yang paling banyak memiliki warga termiskin di Jawa Barat. 
 
Sayangnya hal ini kurang ditanggapi serius oleh pemerintah dan pihak terkait. Alih-alih menempuh proses mengatasinya, pemerintah dan pihak-pihak terkait sibuk saling menuding. Seperti baru-baru ini yang terjadi di Kuningan sendiri, ketika dinas pertanian yang dituding paling punya andil dalam memperparah data kemiskinan, dinas pertanian unjuk gigi mendapatkan prestasi dari kementrian pertanian.
 
Boy Sandi menyatakan daripada sibuk membantah data kemiskinan yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat, sebaiknya Kuningan fokus untuk memikirkan langkah kongkrit untuk menanggulanginya. Seperti tahun lalu, Kuningan sudah dinyatakan rangking 2 sejabar, pemerintah sibuk protes terhadap data kemiskinan tapi tak ada langkah konkret untuk menanggulanginya, akhirnya kita sukses mendapat rangking 1 seperti ini. (Fajar Cirebon, 29/1/2021).
 
Sistem Kapitalis sekuler ciptakan kemiskinan tak berujung
 
Pernyataan jangan salahkan Covid menarik untuk diperhatikan. Begitupun dengan pernyataan masalah orientasi pembangunan dan perlunya terus berbenah atasi kemiskinan. Dan menarik juga melihat drama pemerintah menyikapi kemiskinan ini. Ya begitulah potret pemerintah yang bisa kita lihat selama ini. Walhasil kemiskinan tak kunjung selesai.
 
Dan lebih ironis lagi, kemiskinan seolah telah menjadi isu seksi materi kampanye setiap pemilihan pemerintah. Dari pemilihan presiden, pemerintah daerah, hingga wakil rakyat. Pernyataan memelihara kemiskinan menjadi benar adanya.
 
Hal ini disebabkan karena sistem pengurusan rakyat di negeri ini memakai sistem kapitalis sekuler. Sistem ini telah membuat pola pemerintahan sebagai regulator bukan sebagai pengurus/pelayan rakyat. Pemerintah berlangsung hanya menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah hanya memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdaya. Walhasil pola seperti ini sangat meniscayakan perselingkuhan antara pemerintah dengan para pengusaha (baca : investor).
 
Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari rahimnya senyatanya berpihak pada pengusaha. Dari mulai kebijakan yang mengatur kemaslahatan masyarakat, seperti kesehatan, dan pendidikan. Sangat nyata telah menjadikan sektor ini diswastanisasi. Kesehatan dan pendidikan layaknya menjadi barang ekonomi. Terutama kesehatan, dengan kebijakan BPJS, kesehatan diasuransikan, dan masyarakat menjadi nasabahnya. tiap bulan masyarakat di wajib kan setor iuran kesehatan tersebut. 
 
Begitu juga dengan kebijakan pengelolaan kekayaan. Semua kekayaan alam milik rakyat di negeri ini diserahkan pada para pengusaha. Pertambangan, emas, air, hutan, semuanya sudah diserahkan pada para pengusaha. Bahkan sempat mencuat kabar, geothermal di kabupaten Kuningan juga sudah diserahkan pada pihak swasta. Begitu juga dengan kantung-kantung air bersihnya.
 
Hal ini semakin memperjelas kebobrokan sistem pemerintahan kapitalis sekuler. Kemiskinan menjadi konsekuensi penerapannya. Kemiskinan tercipta dengan sendirinya. Kemiskinan menjadi terlembagakan. Inilah yang disebut kemiskinan struktural. Kemiskinan tidak akan menemukan ujungnya. 
 
Solusi Islam
 
Hanya negara yang menerapkan sistem Islam secara kaafah yang mampu menghapus kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan baik di saat normal maupun dikala pandemi.
 
Islam menetapkan bahwa penguasa adalah pelayan umat. Penguasa bertanggung jawab dalam mengurusi semua permasalahan umat. Penguasa bertanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan umat. Penguasa bertanggung jawab menyejahterakan umat.
 
