1,399
Tuesday, 21 July 2020 19:27 (2 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Tidak Terima Dilaporkan, Bupati Beberkan Tuntutan Pihak Paseban

Tidak Terima Dilaporkan, Bupati Beberkan Tuntutan Pihak Paseban

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Merasa tidak terima dengan tudingan yang dilontarkan Oki Satriadjati dibeberapa media online, Bupati Kuningan H. Acep Purnama beberkan tuntutan pihak Paseban terhadap dirinya.

Bupati Acep mengungkapkan, jika dirinya sudah terlalu banyak diminta, dituntut oleh pihak Paseban untuk memutuskan peraturan Keputusan Bupati.

"Perlu saya sampaikan, saya luruskan sekaligus sudah terlalu banyak saya diminta, dituntut untuk memutuskan peraturan keputusan Bupati atas enam (6) tuntutan, yaitu tuntutan pertama pengakuan kepada keberadaan masyarakat AKUR. Saya jawab kepada mereka, kepada semua intitusi-institusi yang menjadi tembusan laporan mereka. Bahwa, tolong sesuai konstitusi aturan  tata pemerintahan semua organisasi, komunitas atau apapun namanya harus berbadan hukum. Apa susahnya berbadan hukum? daftarkan di Kesbangpol. Itu adalah sebuah bentuk pengakuan. Ternyata itu mungkin belum dilaksanakan atau memang tidak mau dilaksanakan," ungkap Bupati kepada bingkaiwarta.com, Selasa (21/7/2020).

Tuntutan kedua yaitu penetapan dengan keputusan Bupati atas status budaya Paseban sebagai Cagar Budaya Nasional. "Saya jawab kepada mereka, selama ini pengakuan dari pemerintah daerah kepada mereka atas semua aktifitas yang dilakukan oleh pihak Paseban kita ikut berpartisipasi. Itu pengakuan, dan itu sudah ditetapkan oleh  Keputusan Dirjen Kebudayaan. Dan, itu derajatnya lebih tinggi dari keputusan Bupati. Ngapain harus dengan keputusan Bupati lagi," terangnya.

Tuntutan ketiga yaitu menerapkan dengan keputusan Bupati untuk tanah yang dianggap berproses atau bersengketa diantara mereka. Sebidang tanah yang menurut istilah mereka dinamakan Rumah Dinas Pejabat/Pengurus AKUR seluas 190 meter yang dulu pernah di ekseskusi dengan Jaka Rumantaka. Itu pun harus ditetapkan oleh Keputusan Bupati. 

"Sementara, setahu saya sudah melalui sebuah keputusan tinggi bahkan sampai upaya Hukum Luar Biasa sampai PK (Peninjauan Kembali) bahwa tanah itu sekarang menjadi milik seorang  saudara Jaka Rumantaka melalui putusan Pengadilan sampai ke tingkat Peninjauan Kembali atau upaya hukum Luar Biasa," jelas Bupati Acep.

Tuntutan keempat, bupati dituntut harus mengeluarkan Keputusan Bupati untuk menetapkan tanah Leuweung Leutik seluas kurang lebih 6000 meter menjadi bagian dari pada kekayaan AKUR. "Sisi lain, saya tahu tanah itupun melalui sebuah proses pengadilan yang cukup panjang sampai ketingkat kasasi dan sudah bersertifikat atas nama saudara Jaka Rumantaka. Kalau begitu, saya berarti tidak menghormati keputusan pengadilan," imbuhnya. 

Tuntutan kelima, bupati harus menerapkan lahan pemakaman Curug Go'ong dengan melalui Keputusan Bupati. "Saya jawab, mangga. Untuk membangun lahan pemakaman keluarga, pribadi ataupun kelompok tempuh saja sesuai dengan prosedur. Setahu saya pemerintah wajib menyediakan lahan pemakaman umum untuk setiap masyarakat. Kalau misal ada perbedaan pemeluk agama itu berdasarkan protap baru. Tapi untuk pemakaman pribadi belum ada aturannya. Lalu, ada permohonan dari pihak Paseban meminta dikeluarkannya IMB. Dijawab oleh DPMPSTP bahwa tolong untuk lahan pemakaman itu, belum ada yang mengatur lahan pribadi. Dan, biasanya kalau memohon sesuatu itu tolong ada subyeknya, ada dinasnya, ya datang jangan melalui surat. Sudah dijawab lagi oleh surat dari DPMPTSP. Sementara yang dikembangkan oleh mereka, kami tidak memberikan IMB," terangnya.

Selanjutnya,tuntutan keenam, bupati harus menerapkan dengan Keputusan Bupati tentang area pemakaman di Blok Pasir di Cigugur. Karena, disana tempat persemayaman tokoh-tokoh Paseban diantaranya Madrais. "Katanya ada enam makam. Setelah saya teliti, lahan pemakaman itu tanahnya saja milik pemerintah daerah. Adapun didalamnya ada enam pemakaman apakah harus dengan Keputusan Bupati? Ayolah kita nilai. Kami menyediakan lahan pemakaman umum, tanahnya milik pemerintah daerah. Kenapa harus dengan Keputusan Bupati," tanya Bupati dengan nada kesal.

Dari enam tuntutan itu, Bupati Acep meyakini sudah memberikan jawaban kepada mereka. Namun, yang membuatnya kecewa dari mereka atas jawabannya itu, mereka tidak terima.

"Saya mohon kepada saudara Oki jangan memutar balikan fakta. Jangan seolah-olah kejadian kemarin pemda yang menggerakan. Sorry itu!!," Tegas Bupati.

Bupati menambahkan, ia pun belum tahu makna dibalik adanya bangunan Batu Satangtung. "Dan, kami tidak menyalahkan. Tapi karena ada reaksi dari masyarakat setempat bahkan ada rekomendasi dari institusi-institusi yang lainnya, sehingga kami perlu melakukan langkah-langkah. Karena, saya melihat juga ini sudah banyak pihak-pihak lain yang merasa keberatan. Akumulasinya kemarin, ada gerakan. Gerakan itu mereka spontanitas atas kepedulian, atas mempertahankan semua harga diri. Kita hormati. Kita juga hormati pada Paseban. Hanya tolong apa yang menjadi anjuran pemerintah tolong ikuti," tegasnya. 

Bupati Acep meminta kepada semua, termasuk dirinya hormat kepada institusi-institusi diatasnya baik tingkat provinsi maupun nasional. "Kalau mau, undang para pihak. Kalau tidak jangan menerima laporan sepihak. Apa yang mereka laporkan itu semuanya tidak benar," tandasnya. (Abel Kiranti)

tuntutan curug go'ng batu satangtung Oki Satriadjati Paseban kuningan

Komentar

Berita Terkait