1,894
Monday, 02 November 2020 16:21 (3 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Tidak Jentlemen, Zul Rachdi "Dilengserkan"

Tidak Jentlemen, Zul Rachdi "Dilengserkan"

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Keputusan BK DPRD Kabupaten Kuningan yang dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan, terkait kasus diksi "limbah" yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdi, akhirnya terjawab.
 
Adapun putusan yang dihasilkan dalam persidangan tersebut, BK DPRD Kuningan akhirnya mengeluarkan surat keputusan dengan merekomendasikan Nuzul Rachdy untuk berhenti dari jabatannya.
 
"Alhamdulillah, proses BK sudah selesai. Rekomendasi BK, pemberhentian Nuzul Rachdi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan. Ini adalah keputusan terbaik," kata Ketua Lembaga Hukum Nahdlatul Ulama (LBH NU), Abdul Jabar kepada awak media, usai menghadiri Sidang Putusan BK di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Senin (2/11/2020).
 
Diterangkan Abdul, sesuai tatib, BK tidak ada kewajiban ke publish terkait rekomendasi ini. Hanya menyampaikan ke pimpinan DPRD untuk dipurnakan, lalu disampaikan ke publik. "Dalam paripurna nanti, rekomendasi tidak ada nada perubahan. Sebab semua mata masyarakat memantau," ujarnya.
 
Ia juga menegaskan, jangan sekali-kali berubah. Karena, rekomendasi BK tersebut akan terus dikawalnya hingga paripurna, sampai adanya keputusan inkrah.
 
"Ketidakhadiran Nuzul Rachdi dalam persidangan BK ini menunjukan Politisi Senior PDIP itu tidak gentlemen," tandasnya. 
 
Lantas soal tidak adanya undangan resmi dari BK untuk Nuzul Rachdi, Abdul menjelaskan, jadwal sidang lanjutan selalu diumumkan. Selesai sidang sebelumnya, BK selalu mengumumkan agenda sidang selanjutnya.
"Jadi, pada waktu sidang sebelumnya, BK sudah mengumumkan sidang selanjutnya 2 November 2020. Jam sekian. Undangan cukup lisan. Itu undangan resmi. Dan, itu sah," jelas Abdul.
 
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kuningan, yang juga merupakan koordinator BK DPRD, H. Dede Ismail, menegaskan, bahwa BK melalui sidang putusannya telah menyatakan Nuzul Rachdy terbukti melanggar Pasal 14 Angka 2 Peraturan DPRD nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPRD.
 
"BK melaporkan kepada kami, pimpinan DPRD terkait hasil putusan sidang terakhir dengan teradu Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy. Hasil putusan BK saudara Nuzul Rachdy terbukti melanggar pasal 14 angka 2 peraturan DPRD nomor 2 tahun 2018 tentang kode etik DPRD (Putusan A Qua Terlampir)," tegas Deis, sapaan akrabnya.
 
Deis menambahkan, BK menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan untuk menindaklanjuti putusan itu dengan mengajukan permohonan pemberhentian Nuzul Rachdy dari jabatan sebagai Ketua DPRD Kuningan. Pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan untuk menentukan jadwal Badan Musyawarah. Baru setelah itu, DPRD Kuningan akan menggelar Rapat Paripurna pembacaan putusan BK tersebut.
 
"Setelah Badan Musyawarah memutuskan jadwal pelaksanaan paripurna, nanti apakah rekomendasi BK ini akan diputuskan dengan pemberhentian Nuzul Rachdy dari Ketua DPRD, akan ditentukan dalam paripurna tersebut," ungkapnya.
 
Dikatakannya, Keputusan BK yang merekomendasikan Nuzul Rachdy turun dari jabatan sebagai Ketua DPRD itu, adalah keputusan yang sudah final dan mengikat. Sehingga saat ini, tiga pimpinan DPRD Kuningan akan mengambil alih jalannya agenda dan kegiatan yang ada di DPRD Kuningan.
 
"Tiga pimpinan DPRD mengambil alih kendali jalannya persidangan sesuai keputusan BK maka kami bertiga sepakat menjadwal langkah selanjutnya," pungkas Deis. (Abel Kiranti)
DPRD BK NuzulRachdy Kuningan Lengser

Komentar

Berita Terkait