Masalah Kemiskinan menjadi fokus utama perhatiannya. Karena Islam telah mengingatkan bahwa kemiskinan adalah suatu kelemahan dan suatu ancaman. Jika hal ini dibiarkan, akan menjadi pemicu kerusakan masyarakat. Allah telah mengingatkan dalam firmanNya :
 
 
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 
"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kalian dengan kemiskinan (Qs. al Baqoroh : 268).
 
Islam sangat menganjurkan untuk menyelesaikan masalah Kemiskinan. Syari'ah Islam telah memerinci tatacara (mekanisme) untuk mengatasinya. islam menetapkan tiga Pilar pelaksananya, yaitu:
 
Pertama, Islam menganjurkan individu-individu Muslim mengasuh orang-orang yang miskin. Allah berfirman :
 
وَاَطْعِمُوا الْبَاۤىِٕسَ الْفَقِيْرَ ۖ
 
"dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir" (qs. Al hajj : 28)
Islam mewajibkan pemenuhan nafkah kepada kerabat terdekat yang memiliki hubungan waris. 
 
Kedua, Islam mewajibkan kaum muslimin untuk saling mengontrol pelaksanaan syari'ah. Jika ada pelanggaran, Islam mewajibkan kaum muslimin mencegahnya. Ketika pemberiannya nafkah dari jalur waris tidak berjalan, jika individu-individu Muslim tidak peduli terhadap orang-orang miskin disekitarnya, Islam mewajibkan untuk mencegahnya. Islam mewajibkan saling tolong menolong dalam kebaikan.
 
Ketiga, negara akan menjadikan orang-orang miskin menjadi tanggungan baitul mal, melalui dua pos, yaitu pos zakat dan pos pemasukan negara lainnya, seperti kekayaan milik negara dan milik umum, harta khoroj, jizyah, dan fai.
 
Islam menetapkan perhatian negara terhadap orang-orang miskin ini bersifat mengikat, tidak bergantung hanya pada saat kas negara ada. Pada saat kas kosong pun, negara wajib memperhatikan orang-orang miskin ini. Hal ini bisa melalui penarikan infaq dari orang-orang kaya dari kalangan Muslim, atau penarikan pajak dari kalangan Muslim saja. 
 
Selain pengaturan perhatian terhadap orang-orang Muslim dengan pemenuhan kebutuhan diatas, Islam juga menetapkan mekanisme: pengelolaan kekayaan alam, melalui penetapan kepemilikannya, serta pendistribusiannya. Islam telah menetapkan tiga kepemilikan, yaitu pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara. 
 
Pemilikan individu, Islam menciptakan kemudahan askes bagi individu untuk memperoleh dan mengembangkannya. Islam juga akan menjaga pemilikan masing-masing individu. 
 
Pemilikan umum, seperti semua sumber daya alam yang berkapasitas besar, diharamkan Islam dikelola oleh swasta. Islam menetapkan pemerintah mengelolanya untuk kemudian mendistribusikannya demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan memenuhi hak-hak Jamaah masyarakat. 
 
Pemilikan negara akan betul-betul dikelola negara. Negara akan menyerahkan haknya kepada individu masyarakat yang some hendaknya, bisa atas permintaan masyarakat, bisa pula pemberian cuma-cuma. 
 
Semua hal diatas jelas, hanya Islam saja yang mampu mengatasi kemiskinan. Ini dalam kondisi normal dan stabil. Bagaimana dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini? Islam dengan kebijakan lockdown ketatnya sambil memenuhi secara penuh seluruh kebutuhan masyarakat episentrum wabah, akan mampu mengatasi kemiskinan. Karena masyarakat di wilayah yang tidak terkena wabah, akan berjalan normal. Kegiatan perekonomian nya akan berjalan normal. Sehingga tidak akan terjadi lonjakan angka kemiskinan seperti terjadi sekarang ini.
 
Wallahua'lam bishshowab
Sistem Kapitalis Artikel Kuninga

Komentar

Berita Terkait